PENCEGAHAN KORUPSI

KPU dan KPK ingin larang ekskoruptor ikut di Pilkada 2020

Tersangka korupsi Bupati Kudus 2018-2023 Muhammad Tamzil (rompi oranye) usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/7/2019).  Tamzil bisa jadi Bupati karena hak politiknya tak dicabut usai dalam kasus korupsi pertamanya.
Tersangka korupsi Bupati Kudus 2018-2023 Muhammad Tamzil (rompi oranye) usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/7/2019). Tamzil bisa jadi Bupati karena hak politiknya tak dicabut usai dalam kasus korupsi pertamanya. | M Risyal Hidayat /Antara Foto

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin melarang eks napi korupsi maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

Sabtu (27/7/2019) Komisioner KPK, Basaria Panjaitan meminta partai politik tidak lagi mengusung calon kepala daerah dengan rekam jejak yang buruk. "Jangan pernah lagi memberikan kesempatan kepada koruptor untuk dipilih," kata Basaria, seperti dipetik dari detikcom.

Permintaan itu terkait dengan penangkapan Bupati Kudus, Jawa Tengah, Muhammad Tamzil yang ditangkap karena korupsi untuk kedua kalinya.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Thantowi menyatakan sepakat dengan usulan ini. Pramono menilai, usulan KPK itu selaras dengan gagasan KPU saat melarang mantan napi koruptor mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2019.

"Kejadian di Kudus ini menjadi bukti bahwa mantan napi koruptor memang tidak selayaknya diberi amanat kembali untuk menjadi pejabat publik," ujar Pramono kepada CNN Indonesia, Senin (29/7/2019).

Pada Pilkada Serentak 2018, setidaknya ada 9 calon kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. Mereka adalah 4 calon gubernur (NTT, Lampung, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara), 3 bupati (Tulungagung, Subang, dan Jombang), dan 2 wali kota (Malang).

Saat itu, KPU tak punya kewenangan melarang para ekskoruptor itu berlaga. Kemudian, KPU membuat Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang ekskoruptor untuk ikut dalam pemilihan legislatif. Namun para eks napi koruptor itu menggugat peraturan tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

MA menilai aturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan memperbolehkan mereka mencalonkan diri. "Gagasan KPU ini kan terganjal karena belum punya landasan dalam hukum positif," kata Pram.

Peneliti dari Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, hukuman terpidana korupsi perlu dihukum dengan pencabutan hak politik. Hukuman ini diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada pasal itu, hak-hak terpidana yang bisa dicabut oleh hakim antara lain: hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

"Kasus ini semakin menegaskan pentingnya pembatasan atau pencabutan hak politik dalam jangka waktu tertentu bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk dapat dicalonkan kembali menjadi pejabat publik," kata Donal, seperti dikutip dari Tirto Sabtu (27/7/2019).

Menurut Donal, Tamzil bisa mengulangi perbuatannya karena memang tidak dihukum dengan pencabutan hak politiknya pada kasus pertama.

Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada September tahun depan. Ada 270 daerah yang bakal memilih pemimpin mereka. Pilkada itu meliputi pemilihan gubernur (9 provinsi), pemilihan bupati (224 kabupaten), dan pemilihan wali kota (37 kota). Jika para ekskoruptor dilarang ikut, maka bisa memberikan pilihan calon yang lebih baik buat pemilih.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR