PEMILU 2019

KPU segera publikasikan nama caleg eks-koruptor

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperlihatkan contoh surat suara Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Senin (10/12/2018).
Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperlihatkan contoh surat suara Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Senin (10/12/2018). | Reno Esnir /Antara Foto

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menegaskan bahwa para eks-koruptor yang menjadi calon anggota legislatif (caleg) akan segera diumumkan. Keputusan ini diambil KPU lewat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal November 2018.

Saat itu muncul polemik eks-napi koruptor sempat dilarang KPU untuk ikut Pemilu 2019. Larangan itu dituang dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Namun, menurut tafsiran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), larangan itu buat partai politik (parpol). Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU itu menyatakan parpol dilarang mengajukan caleg yang berlatar eks-napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan narkoba.

Menurut Bawaslu, jika ada calon yang dilarang tapi diajukan parpol, maka kesalahan ada pada parpol. "Kalau sebuah perikatan yang wanprestasi itu adalah ketum dan sekjen, hukum lah partainya, bukan calonnya. Ini kan di syarat pencalonan, bukan syarat calon," ujarnya.

Lebih lanjut, KPU akan tetap mengungkap identitas para caleg eks-koruptor ini dalam waktu dekat.

"Kemungkinan kalau tidak dalam Januari ini, ya awal Februari. Tapi prinispnya akan kami umumkan. Dipastikan akan kami umumkan," ujar Wahyu di Kantor KPU, Jakarta Pusat, dikutip Berita Satu, Senin (28/1/2019).

Rencana untuk mengumumkan para caleg berlatar eks-koruptor itu sebenarnya sudah lama beredar. Namun, KPU tak kunjung melakukannya.

Desakan agar KPU segera mengumumkan caleg eks koruptor pun datang dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Indonesia Corruption Watch (ICW).

Menurut ICW, pengumuman caleg eks koruptor merupakan komitmen KPU untuk menciptakan pemilu berintegritas. Namun, KPU pun memiliki pertimbangan sendiri terkait lamanya pengumuman data para caleg eks-koruptor tersebut.

"Kalau kita asumsikan akhir bulan ini atau awal bulan Februari itu kan ada sekitar lebih dari 30 hari. Kalau 30 hari itu kan cukup bagi masyarakat untuk mencermatinya, sekaligus menjadi berita yang hangat," lanjut Wahyu dalam Kompas.com.

KPU akan mengungkap daftar caleg eks-koruptor di media massa dan laman resmi KPU. Data para caleg eks-koruptor akan terpampang dengan jelas; lengkap dengan nama, dan segala detail, termasuk daerah pemilihannya.

KPU juga akan menyajikan berkas dasar putusan hukum dalam pengumuman itu. Ini sebabnya KPU mesti berhati-hati dalam mengungkapkan data-datanya.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, keputusan KPU dapat membantu masyarakat menentukan pilihan ketika sudah mengetahui latar belakang pemimpin yang akan dipilih.

Febri juga menyampaikan bahwa selama apa yang dilakukan KPU sesuai dengan peraturan yang berlaku maka KPK akan terus mendukung langkah tersebut.

"Apalagi KPK sudah menangani ratusan anggota DPR RI, anggota DPRD, dan juga kepala daerah atau ratusan pelaku korupsi di sektor politik ini," ucapnya kepada CNNIndonesia.com.

Kendati demikian, hal berbeda dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurutnya, rencana KPU mengumumkan nama-nama caleg eks-koruptor hanyalah sebuah pencitraan.

Menurutnya, KPU seharusnya tidak perlu mengikuti agenda pemberantasan korupsi dari KPK. Cukup saja dengan melaksanakan tugas sesuai aturan Undang-Undang (UU).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR