PEMILU 2019

KPU umumkan 49 caleg eks-koruptor dari 12 parpol

Ketua KPU Arief Budiman menunjukkan berkas berisi data calon legislatif dengan status mantan terpidana korupsi di kantor KPU, Jakarta, Rabu (30/1/2019).
Ketua KPU Arief Budiman menunjukkan berkas berisi data calon legislatif dengan status mantan terpidana korupsi di kantor KPU, Jakarta, Rabu (30/1/2019). | Dhemas Reviyanto /AntaraFoto

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengumumkan 49 nama calon anggota legislatif (caleg) yang pernah terjerat pidana korupsi, Rabu (30/1/2019) malam.

Mereka terdiri dari 9 caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 16 caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota. Kesemuanya berasal dari 12 partai politik.

“Empat partai lainnya tidak terdata ada mantan terpidana, baik DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,” ujar Ketua KPU Arief Budiman, dalam laporan detikcom.

Jumlah caleg bekas terpidana korupsi bertambah 11 orang dari awal penetapan, November 2018, yang hanya berjumlah 38 orang.

Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi partai dengan caleg mantan narapidana kasus korupsi terbanyak, yakni 8 orang. Disusul Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 6 orang.

Selanjutnya, Partai Hanura dengan 5 orang dan Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Berkarya dengan masing-masing 4 orang.

Partai Garuda, Partai Perindo, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) masing-masing 2 orang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB) masing-masing 1 orang.

Adapun empat partai yang tidak mencalonkan elitenya untuk turut merebut kursi legislatif adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Nama-nama caleg eks-narapidana kasus korupsi yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (30/1/2019)
Nama-nama caleg eks-narapidana kasus korupsi yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (30/1/2019) | Komisi Pemilihan Umum

Arief menegaskan, rilis 49 nama caleg pesakitan ini merujuk ketentuan Pasal 182 dan 240 Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 2017 yang mensyaratkan calon legislator mantan terpidana untuk mengumumkan statusnya secara terbuka kepada publik.

Muhammad Taufik, caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra yang juga pernah dibui karena korupsi menyebut KPU berlebihan dalam mengumumkan nama-nama caleg eks-koruptor.

Menurutnya, KPU seharusnya lebih fokus pada hal lain, seperti masalah debat capres ketimbang mengumumkan nama caleg eks-koruptor. “Lebay KPU. Enggak perlu lah gitu, urus saja DPT, urus debat. (Calegnya) sudah umumin sendiri-sendiri, jadi KPU fokus saja dengan program ke depan,” kata Taufik kepada Liputan6.com.

Untuk diketahui, Taufik tersandung kasus korupsi saat menjabat sebagai Ketua KPU DKI Jakarta. Taufik divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena terbukti merugikan negara hingga Rp488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Komisioner KPU Ilham Saputra menekankan, publikasi daftar caleg eks-terpidana korupsi ini bukan semata-mata untuk membuat daftar hitam dan menjatuhkan elektabilitas mereka. Sebab, pilihan akhirnya tetap ada di tangan pemilih.

“Sekali lagi kami tidak membuat semacam blacklist. Kami hanya informasikan keapda masyarakat bahwa ini loh calon-calon yang terpilih, ada juga calon yang mantan narapidana koruptor. Keputusannya kita serahkan ke masyarakat,” kata Ilham.

Sementara, KPU masih melakukan klarifikasi untuk caleg bekas narapidana kasus lainnya. Jika ternyata ada, maka KPU memastikan akan mengumumkan nama-nama tersebut.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan pada 17 April nanti. Dirinya justru meminta masyarakat tidak memilih calon yang pernah terjerat kasus korupsi.

Senada dengan Agus, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai pengumuman KPU bukan termasuk kampanye negatif, melainkan hanya menyampaikan fakta sesuai rekam jejak caleg

Alex bahkan mendorong KPU untuk menempelkan nama-nama caleg bekas narapidana korupsi itu di baliho hingga pengumuman pada setiap TPS sesuai daerah pemilihan caleg.

"[Eks] koruptor dari dapil mana, ya disitu saja lah di TPS-nya, tempel di situ calon-calonnya di TPS berapa dan di dapil berapa, nanti disebutkan di situ dengan tanda kurung mantan terpidana kasus korupsi," kata Alex, dikutip dari Tirto.id.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR