ILLEGAL FISHING

KRI ditabrak, Indonesia kirim protes ke Vietnam


(Foto ilustrasi) Sejumlah petugas bersiaga di atas kapal berbendera Vietnam hasil tangkapan di dermaga Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu (20/3/2019).
(Foto ilustrasi) Sejumlah petugas bersiaga di atas kapal berbendera Vietnam hasil tangkapan di dermaga Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu (20/3/2019). | Jessica Helena Wuysang /AntaraFoto

Pemerintah telah memanggil wakil dari Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta untuk menyampaikan protes Indonesia atas insiden tabrakan kapal TNI AL KRI Tjiptadi-381 oleh dua kapal pengawas perikanan Vietnam di perairan Laut Natuna Utara, akhir pekan lalu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanantha Nasir menekankan Vietnam telah melakukan pelanggaran hukum berlapis, selain itu juga membahayakan kru kapal dari dua negara.

“Kementerian Luar Negeri menunggu laporan lengkap atas kejadian tersebut dari Panglima TNI untuk kita jadikan dasar dalam penyelesaian masalah ini dengan Pemerintah Vietnam,” kata Arrmanatha di Jakarta, Senin (29/4/2019).

Insiden penabrakan kapal KRI oleh dua kapal Vietnam terekam dalam video yang menjadi viral di media sosial.

Panglima Koarmada I Laksamada Muda TNI Yudo Margono menjelaskan insiden terjadi pada Sabtu (27/4/2019), sekitar pukul 14.45 WIB, di wilayah utara perairan Natuna.

Dalam keterangan resminya yang ditayangkan dalam KOMPAS.com menyebutkan kejadian ini bermula saat KRI Tjiptadi-381 tengah melakukan pengintaian terhadap kapal nelayan Vietnam yang tertangkap melakukan pencurian ikan (illegal fishing).

Saat hendak melakukan penindakan, KRI mendapati kapal nelayan tersebut dikawal oleh dua Kapal Pengawas Perikanan Vietnam. Dua kapal pengawas itu yang kemudian menghalangi proses penindakan.

“Dua kapal pengawas Vietnam melakukan provokasi dengan cara menabrakan kapalnya ke badan KRI Tjiptadi-381,” kata Yudo.

Bukan hanya KRI yang mengalami kerusakan akibat insiden tersebut. Kapal pengawas Vietnam, BD 979, dilaporkan juga mengalami kebocoran hingga akhirnya tenggelam. Adapun 12 anak buah kapal (ABK) Vietnam BD 979 berhasil diamankan petugas patroli laut Indonesia.

Yudo memastikan, kapal nelayan tersebut benar melakukan pencurian ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Untuk selanjutnya, 12 ABK yang diamankan akan diserahkan ke Pangkalan AL Ranai, Kepulauan Riau, untuk proses hukum selanjutnya.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu turut memastikan insiden penabrakan benar terjadi di wilayah Indonesia. Hal itu dipastikan melalui global positioning system (GPS) kapal pada saat kejadian.

“Kan sekarang sudah modern, semua orang tahu. Nggak bisa ngaku-ngaku itu. Kan dari Natuna juga nggak jauh,” kata Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Makanya, Ryamizard berencana akan menyelesaikan persoalan ini bersama Menteri Pertahanan Vietnam. Namun, untuk langkah awal kewenangan tetap menjadi ranah Kementerian Luar Negeri.

Ryamizard turut mengapresiasi sikap TNI AL yang tidak terprovokasi oleh sikap ABK kapal Vietnam tersebut. “Tindakan AL sudah benar. Sudah nubruk kan, tenggelam dia,” tukasnya.

Perairan ZEE di kawasan Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, hingga saat ini masih menjadi salah satu lokasi favorit penangkapan ikan ilegal. Lokasinya disukai lantaran strategis dan berhadap langsung dengan Laut Cina Selatan, wilayah yang masih jadi sengketa sejumlah negara ini.

Maka tak heran jika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sering kali menangkap kapal ikan yang beroperasi dari wilayah itu. Vietnam tercatat sebagai negara dengan kapal pencuri yang paling sering ditangkap dan ditenggelamkan KKP.

Data KKP menunjukkan, jumlah kapal yang ditenggelamkan dari Oktober 2014 hingga Agustus 2018 mencapai 2018. Jumlah terbanyaknya berasal dari Vietnam dengan 276 kapal, disusul Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal, Malaysia 41 kapal, dan Indonesia 26 kapal.

Penenggelaman kapal dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Indonesia telah menjadi korban Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing dalam waktu yang cukup lama. Terdapat beberapa versi terkait kerugian Indonesia akibat praktik IUU Fishing.

Kerugian negara akibat illegal fishing diperkirakan mencapai Rp101.4 Triliun. Kerugian tersebut belum memperhitungkan kerugian lain seperti kerugian lingkungan dan sosial.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR