PENCEGAHAN KORUPSI

Kritik menguat jelang tugas akhir Pansel KPK

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (kedua kiri) didampingi anggota pansel memimpin tes wawancara dan uji publik Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (kedua kiri) didampingi anggota pansel memimpin tes wawancara dan uji publik Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8/2019). | Aprillio Akbar /AntaraFoto

Tugas Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) tinggal selangkah lagi. Jika tak ada halangan, Senin (2/9/2019) sore, Pansel bakal menyetor 10 nama capim KPK kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Sepuluh nama yang lolos belum diketahui. Para anggota Pansel Capim KPK bakal menggelar rapat penentuan 10 nama terlebih dahulu, Senin pagi.

“Semua masukan dari pihak mana pun, termasuk dari unsur-unsur KPK, akademisi, guru besar, LSM, dan lain-lain kami jadikan masukan dan pertimbangan,” kata Hendardi, salah satu anggota Pansel Capim KPK, Minggu (1/9/2019).

Begitu 10 nama itu diserahkan ke Jokowi, maka secara otomatis tugas Pansel KPK sudah selesai. Setelahnya, kewenangan untuk menentukan nama-nama capim yang bisa mengikuti ujian akhir di DPR RI adalah presiden.

Dalam proses pemilihannya, Hendardi menjamin keseluruhannya adalah sosok yang bersih dan berintegritas. Meski, pertimbangannya tidak memasukkan unsur dugaan atau indikasi atas isu tertentu.

“Tentu saja, hal-hal yang sifatnya dugaan atau indikasi yang belum merupakan kepastian tidak dapat dipaksakan kepada kami untuk diterima sebagai kebenaran,” tukasnya.

Penyisihan nama-nama capim KPK memang jadi ramai di masyarakat. Banyak pihak yang menyiratkan keraguan atas calon-calon yang dinilai tidak memiliki integritas dan profesionalisme yang mumpuni untuk membawa KPK menjadi lembaga yang benar-benar anti-rasuah.

Salah satunya adalah kehadiran unsur jaksa dan kepolisian dalam daftar calon tersebut. Jeirry Sumampow, pengamat politik nasional, menilai seharusnya dua lembaga ini diposisikan sebagai institusi yang memperkuat KPK.

“Kepolisian dan Jaksa kan selama ini tidak mampu memberantas korupsi, makanya dibentuk KPK. Ini kok malah masuk KPK,” kata Jeirry, dalam Katadata.

Apalagi, upaya pelemahan sistematis sudah terbaca sejak lama, dengan adanya orang-orang “titipan” di dalam tubuh KPK; baik dari staf hingga penyidik.

Makanya, Pansel KPK memiliki tugas besar untuk mengkaji dengan seksama calon-calon pimpinan KPK selanjutnya. Pansel, lanjut Jeirry, seharusnya tidak menjalankan proses ini hanya dari sisi administrasi belaka.

Sebagai kepanjangan tangan dari presiden, Pansel juga wajib menjalankan amanat yang dititipkan, bukan malah membuat presiden kesulitan untuk menentukan pilihan.

“Karena itu, saya kira (pansel) tidak boleh resisten terhadap kritik masyarakat,” tukas Jeirry.

Pengamat Politik Exposit Strategic Arif Susanto bahkan tak ragu menyebut komposisi Pansel KPK tahun ini adalah yang terburuk. Tak ayal, kualitas capim KPK yang dihasilkan kemungkinan besar akan sama buruknya.

Arif menilai, kapasitas keilmuan yang dimiliki anggota pansel seperti YentI Garnasih, Indriyarto Seno Adji, maupun Hendardi memang tak diragukan. Akan tetapi, dari segi profesionalisme untuk terhindar dari konflik kepentingan perlu dipertanyakan.

Indikasi itu bisa dilihat dari fakta yang dimunculkan saat tes wawancara dan uji publik, pekan lalu. Ketika itu, banyak calon-calon pimpinan KPK—telah mengerucut jadi 20 nama—yang menolak untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan kedapatan berbohong di depan publik.

“Dalam konteks teknis penegakan hukum, mereka (jaksa dan polisi) paling paham. Tapi untuk keberanian, apa mereka punya kapasitas extraordinary? Karena KPK hadir di tengah ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum,” kata Arif.

Anggota Koalisi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, menjelaskan ada orang-orang yang mempunyai rekam jejak buruk.

Tanpa menyebut nama, Kurnia menyatakan, ada capim KPK yang diduga melanggar etik, diduga mengintimidasi pegawai KPK, hingga diduga melakukan pelanggaran administrasi sehingga mengakibatkan salah seorang tahanan lepas.

Untuk diingat kembali, Yenti adalah tenaga pengajar bagi penyidik Polri sejak tahun 2003. Sementara Hendardi dan Indriyarto adalah penasehat ahli Kepala Kepolisian RI.

Pada akhirnya, harapan publik atas capim KPK yang bersih ada di tangan Jokowi. Kepala Negara masih memiliki ruang untuk mempertimbangkan nama-nama terbaik sebelum diserahkan kepada anggota dewan dan selanjutnya mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

"KPK adalah anak kandung reformasi yang telah berhasil membangun optimisme masyarakat tentang masa depan perang melawan korupsi di Indonesia. Oleh sebab itu jangan bunuh asa masyarakat karena salah menempatkan komisioner," tulis Guru Besar Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD, dalam pernyataan resminya.

Dari 20 Capim KPK yang lolos uji profil, terdapat empat anggota Polri. Mereka adalah Wakil Kepala Bareskrim Irjen Antam Novambar, Dosen Sespim Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto, Wakapolda Sumatra Selatan Firli Bahuri, dan Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Sri Handayani.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR