TRANSPORTASI UMUM

KRL dan MRT butuh pembangkit listrik mandiri

Sejumlah penumpang MRT dievakuasi saat jaringan listrik padam di Jakarta, Minggu (4/8/2019). Gangguan listrik yang melanda Ibu Kota berdampak pada terhentinya operasi MRT Jakarta.
Sejumlah penumpang MRT dievakuasi saat jaringan listrik padam di Jakarta, Minggu (4/8/2019). Gangguan listrik yang melanda Ibu Kota berdampak pada terhentinya operasi MRT Jakarta. | MRT Jakarta /Antara Foto/Handout

Salah satu pelajaran yang bisa dipetik dari mendadak padamnya listrik di sebagian besar wilayah barat Pulau Jawa pada Minggu (4/8/2019) adalah pentingnya sarana transportasi massal memiliki sumber listrik sendiri. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyatakan bakal mendorong terwujudnya ide tersebut.

"Untuk (kepentingan) jangka panjang, saya ingin mengusulkan bahwa PT MRT dan KAI diberikan kesempatan untuk berinvestasi di listrik juga, pembangkit juga," ujar Budi di Pisa Cafe, Menteng, Jakarta, Selasa (6/8).

Ketika listrik di seluruh wilayah Jakarta mendadak padam pada Minggu (4/8), ribuan penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line dan kereta bawah tanah Moda Raya Terpadu (MRT) sempat terjebak di tengah perjalanan. Mereka pun harus dievakuasi keluar kereta dan berjalan kaki ke stasiun terdekat.

KRL dan MRT pun tak bisa bergerak selama lebih dari 6 jam hingga listrik kembali mengalir. Akibatnya, banyak penumpang yang terlantar di stasiun, terutama mereka yang tak memiliki uang tunai untuk pindah ke moda transportasi lain.

MRT memang memiliki genset, tetapi dayanya hanya cukup untuk menyokong kebutuhan listrik di stasiun. Jika pengelola PT MRT Jakarta dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memiliki pembangkit tenaga listrik independen, jelas Budi, akan mengurangi kemungkinan terulangnya peristiwa serupa.

Dengan demikian, transportasi publik tidak hanya bergantung pada pasokan listrik dari PLN saja. "Sehingga double mereka sehari-hari di-cover oleh situ (pembangkit listrik independen) tapi jaringan Jawa Bali bisa meng-cover atau sebaliknya," kata Menhub dalam Liputan6.com.

MRT, jelasnya, saat ini menggunakan daya listrik sebesar 60 MegaWatt (MW) dan akan bertambah menjadi 130 MW jika jalur tahap II sudah selesai. Ditambah kebutuhan KRL, maka dua moda transportasi itu butuh pembangkit yang bisa menghasilkan daya sekitar 250 MW.

Walau nantinya telah memiliki sumber listrik sendiri, listrik dari PLN tetap dibutuhkan sebagai sumber cadangan.

"Sehingga double di-cover, jadi ada solusi yang lain (kalau tiba-tiba terjadi pemadaman listrik). Bahkan, korporasi tersebut bisa ada other income (menjual listrik dari pembangkitnya), ini kan juga bisa mengurangi subsidi juga," kata Budi, dinukil Okezone.

Untuk pembangunannya sendiri, menurut Budi bisa dilakukan melalui pembiayaan perusahaan masing-masing. Jika memang diperlukan perusahaan bisa menggunakan pihak ketiga.

"(Anggaran) bisa dari capex (capital expenditure) perusahaan sendiri. Karena listrik visible, atau orang lain juga bisa ditenderkan. Orang pasti mau," ucapnya dalam iNews.

Kalaupun tidak membangun pembangkit listrik anyar, Budi menyebut solusi lainnya adalah adanya suplai khusus dari PLN ke masing-masing sistem transportasi. Sehingga, perseroan memiliki suplai listrik lain selain jaringan Jawa-Bali sebagai cadangan.

Budi mengatakan usulan tersebut akan segera diajukannya kepada Menteri Badan Usaha Milk Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Transportasi umum, menurut Budi, sudah menjadi harga diri Indonesia. Jika layanannya terganggu lantaran pemadaman listrik bisa menjadi pergunjingan banyak pihak.

"Semestinya demikian. Jadi kalau kota-kota besar mestinya demikian. Kota besar seperti Jakarta satu kegiatan yang harga diri bangsa," tegas dia.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR