HARI KEMERDEKAAN

Kualitas SDM berbasis inovasi dan efisiensi

Presiden Joko Widodo (kelima kiri) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kelima kanan) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (keempat kanan) didampingi Ibu Mufidah Jusuf Kalla (ketiga kanan) berfoto bersama Ketua MPR dan nyonya, Ketua DPR dan nyonya, Ketua DPD dan nyonya, serta para Ketua MPR dan Ketua DPR dan nyonya, di tangga Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Presiden Joko Widodo (kelima kiri) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kelima kanan) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (keempat kanan) didampingi Ibu Mufidah Jusuf Kalla (ketiga kanan) berfoto bersama Ketua MPR dan nyonya, Ketua DPR dan nyonya, Ketua DPD dan nyonya, serta para Ketua MPR dan Ketua DPR dan nyonya, di tangga Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019). | Puspa Perwitasari /AntaraFoto

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama kerja pemerintah dalam periode lima tahun ke depan.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikedepankan, untuk menciptakan terobosan baru yang mendukung SDM unggul, berhati Indonesia, berideologi Pancasila.

Berbekal inovasi, kualitas SDM, dan penguasaan teknologi tersebut, Presiden Joko “Jokowi” Widodo yakin Indonesia mampu keluar dari kutukan sumber daya alam.

“Memang negara kita ini kaya bauksit, batu bara, kelapa sawit, ikan, dan masih banyak lagi. Tapi tidak cukup di situ. Kalau kita melakukan hilirisasi industri, kita pasti bisa melompat lagi,” kata Jokowi saat membacakan Pidato Kenegaraan Presiden di hadapan Sidang Bersama DPD dan DPR RI, Jumat (16/8/2019).

Jokowi meyakini, dengan membangun industri pengolahan bauksit, maka Indonesia mampu menekan impor alumunium. Dengan membangun hilirisasi industri batubara menjadi DME (Dimethyl Ether), Indonesia mampu menekan impor jutaan ton LPG setiap tahunnya.

Begitu pula dengan hilirisasi industri nikel menjadi ferro nikel agar nilai tambah komoditas ini mampu naik hingga empat kali lipat. Sejalan dengan hal ini, pengembangan industri kendaraan listrik.

Gol untuk mengembangkan biodiesel B100 juga disematkan Jokowi dalam pidatonya. Tahun ini, program B20 sudah berjalan. Tahun depan, campuran solar ditekan 30 persen dan diganti dengan bauran minyak sawit mentah (B30).

“Kita sudah memproduksi sendiri avtur hingga tidak impor lagi. Tapi kita bisa lebih dari itu, kita bisa ekspor avtur, kita juga ingin produksi avtur berbahan sawit,” tutur Jokowi.

Ekspansi bisnis pun harus meluas, tak hanya di pasar dalam negeri. Produk-produk lokal kebanggaan negeri harus mampu membanjiri pasar regional dan global.

“Talenta-talenta kita harus memiliki reputasi yang diperhitungkan di dunia internasional, itu yang harus kita siapkan. Sekali lagi, kita harus semakin ekspansif, from local to global,” katanya.

Puncak periode bonus demografi, antara 2020 hingga 2024, harus dijadikan momentum. Caranya dengan membenahi lembaga pendidikan dan pelatihan agar mampu menghadapi perubahan.

Keterampilan vokasional yang dibutuhkan pasar negara berkembang harus sudah dilatih sejak pendidikan menengah (SMP dan sederajat).

Untuk pendidikan tinggi, target tinggi harus dipasang yakni para lulusannya harus bisa berkompetisi di tingkat regional dan global.

“Kita turunkan angka stunting sehingga anak-anak bisa tumbuh menjadi generasi yang premium. Kita perluas akses kesehatan dengan pemanfaatan teknologi dan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Sejalan dengan semangat ini, reformasi perundang-undangan perlu dilakukan secara besar-besaran. Jokowi berharap lembaga pemerintah—DPR, MPR, DPD, DPRD, hingga Pemerintah Daerah—untuk tidak terjebak pada regulasi yang kaku, formalitas yang ruwet dan penuh basa-basi.

“Ini harus kita hentikan,” pintanya.

Langkah konkretnya adalah dengan membongkar regulasi yang menakut-nakuti dan menghambat inovasi. Begitu juga dengan regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
Semua pihak juga harus mawas dalam menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Baginya, data adalah jenis kekayaan baru bangsa dan lebih berharga dari minyak.

“Regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi,” ucap Jokowi dengan nada tegas.

Ukuran kinerja aparat para pembuat peraturan perundang-undangan harus diubah. Bukan diukur dari seberapa banyak UU, PP, Permen, atau pun Perda yang dibuat.

“Saya ingatkan kepada jajaran eksekutif agar lebih efisien. Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smart phone kita,” sindirnya.

Sama halnya dengan ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah, termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung, sebut Jokowi.

Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan.

Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi.

“Oleh sebab itu manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun,” tutupnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR