PELAYANAN HAJI

Kuota haji 2017 naik, pelayanan dituntut lebih baik

Jemaah calon haji antre menjalani pemeriksaan kesehatan dan penyematan gelang identitas di Asrama haji, Banda Aceh, Aceh, Minggu (20/8/2017)
Jemaah calon haji antre menjalani pemeriksaan kesehatan dan penyematan gelang identitas di Asrama haji, Banda Aceh, Aceh, Minggu (20/8/2017) | Irwansyah Putra /Antara Foto

Kementerian Agama telah menetapkan bahwa kuota haji tahun 1438H/2017M sebesar 221.000. Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (PMA) No. 75/2017 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438H/2017M.

Sejak 2013 hingga 2016 kuota jemaah haji Indonesia dan negara lainnya mengalami penurunan 20 persen, karena perluasan fasilitas di Masjidil Haram, Mekkah. Tahun ini, Pemerintah Arab Saudi setuju mengembalikan kuota sebesar 211.000 jemaah, dan tambahan kuota haji Indonesia sebesar 10.000.

Jumlah tersebut meliputi kuota haji reguler 204.000 orang dan kuota haji khusus sebanyak 17.000 orang. Kuota haji reguler pun naik 31 persen dibanding 2016 yang mencapai 155.200 jemaah. Kenaikan itu berdampak pula pada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada musim haji 2017.

Panitia Kerja Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama RI sepakat angka BPIH 2017 rata-rata sebesar Rp34.890.312, naik tipis dibanding tahun lalu sebesar Rp34.641.304. BPIH pada 2016 itu lebih rendah sekitar dua juta rupiah dibanding BPIH pada 2015 yang mencapai kisaran Rp36 juta.

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan tahun ini merupakan musim haji dengan jumlah jemaah terbanyak sepanjang sejarah--termasuk dari Arab Saudi--yang totalnya mencapai 2,1 juta orang. Jemaah dari luar Arab Saudi sebanyak 1,6 juta orang; Indonesia menjadi menyumbang jemaah terbanyak.

Adapun Pemerintah Arab Saudi menargetkan 2,7 juta jemaah yang datang pada musim haji 2020. Mereka serius mengutamakan sektor yang menyumbang pendapatan kedua terbesar setelah minyak dan gas itu. Fokusnya, penyelenggaraan haji sebagai pendapatan utama, mengantisipasi ketergantungan terhadap minyak dan gas bumi.

Catatan pelayanan haji

Kualitas pelayanan haji, dari tahun ke tahun selalu jadi sorotan. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Abdul Djamil, menyatakan pihaknya tengah meningkatkan persiapan kegiatan dalam negeri yang meliputi: pelunasan, konsolidasi dengan pihak terkait, persiapan embarkasi, manasik haji, dan lainnya.

Persiapan penyelenggaran ibadah haji 2017, bahkan sudah dilakukan sejak akhir tahun 2016 lalu. Abdul Djamil mengaku concern dengan persoalan petugas dan akan memberikan persiapan khusus agar jemaah haji Indonesia bisa dilayani dengan baik.

"Akan ada persiapan khusus untuk konsolidasi petugas yang akan melayani jemaah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan profesionalitas dan dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan kepada jemaah," tandasnya.

Saat menghadiri upacara pelepasan petugas haji daerah kerja Mekkah di Asrama Haji Embarkasi Jakarta, Pondok Gede, Jakarta Timur, Direktur Bina Haji Kemenag, Muhajirin Yanis, meminta petugas haji meningkatkan kualitas pelayanannya. Terutama karena ada peningkatan jumlah jemaah yang berangkat.

"Pada musim haji kali ini, jumlah jemaah meningkat sebanyak 31 persen, sedangkan jumlah petugas hanya naik sebesar 11 persen. Kami berharap petugas haji meningkatkan kualitas pelayanannya," kata Muhajirin, seperti dilansir Metrotvnews.com, Kamis (27/7/2017) silam.

Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI) pada 2016 naik 1,16 poin. Kalau pada 2015 tingkat kepuasan jemaah sebesar 82,67, tahun 2016 naik menjadi 83,83. Ada sembilan kategori layanan yang disurvei BPS kepada jemaah haji dan semuanya masuk dalam kategori memuaskan.

Untuk layanan petugas kloter naik 0,91 poin dibanding hasil survei tahun 2015 menjadi 86,4. Demikian juga layanan petugas nonkloter, naik 0,26 poin menjadi 84,27. Meski demikian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, mengatakan masih ada sebagian jemaah yang merasa sulit mengenali petugas nonkloter.

"Mereka menyarankan agar atribut para petugas nonkloter lebih diperjelas, agar memudahkan mereka dalam meminta bantuan para petugas tersebut," ujarnya saat merilis hasil survei pada 15 November 2016 silam.

Beberapa hari menjelang puncak pelaksanaan haji 2017, rapat koordinasi digelar antara Menteri Agama beserta jajarannya, dengan Tim Pengawas (Timwas) Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI. Menurut Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher Parasong, rakor tersebut "berlangsung dinamis".

Ada beberapa usulan perbaikan yang disampaikan oleh anggota, antara lain terkait penanganan jemaah udzur, optimalisasi petugas kesehatan dan perlindungan jemaah, serta penggunaan kursi roda sebagai sarana pengantar jemaah dari tenda ke jamarat.

Rapat itu merekomendasikan agar Kemenag segera mematangkan persiapan dalam pelayanan pada pelaksanaan puncak ibadah haji. Selain itu, ada rekomendasi untuk perbaikan sejumlah kebijakan, di antaranya penambahan petugas haji, dan perubahan sistem sewa pemondokan di Madinah dari semi musim menjadi satu musim.

Usulan terakhir akan dibahas lebih lanjut pada rapat berikutnya setelah penyelenggaraan ibadah haji. Tim pengawas juga menyatakan mengapresiasi positif atas kinerja pelayanan haji yang sudah dilakukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

Timwas DPR Tahap II ini akan berada di Tanah Suci hingga 6 September 2017, melakukan peninjauan ke lokasi untuk menggali data, baik terkait transportasi, katering, pemondokan, kesehatan, dan armina.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR