MOBIL LISTRIK

Kuota impor mobil listrik tergantung nilai investasinya

Pengunjung mengamati mobil listrik Twizy yang dipajang di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 di ICE-BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (27/7/2019).
Pengunjung mengamati mobil listrik Twizy yang dipajang di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 di ICE-BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (27/7/2019). | Zarqoni Maksum /AntaraFoto

Pemerintah memastikan jumlah kuota impor kendaraan listrik bakal disesuaikan dengan nilai investasi yang ditanamkan para investor.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menyatakan, semakin besar komitmen investasi, maka jumlah kuotanya juga akan semakin besar. Selain kuota impor, investor dengan modal besar juga dipastikan bebas dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM.

“Ini akan diberikan kepada mereka yang sudah komitmen,” kata Airlangga usai rapat terbatas tentang kendaraan listrik di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/8/2019).

Dari pengakuannya, saat ini sudah ada sekitar empat perusahaan yang mengutarakan minat mereka pada industri kendaraan listrik nasional, dengan target mulai beroperasi pada 2022.

Sejalan dengan insentif tersebut, pemerintah saat ini tengah mengebut penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) kendaraan listrik.

Airlangga bilang posisi PP dan Perpres saat ini masih dalam tahapan finalisasi dan sinkronisasi antar-kementerian/lembaga, tanpa mendetailkan kapan waktu rampungnya.

“Ini kan finalisasi. Progresnya sudah tinggal menunggu perpresnya saja,” katanya.

Sinkronisasi berkaitan dengan tugas masing-masing kementerian atas insentif berikut fasilitas untuk industri baterai kendaraan listrik.

Rencana fasilitas dan insentif tersebut nantinya bakal masuk dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2013 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) Kendaraan Bermotor.

“(Revisi) Roadmap-nya revisi PP Nomor 41/2013 mengacu pada jenis kendaraan berbasis elektrik, termasuk mengantisipasi ke depan dalam dipergunakannya teknologi hidrogen (fuel cells),” kata Airlangga.

Sama seperti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, akhir Juli 2019, poin lain yang tengah difinalisasi juga berkaitan dengan muatan konten lokal.

Pada calon perpres itu bakal diatur Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dioptimalkan mencapai 35 persen, setidaknya sampai 2023.

Sehingga dengan muatan tersebut, Indonesia sudah bisa mengekspor produk awalan kendaraan listrik ke Australia melalui skema Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

“Untuk tahap awal akan diberikan kesempatan untuk melakukan impor dalam bentuk CBU (completely build up),” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengisyaratkan bahwa PP mobil listrik bakal berlaku tanpa aturan turunan—peraturan menteri keuangan (PMK).

“Saya kira nggak perlu PMK lagi, kan sudah ada Perpres dan PP. Saya kira sudah selesai di situ,” kata Mardiasmo.

Kendati demikian, Mardiasmo memastikan seluruh aturan fiskal dan nonfiskal sudah dirampungkan kementeriannya, sehingga langkah lanjutannya hanya tinggal menunggu pengesahan aturan.

“Tadi Presiden hanya minta konfirmasi saja,” tukasnya.

Untuk diketahui, saat ini sudah ada tiga perusahaan yang menyampaikan minatnya untuk berinvestasi baik di industri maupun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Pertama adalah perusahaan otomotif asal Korea Selatan, Hyundai Motor Company.

Executive Vice Chairman Hyundai Chung Eui-sun, usai bertemu Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Istana Merdeka, Kamis (25/7/2019), menyatakan siap mengekspor 40 persen dari hasil produksinya nanti.

Kedua adalah Toyota Motor Corporation, asal Jepang. Nilai investasi yang dibicarakan berkisar Rp50 triliun. Namun skema serta bentuk kerja samanya belum dibicarakan lebih jauh.

Ketiga adalah perusahaan investasi asal Jepang, Softbank Group. Rencana investasinya mencapai miliaran dolar AS untuk mengembangkan ekosistem mobil listrik di Indonesia.

Chairman dan Chief Executive Officer (CEO) Softbank Masayoshi Son menyatakan ketertarikannya untuk menyuntikkan modal dalam pembangunan stasiun penyedia listrik umum (SPLU), pabrik manufaktur baterai lithium, dan kendaraan mesin listrik.

Menteri Luhut menyatakan, investasi yang akan dikembangkan SoftBank berbasis ekosistem, tidak parsial.

Kota Jakarta akan diputuskan sebagai pilot project pengembangan ekosistem mobil listrik. Luhut beralasan, hal ini sejalan dengan upaya mengurangi tingkat polusi kendaraan bermotor di Indonesia.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR