PELEMAHAN KPK

Lampu kuning pemberantasan korupsi

Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kiri) usai bertemu dengan KPU di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/11/2018). Febri dilaporkan mahasiswa karena dinilai menyebarkan hoaks.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kiri) usai bertemu dengan KPU di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/11/2018). Febri dilaporkan mahasiswa karena dinilai menyebarkan hoaks. | Indrianto Eko Suwarso` /Antara Foto

Lampu kuning pemberantasan korupsi di Indonesia mulai menyala lagi. Kini, saat panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dalam proses, pelemahan lembaga itu sudah sangat terasa.

Modusnya juga masih sama dengan usaha pelemahan sebelumnya. Pertama, laporan ke polisi. Rabu (28/8/2019), seseorang bernama Agung Zulianto melaporkan juru bicara KPK Febri Diansyah, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, dan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati, ke Polda Metro Jaya.

Agung, mahasiswa yang mengaku sebagai koordinator Pemuda Pengawal KPK melaporkan ketiganya ke polisi. Menurut Agung mereka menyebarkan hoaks. Febri dia laporkan karena pernyataan tentang beberapa pelanggaran dari 20 calon pimpinan KPK yang tengah diseleksi, yang dikutip beberapa media pada 24 Agustus lalu.

Sedangkan Asfinawati dia laporkan karena pernyataannya menyoroti tiga Pansel KPK Yenti Ganarsih, Seno Adji, dan Hendardi yang memiliki konflik kepentingan. Pernyataan ini dimuat beberapa media pada 25 Agustus.

Sembilan anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK. Tiga di antaranya diduga konflik kepentingan.
Sembilan anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK. Tiga di antaranya diduga konflik kepentingan. | Antyo Rentjoko /Beritagar.id

Sementara Adnan, dia adukan ke polisi karena pada 19 Mei lalu, Adnan menyoroti beberapa anggota Pansel KPK memiliki kedekatan khusus dengan pihak yang berseberangan dengan KPK.

Menurut Agung, laporan ini dia buat usai Pemuda Pengawal KPK menggelar diskusi. Ia membantah adanya pihak lain yang mendorongnya melaporkan ketiga pegiat antikorupsi. "Enggak ada (suruhan), ini hasil diskusi sama teman-teman," kata dia, Kamis (29/8/2019) seperti dikutip dari Kumparan.

Selain itu, ada sosok capim yang ditolak oleh pegawai KPK. Yakni Brigjen Firli Bahuri, Kapolda Sumatera Selatan. Firli dinilai melanggar kode etik. Saat menjadi Direktur Penindakan KPK, ia bertemu dengan Tuanku Guru Bajang (TGB). Padahal, saat itu KPK sedang menyidik TGB dalam kasus divestasi saham Newmont. Firli sudah menjelaskan hal ini dan menilainya bukan pelanggaran kode etik.

Sosok kedua dari Polri yang dinilai bermasalah adalah Wakil Kabareskrim Irjen Antam Novambar. Menurut Majalah Tempo edisi 16-22 Februari 2015, Antam diduga menekan penyidik KPK Endang Tarsa, agar menanggalkan status tersangka Komjen Budi Gunawan dalam kasus Rekening Gendut. Padahal, saat itu Budi Gunawan sedang dicalonkan jadi Kapolri. Antam membantah pernah mengancam Endang.

Konflik KPK dengan Polri, dan kejaksaan, biasanya disebut konflik Cicak vs Buaya. Modus pelaporan, tekanan, hingga kriminalisasi ini biasa muncul saat konflik Cicak vs Buaya meruncing. Nah, lampu kuning lain yang menyala adalah adanya usul agar KPK tak menangani kasus korupsi yang dilakukan oknum polisi agar konflik Cicak vs Buaya tak muncul lagi.

Capim KPK Roby Arya Brata melontarkan ide agar penyidikan korupsi terkait oknum polisi ditangani Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), bukan KPK.

Asisten pada Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet bahkan juga mendorong revisi Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK, terkait kewenangan KPK menangani kasus korupsi terkait oknum di Polri dan Kejaksaan.

Menurutnya, peraturan itu ada kesalahan, karena KPK punya kewenangan untuk menyidik korupsi di kepolisian dan kejaksaan. "Kalau saya ke depan, KPK nggak punya lagi kewenangan untuk menyidik korupsi di kepolisian dan kejaksaan, tidak lagi, tidak lagi," kata dia, dalam uji Pansel KPK di gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019) seperti dikutip dari detikcom.

Usul serupa disetujui oleh Capim dari Kejaksaan Agung, Johanis Tanak yang kini menjadi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha. Menurut Johanis, ia sepakat merevisi aturan itu terkait pembentukan dewan pengawas, bisa menghentikan penyidikan perkara, hingga KPK dibuat setara dengan Polri dan Kejaksaan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR