Langkah Imigrasi mempersempit gerak TKI ilegal

Petugas Imigrasi memperlihatkan dokumen milik para TKI ketika diamankan petugas di Kantor Imigrasi Medan, Sumatera Utara, Jumat (17/3).
Petugas Imigrasi memperlihatkan dokumen milik para TKI ketika diamankan petugas di Kantor Imigrasi Medan, Sumatera Utara, Jumat (17/3).
© Septianda Perdana /ANTARA FOTO

Kementerian Hukum dan HAM kemarin mencabut keharusan kepemilikan saldo tabungan Rp25 juta kepada para pemohon baru. Ketentuan itu sebelumnya dimaksudkan untuk menangkal banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) nonprosedural.

Menurut Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Cucu Koswala, seperti dikutip Kompas.com, kebijakan ini dibuat sebagai langkah preventif mencegah tindak pidana perdagangan orang.

Salah satu modus penyalahgunaan yang banyak digunakan adalah menyalahgunakan paspor umrah atau haji.

Dalam catatan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi sepanjang Februari hingga Juni 2016 tercatat ada 416 WNI yang menyalahgunakan paspornya.

"Izinnya umrah tapi enggak kembali. Kasus ini sudah diidentifikasi KJRI jeddah," ujar Kasubdit Pengelolaan dan Analisis Dokumen Perjalanan Direktorat Imigrasi Kemenkumham, Agato Simamor di Jakarta, Senin (20/3/2017) seperti dinukil Kompas.com.

Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan pada 2010 hingga Agustus 2015 setidaknya ada 25 negara yang tercatat menjadi tujuan TKI. Ke-25 negara itu tersebar di tiga kawasan Asia, Timur Tengah dan Afrika, serta Eropa.

Dari empat kawasan itu, Asia menjadi kawasan favorit TKI. Di kawasan ini tercatat ada 1.902.942 jiwa atau 62 persen dari total TKI yang ada. Jika dilihat per negara, Malaysia menjadi negara tujuan terbesar TKI dengan angka 768.401 jiwa.

Dari catatan BNP2TKI pada 2015, TKI yang bekerja di Malaysia mengirimkan uang sebesar USD2 miliar kepada keluarganya yang tinggal di Indonesia.

Sementara mereka yang bekerja di kawasan Timur Tengah dan Afrika ada 1.135.675 jiwa atau 37 persen dari jumlah TKI. Sisanya, yakni 35.085 jiwa atau 1,1 persen, tersebar di kawasan Eropa.

Menurut Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno menyampaikan, karena ketentuan adanya saldo Rp25 juta dalam pembuatan paspor baru dicabut, kini pihaknya akan memperketat administrasi pembuatan paspor.

Pemohon pembuatan paspor nantinya harus melampirkan persyaratan umum seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran. Selain itu, setiap WNI yang akan membuat paspor diwajibkan melampirkan Surat Rekomendasi Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

Syarat lainnya, yakni surat telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Sarana Kesehatan (SARKES) yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

Selain itu, kata Agung, pihaknya juga akan memperketat pada tahap wawancara. Petugas akan menggali informasi kepada pemohon. Saat mewawancarai pemohon, petugas akan memperhatikan seluruh karakteristik diri pemohon.

"Profiling, gesture atau body language, di mana Petugas harus memperoleh keyakinan terhadap maksud dan tujuannya ke luar negeri," kata dia.

Kasus yang kerap terjadi selama ini adalah pemohon tidak mengakui akan bekerja di luar negeri, melainkan mengaku hanya melakukan kunjungan ke luar negeri untuk berwisata, kunjungan keluarga, umrah, haji non-kuota, ziarah, magang.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.