GRATIFIKASI

Laporan gratifikasi Idulfitri di KPK naik tujuh kali lipat

Ilustrasi gratifikasi.
Ilustrasi gratifikasi. | Atstock Productions /Shutterstock

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kebanjiran laporan gratifikasi terkait hari raya Idulfitri. Jumlahnya meningkat lebih dari tujuh kali lipat jika dibandingkan tahun 2018.

Laporan gratifikasi jelang Idulfitri tahun 2019 melonjak 690 persen. Dari 11 laporan pasca-Lebaran 2018, kini ada 87 laporan.

Tren laporan gratifikasi terkait Lebaran sempat menurun dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Dalam kurun empat tahun terakhir, jumlah laporan gratifikasi terkait Idulfitri tahun 2019 lah yang tertinggi. Baik dari jumlah laporan, pun nilai gratifikasi.

Pada 8 Mei 2019, KPK mengeluarkan imbauan dalam Surat Edaran (SE) KPK tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan yang ditujukan kepada pimpinan instansi/kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah/BUMN/BUMD.

Sebanyak 200 instansi melaporkan pemberian gratifikasi ke KPK. Ada 12 Pemerintah Provinsi, 34 Pemerintah Kota, 134 Pemerintah Kabupaten, 14 Kementerian/Lembaga dan 18 BUMN yang menolak gratifikasi.

Dalam keterangan tertulis, juru bicara KPK, Febri Diansyah mengungkap, laporan ini masuk sejak 20 Mei sampai 10 Juni 2019. Laporan masuk dari kementerian, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan universitas.

Sebanyak 87 laporan gratifikasi nilainya mencapai Rp66.124.983. Ini berupa makanan, minuman, uang tunai, kain batik, perlengkapan ibadah, baju koko, karangan bunga hingga voucher belanja pasar swalayan.

"Untuk keseluruhan laporan gratifikasi tersebut akan diproses KPK selama paling lambat 30 hari kerja untuk penetapan status barang gratifikasi, apakah menjadi milik negara, menjadi milik penerima atau perlakuan lain yang sesuai dengan aturan hukum terkait gratifikasi," terang Febri, Senin (10/6).

Sebagian besar laporan penerimaan gratifikasi berupa makanan dan minuman. Ini menurut Febri, bisa segera diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Misal, mereka yang tinggal di panti asuhan dan panti jompo.

Selain 87 laporan gratifikasi, KPK juga menerima 7 laporan penolakan gratifikasi. "Sikap penolakan merupakan langkah terbaik yang perlu dilakukan oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara. Hal ini dapat menjadi langkah pencegahan korupsi yang lebih efisien ke depan," tandas Febri.

Satu laporan penolakan berupa pemberian 1 ton gula pasir yang dikembalikan oleh pemerintahan daerah di Lampung. Enam lainnya berupa parsel untuk pegawai di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen Pajak, dan "THR" Rp4 juta untuk pegawai Kementerian Keuangan.

KPK juga menerima banyak laporan penerimaan gratifikasi lewat Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang ada di instansi pusat atau daerah.

Febri menilai ini adalah hal positif. Pasalnya, UPG memang dirancang sebagai bagian unit yang bisa memperkuat lingkungan pengendalian di masing-masing instansi.

"Diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan gratifikasi, sehingga pelaporan tidak perlu dilakukan langsung ke kantor KPK di Jakarta, tetapi dapat disampaikan melalui UPG," terangnya.

Pegawai instansi yang sudah melaporkan gratifikasi di antaranya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Juga dari Badan Ekonomi Kreatif, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara pegawai pemerintah daerah yang sudah melapor seperti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Pemkab Boyolali, Pemkab Kudus, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Pemerintah Kota (Pemkot) Padang Panjang dan Pemkot Samarinda.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR