Laporkan penyalahgunaan Dana Desa dengan LAPOR!

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar (tengah) membuka Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di jakarta, Kamis (10/9).
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar (tengah) membuka Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di jakarta, Kamis (10/9). | HO /ANTARA FOTO

Masyarakat dapat memantau dan melaporkan penyalahgunaan dana desa di daerahnya masing-masing dengan Sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Deputi bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas Darmawan Prasodjo mengatakan, masyarakat bisa berpartisipasi memberitahukan ihwal peruntukan dana desa di daerahnya masing-masing dengan sistem LAPOR!

"Ini upaya pemerintah dan masyarakat bersama-sama membangun bangsa," kata Darmawan seperti dilansir Kontan.co.id, Selasa (29/9).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dana desa di seluruh Indonesia, segera digunakan agar perekonomian desa mulai bergerak.

"Saya ingin ekonomi desa bergerak. Tahun 2015 dialokasikan dana desa sebesar Rp 20,7 T. Segera gunakan dana itu," tegas Jokowi dalam akun twitternya @jokowi, Senin (28/9).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Djafar mengatakan program dana desa yang disalurkan pemerintah dapat mengurangi kemiskinan sebesar dua persen."Dengan adanya dana desa bisa menekan dua persen kemiskinan," kata Marwan seperti dikutip Tribunnews.

Pagu dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 adalah Rp 20,7 triliun. Hingga September ini, baru 80 persen atau sekitar 16,57 triliun yang telah disalurkan ke rekening pemerintah kabupaten/kota. Pemanfaatan dana desa ini untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Situs Kantor Staf Presiden menjelaskan LAPOR! merupakan sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia.

LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.

Hingga April 2015, LAPOR! telah digunakan oleh lebih dari 290.000 pengguna dan menerima rata-rata lebih dari 800 laporan masyarakat per harinya. LAPOR! menjadi cikal-bakal sistem aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terpadu secara nasional.

Masyarakat bisa melaporkan pemanfaatan dana desa melalui aplikasi telepon pintar, facebook, twitter, sms ke 1708 dan melalui situs LAPOR!. Laporan kemudian diverifikasi terlebih dahulu oleh administrator LAPOR! untuk kejelasan dan kelengkapan, dan selanjutnya diteruskan ke intansi terkait paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan.

LAPOR! akan mempublikasikan setiap laporan yang sudah diteruskan sekaligus memberikan notifikasi kepada pelapor. Instansi diberikan waktu paling lambat 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka instansi memberikan informasi kepada pelapor pada halaman tindak lanjut laporan.

Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi pada laporan, dan telah berjalan 10 hari kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa adanya balasan dari pelapor maupun administrator LAPOR! di halaman tindak lanjut.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR