TELEKOMUNIKASI

Layanan Bolt berhenti, pelanggan bisa terima pengembalian pulsa

Ilustrasi gambar. Pekerja memeriksa perangkat BTS 4G XL di Base Transceiver Station (BTS) di Yogyakarta, Sabtu (15/12/2018).
Ilustrasi gambar. Pekerja memeriksa perangkat BTS 4G XL di Base Transceiver Station (BTS) di Yogyakarta, Sabtu (15/12/2018). | Agung Rajasa /Antara Foto

Operator internet 4G LTE, Bolt, akhirnya menghentikan layanan akses internetnya Jumat (28/12/2018). Keputusan ini merupakan imbas dari tunggakan utang izin penggunaan frekuensi 2,3 Ghz yang tak kunjung dibayar oleh PT Internux (Bolt) dan PT First Media Tbk hingga tenggat waktu pembayaran berakhir.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara resmi telah mencabut izin penggunaan spektrum frekuensi radio 2,3 Ghz PT First Media Tbk dan PT Internux (Bolt) per hari ini, Jumat (28/12). Hal itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1012 Tahun 2018 untuk Bolt dan Nomor 1011 Tahun 2018 untuk First Media.

Kedua operator yang merupakan bagian dari Grup Lippo ini harus menutup core radio network operation center (NOC) supaya tidak lagi dapat melayani pelanggan menggunakan pita frekuensi radio 2,3 Ghz

Dalam keterangan resmi yang dirilis oleh perusahaan, Direktur Utama PT Internux, Dicky Mochtar, menyatakan meski layanan 4G LTE perusahaan telah berhenti, segala hak pelanggan akan tetap dipenuhi perusahaan.

"Bolt mendukung keputusan Kominfo dan sepenuhnya bekerjasama untuk menyesuaikan layanan 4G LTE di Jabodetabek, Banten dan Medan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut. Bolt tetap mengutamakan kepentingan dan pemenuhan hak Pelanggan setianya,” tegas Dicky dikutip Jumat (28/12/2018).

Dicky mengatakan, setelah layanan dihentikan, pelanggan akan menerima pengembalian sisa pulsa atau kuota yang belum terpakai dan pengembalian pembayaran dimuka.

Perusahaan juga akan menyediakan 28 gerai Bolt Zone yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan Medan untuk melayani proses pemenuhan hak para pelanggan ini.

Dalam laman resmi Bolt, perusahaan mengumumkan akan berupaya maksimal dalam memenuhi kewajiban kepada seluruh pelanggan aktif Bolt baik prabayar maupun pasca-bayar.

Pelanggan bisa menerima pengembalian sisa pulsa atau kuota yang belum terpakai, pengembalian pembayaran di muka (advance payment) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Proses pengajuan pengembalian (refund) dapat dimulai dari hari Senin (31/12/2018) sampai dengan 31 Januari 2019.

Tunggakan belum lunas

Semestinya pencabutan izin penggunaan frekuensi radio 2,3 Ghz bisa dilakukan sejak 19 Desember 2018 lalu. Namun, Kominfo melihat masih banyak pelanggan dari kedua perusahaan tersebut yang memiliki saldo di atas Rp100 ribu. Sehingga, pencabutan izin itu baru dilakukan hari ini.

Berdasarkan catatan Kominfo pada tanggal 20 November 2018, masih terdapat 10.169 pelanggan aktif yang nilai kuota datanya di atas Rp100 ribu dari kedua operator telekomunikasi itu. Kemudian ketika dipantau pada tgl 25 Desember 2018 hanya tinggal tersisa 5.056 pelanggan aktif yang kuota datanya melebihi nilai Rp100 ribu.

"Kondisi itu menunjukkan adanya penurunan signifikan, sehingga hari ini merupakan saat yang tepat untuk mengakhiri penggunaan spektrum frekuensi 2.3 GHz untuk meminimalkan dampak kerugian bagi pelanggan kedua operator," ungkap Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, dalam siaran pers Jumat (28/12).

First Media menunggak Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio 2,3 Ghz pada 2016 dan 2017 berikut dendanya senilai Rp364,84 miliar. Begitu pun Bolt yang menunggak selama dua tahun sehingga harus membayar Rp343,58 miliar.

Menurut Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo, Ismail MT, kedua perusahaan memang sudah mengajukan proposal untuk membayar tunggakan BHP dengan cara dicicil hingga 2020.

Namun, keputusan mencabut izin penggunaan frekuensi ini diambil setelah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan. Alasannya, proposal yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Alhasil, usulan perusahaan untuk menyicil tunggakan pun ditolak.

"Kami dapat kesimpulan bahwa proposal itu tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi ketentuan dan tata cara terkait keringanan atau upaya pembayaran di luar ketentuan PNBP," kata Ismail dalam Katadata.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR