PELEMAHAN KPK

Layar hitam di situs KPK dan menjaga harapan antikorupsi

Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan) berorasi di depan mahasiswa lintas universitas dalam aksi mendukung KPK di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/9/2019).
Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan) berorasi di depan mahasiswa lintas universitas dalam aksi mendukung KPK di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/9/2019). | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Perlawanan terhadap upaya pelemahan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir. Situs resmi KPK pun memasang layar berwarna hitam di bagian depan, pada Jumat (13/9/2019).

Dalam layar itu, tertulis tiga baris sikap KPK terhadap situasi belakangan ini. Mereka menyatakan tak akan berhenti bekerja dan berjuang, disertai seruan penyelamatan KPK dengan tagar #SaveKPK.

"Kami tetap bekerja. Kami tetap berjuang," demikian tertulis di layar hitam itu.

Para pegawai KPK bersama para pemimpin lembaga antikorupsi itu terus mengobarkan semangat perlawanan. Mereka menyatakan mosi tak percaya terhadap Revisi UU KPK dan pemilihan para pemimpin lembaga itu.

Revisi UU KPK saat ini sedang dibahas pemerintah bersama DPR setelah Presiden Joko "Jokowi" Widodo menandatangani surat persetujuan pembahasan pada Rabu (11/9). Komitmen antikorupsi Jokowi pun dianggap memudar karena Revisi UU KPK justru berisi sejumlah hal yang membunyikan lonceng kematian pemberantasan korupsi.

Draf usulan yang menimbulkan kontroversi dan terindikasi melemahkan KPK antara lain perlunya dewan pengawas, wewenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), penyadapan harus seizin dewan pengawas, dan KPK bukan lembaga independen.

Layar hitam di situs KPK
Layar hitam di situs KPK | kpk.go.id

Kontroversi itu kemudian dilengkapi lagi dengan hasil seleksi pemimpin KPK untuk periode 2019-2023. Komisi III DPR RI, Jumat (13/9) dini hari, menetapkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK untuk periode kerja yang baru.

Firli akan dibantu oleh empat orang wakil yang mendapatkan perolehan suara lebih sedikit. Masing-masing adalah Alexander Marwata --petahana komisioner KPK, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar.

Lima pemimpin baru KPK ini pun tak lepas dari kontroversi dan cacat. Firli, misalnya, pernah dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat saat menjadi Deputi Penindakan KPK pada periode 2018-2019.

Firli, yang saat ini masih menjadi Kapolda Sumatra Selatan, pernah bertemu dengan dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar. Padahal pegawai KPK dilarang bertemu secara khusus dengan pihak-pihak yang sedang berperkara.

Namun, Firli menyatakan hal itu sudah selesai. DPR pun tidak mempermasalahkannya.

Sementara pemimpin baru KPK lainnya punya rekam jejak antikorupsi yang meragukan pula. Misalnya ada yang tidak patuh melaporkan jumlah harta kekayaannya kepada KPK. Padahal ini adalah mandat langsung dari UU No 28 Tahun 1999 dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016, tapi DPR lagi-lagi bergeming.

Mengabaikan masyarakat

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), Presiden Jokowi dan DPR mengabaikan masukan dari masyarakat. Padahal sejak awal, berbagai elemen masyarakat dan organisasi serta para tokoh menyatakan ada persoalan serius dalam proses seleksi calon pemimpin KPK.

Para tokoh yang menyuarakan hal itu misalnya Ibu Shinta Wahid, Buya Syafii Maarif, Romo Magnis, Romo Benny, Pimpinan Muhammadiyah, Prof Mahfud MD, dan puluhan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia. Namun masukan tersebut tidak diakomodir, baik oleh panitia seleksi, presiden, maupun DPR.

"Sehingga dapat dikatakan bahwa seleksi pemimpin KPK kali ini hanya dijadikan urusan segelintir elite politik, tanpa melibatkan masyarakat luas," ujar pengurus ICW, Tama S Langkun, dalam pernyataan tertulis.

Sementara para pemimpin petahana KPK menyatakan keheranan melihat pemerintah dan DPR begitu cepat mengurus Revisi UU KPK. Padahal, menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, masih ada yang lebih penting untuk diperbaiki untuk pemberantasan korupsi.

Misalnya, UU KUHP dan UU Tindak Pidana Korupsi. Merevisi UU KPK justru bukan prioritas utama. "Mestinya ini yang diselesaikan lebih dulu, baru bisa mengurus UU KPK. Jadi secara mengejutkan, ini melompat," tegas Agus dalam jumpa pers di pelataran Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta, Kamis (12/9) malam.

Jangan matikan harapan

Namun begitu, lanjut Tama, situasi yang tidak ideal dan membawa dampak langsung pada pemberantasan korupsi ini jangan sampai mematikan harapan dan semangat antikorupsi. Pemberantasan korupsi melalui KPK adalah anak kandung reformasi sehingga upaya pelemahan harus dianggap sebagai pengkhianatan.

ICW pun mengeluarkan empat butir pernyataan sikap soal situasi terbaru ini. Berikut empat butir itu.

  1. Mendorong seluruh komponen masyarakat, akademisi, mahasiswa, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil untuk makin memperkuat kerja sama dan sinergi demi terus mendesak pemerintah agar agenda pemberantasan korupsi tidak dikooptasi oleh kepentingan politik kelompok dan golongan.
  2. Mendorong seluruh komponen masyarakat, akademisi, mahasiswa, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil untuk kian memperkuat pengawasan terhadap KPK agar tetap berjalan sesuai harapan publik.
  3. Mendorong agar para pegawai KPK dan seluruh jajarannya membangun soliditas untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan kapasitas organisasi agar para pemimpin KPK terpilih tidak mudah melakukan kesewang-wenangan.
  4. Mendesak Presiden Jokowi untuk bertanggungjawab dan menepati janji politiknya untuk memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR