LEBARAN 2019

Lebaran tahun ini PNS cuti 11 hari

Foto Ilustrasi. Situasi Tol Pejagan-Pemalang, Brebes Timur, Jawa Tengah, Kamis (9/5/2019). Kementerian Perhubungan dengan Pejagan Pemalang Tol Road (PPTR) akan memberlakukan satu jalur (one way) dari Km 29 hingga Km 262 tol Jakarta-Brebes bersifat situasional pada 30 Mei hingga 2 Juni untuk antisipasi kemacetan arus mudik.
Foto Ilustrasi. Situasi Tol Pejagan-Pemalang, Brebes Timur, Jawa Tengah, Kamis (9/5/2019). Kementerian Perhubungan dengan Pejagan Pemalang Tol Road (PPTR) akan memberlakukan satu jalur (one way) dari Km 29 hingga Km 262 tol Jakarta-Brebes bersifat situasional pada 30 Mei hingga 2 Juni untuk antisipasi kemacetan arus mudik. | Oky Lukmansyah /Antara Foto

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan libur cuti bersama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menyambut perayaan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah akan dimulai 30 Mei hingga 9 Juni 2019.

Jika ditotalkan, jumlah cuti bersama yang akan dinikmati para abdi negara pada Lebaran tahun ini mencapai 11 hari. Cuti Lebaran tahun ini lebih banyak dibanding tahun lalu yang hanya 10 hari.

"Mulai (libur cuti Lebaran) 30 Mei, tanggal 10 Juni masuk. Senin masuk tanggal 10 Juni," ungkap Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, di Hotel Shangri-la, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).

Menurutnya, penetapan libur ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) bersama menteri. Sehingga tidak hanya berlaku untuk PNS tetapi juga pegawai swasta.

‎"Itu pakai SK bersama. Karena bukan hanya PNS saja, tetapi juga semuanya. Itu libur nasional," tandas dia.

Cuti paksa berlaku sejak 2002. Harus diambil dan jangan protes jika kuota cuti terdebit. Supaya bolos kolektif tahunan jadi legal?
Cuti paksa berlaku sejak 2002. Harus diambil dan jangan protes jika kuota cuti terdebit. Supaya bolos kolektif tahunan jadi legal? | Antyo® /Beritagar.id

Cuti Bersama Lebaran 2019 dikutip dari laman Sekretariat Kabinet (Setkab) RI, ditetapkan pada tanggal 3, 4, dan 7 Juni atau Senin, Selasa, dan Jumat. Cuti bersama yang ditetapkan pemerintah telah berlangsung selama 17 tahun. Simak --> Infografik

Keputusannya ditandatangani Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin di Jakarta pada 2 November 2018.

Dalam pengumuman itu ditegaskan, pelaksanaan cuti bersama akan mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/Lembaga/perusahaan.

Keputusan tiga menteri mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2019 itu berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 2 November 2018.

THR cair sebelum Lebaran

Selain cuti bersama selama Lebaran, pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) PNS cair Jumat (24/5/2019). Selain THR, PNS juga mendapat gaji ke-13 tahun ini.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan, Marwanto, menjelaskan bahwa gaji ke-13 tidak cair berbarengan dengan THR, tapi menjelang tahun ajaran baru, tepatnya Juli nanti.

"Gaji ke-13 kan diberikan nanti menjelang tahun ajaran baru, jadi apa itu, Juli," ungkap Marwanto, Rabu (7/5).

Dia menambahkan, anggaran yang disiapkan untuk THR dan gaji ke-13 masing-masing Rp20 triliun. Total anggaran yang telah disiapkan mencapai Rp40 triliun.

"THR Rp20 triliun, gaji ke-13 juga Rp20 triliun," tandas Marwanto.

Nantinya gaji ke-13 diberikan kepada PNS dan TNI/Polri, sementara THR diberikan kepada PNS, TNI/Polri, pejabat negara, serta pensiunan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri meminta perusahaan bisa membayar Tunjangan Hari Raya (THR) maksimal dua minggu sebelum lebaran.

"Hal ini dilakukan agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik," ujar Hanif, Rabu (8/5).

Pemberian THR Keagamaan, tegas Hanif, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Hal itu sebutnya, diamanatkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.

Adapun besaran THR bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih jelasnya, memperoleh THR 1 bulan upah.

Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.

Bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Hanif mengaku segera menerbitkan surat edaran THR kepada para kepala daerah dan membuka posko pengaduan THR.

"Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko pengaduan THR yang akan dibuka di dinas-dinas tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan," imbuhnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR