PENCEGAHAN KORUPSI

Legislatif banyak yang belum lapor kekayaan

Seorang jurnalis media daring sedang memerhatikan angka-angka Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merilis banyaknya anggota legislatif yang tak melapor harta kekayaan, Selasa (2/4/2019).
Seorang jurnalis media daring sedang memerhatikan angka-angka Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merilis banyaknya anggota legislatif yang tak melapor harta kekayaan, Selasa (2/4/2019). | Rommy Roosyana /Beritagar.id

Transparansi yang didorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi penyelenggara negara satu di antaranya adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sayangnya, banyak anggota legislatif yang belum melaporkan harta kekayaan.

Hal itu setidaknya tercermin dari data yang dirilis KPK per pukul 12.00 WIB yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, Selasa (2/4/2019). Dari 554 wajib lapor di lembaga legislatif, baru 332 yang sudah melapor, artinya masih ada 222 yang belum melapor dengan persentase kepatuhan 59,93 persen.

Selain para anggota legislatif, para wajib lapor di lembaga yudikatif juga masih banyak yang belum melapor LHKPN. Dari 23.575 wajib lapor di lembaga yudikatif, baru 15.114 yang sudah lapor, berarti masih ada 8.461 yang belum lapor, dengan persantase kepatuhan 64,11 persen.

Penyelenggara negara di BUMN dan BUMD menduduki tingkat kepatuhan tertinggi, dari 28.317 wajib lapor, sebanyak 25.698 sudah melapor, hanya 2.570 belum melapor, dengan persentase kepatuhan mencapai 90,75 persen.

Perlu diketahui, penyerahan LHKPN ditutup (31/3) pukul 23.59 WIB. KPK bakal mengumumkan nama-nama dari unsur anggota legislatif yang patuh menyetor LHKPN. Hal itu dilakukan terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu) karena ada di antara mereka yang kembali mencalonkan diri.

KPK akan mengumumkan nama-nama dari anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang sudah melaporkan kekayaannya agar semua pihak tahu.

"Publik juga bisa memiliki informasi tambahan sebagai dasar untuk memilih siapa calon-calon anggota legislatif yang tepat untuk dipilih pada Pemilu 2019," ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (1/4).

Dia menandaskan, pengumuman nama-nama yang patuh LHKPN adalah upaya KPK mewujudkan politik berintegritas. Kepatuhan LHKPN sambung Febri, merupakan bagian dari indikator keterbukaan.

Calon anggota DPD terpatuh

Kondisi berbeda terjadi pada laporan LHKPN peserta Pemilu 2019, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menempati posisi terpatuh. Dari 697 wajib lapor, ada 552 yang sudah lapor, artinya hanya 145 yang belum lapor, dengan persentase kepatuhan 76,52 persen.

Sementara calon Legislatif (Caleg) DPR RI paling malas lapor harta kekayaan, dari 569 wajib lapor, baru 87 yang sudah lapor, artinya 482 atau 84,71 persen belum menyerahkan laporan kekayaan KPK .

Sedangkan para calon anggota DPRD, dari 8.524 wajib lapor, hanya 3.269 yang sudah melapor, sisanya 5.255 belum melapor. Pelaporan LHKPN diatur dalam Pasal 37 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 bagi seluruh calon anggota legislatif. Caleg yang menang Pemilu tapi belum melaporkan hartanya pelantikannya ditunda.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan, KPK hanya melaksanakan perintah Undang-undang 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dia juga menjelaskan kewajiban LHKPN disetor ke KPK setiap tahun seperti diatur dalam Peraturan Komisi (Perkom) 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR