PEMILU 2019

Lelah fisik dan psikis renggut nyawa petugas pemilu

Petugas memanggul kotak suara melewati sungai menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) terpencil di Dusun Nampu, Desa Pojok Klitih, Kecamatan Plandaan, Jombang, Jawa Timur, Selasa (16/4/2019).
Petugas memanggul kotak suara melewati sungai menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) terpencil di Dusun Nampu, Desa Pojok Klitih, Kecamatan Plandaan, Jombang, Jawa Timur, Selasa (16/4/2019). | Syaiful Arif /ANTARA FOTO

Sebanyak 90 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia, sementara 374 orang sakit saat melakukan tugas Pemilu 2019. Data ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Senin (22/4) sore.

Hasil pandangan ahli dalam pemetaan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan menjelang Pemilu serentak 2019 oleh Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkap potensi-potensi yang bisa menghambat penyelenggaraan Pemilu 2019.

Di dalamnya, antara lain terdapat kekurangsiapan penyelenggara pemilu, juga potensi lainnya. Masalah kesehatan yang mendera petugas KPPS tersebut menunjukkan kurang siapnya penyelenggara pemilu mengantisipasi kerja berat yang dihadapi.

Selain 90 petugas KPPS, nyawa 26 anggota Panwaslu, 15 aparat POLRI juga masuk dalam daftar petugas Pemilu yang meninggal. Komisioner KPU Viryan Aziz sempat berujar jumlah ini mungkin akan bertambah karena proses Pemilu 2019 masih berlangsung sampai 22 Mei 2019.

Bukannya tidak ada upaya antisipasi, menurut Viryan, KPU pernah mengajukan usulan anggaran asuransi kesehatan dan jiwa untuk petugas KPPS. Pun demikian, anggaran ini tak disetujui pada pembahasan APBN 2019.

"Saya berharap ada layanan kesehatan gratis dari kemenkes atau pemda di setiap kecamatan untuk memberi layanan kesehatan kepada jajaran penyelenggara pemilu, baik KPPS, PPS, PPK dan pengawas TPS, PPL dan Panwascam hingga para saksi dari peserta pemilu," ujar Viryan.

Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan Hepriadi mengatakan, kelelahan lah yang kemudian memicu berbagai penyakit hingga mengakibatkan para penyelenggara Pemilu ini kehilangan nyawa.

"Ini semuanya kelelahan, bukan karena sakit yang diderita. Karena sebelum mereka sakit atau meninggal, mereka baik-baik saja, sehat dan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik," tutur Hepriadi.

Hepriadi yakin, sebab saat melamar sebagai anggota KPPS, mereka diwajibkan membawa surat keterangan sehat dari dokter.

Dalam tulisannya, anggota KPPS dari Bandung, Agun Wiriadisasra mengakui merasa lelah secara fisik maupun psikis. Ini lah yang menumbangkan para petugas penyelenggara dan pengawas Pemilu.

Menilik dari aspek medis, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Profesor Ari Fahrial Syam, mengatakan ini tak lepas dari faktor lelah.

"Beban petugas KPPS luar biasa dengan masa kerja lebih dari delapan jam sehari. Supaya bisa bekerja optimal, petugas KPPS akhirnya pakai doping misal minuman berenergi yang biasanya mengandung kafein. Kandungan inilah yang akhirnya mempengaruhi kerja jantung," jelasnya.

Di satu sisi, kafein memang ampuh bagi sebagian orang. Memberi energi lebih, membuat mata bisa terjaga lebih lama.

Namun, kafein tinggi memacu jantung lebih cepat dan meningkatkan tekanan darah. Kondisi ini mengancam kesehatan orang yang sudah mengalami gangguan jantung dan pembuluh darah atau hipertensi.

Selain itu, kesibukan para petugas Pemilu ini juga mengganggu pola makan dan minum. Akibatnya, pencernaan terganggu.

Prof. Ari menjelaskan, umumnya orang mampu bekerja maksimal delapan jam sehari. Itu pun diselingi istirahat agar fokus dan stamina terjaga.

"Yang penting adalah tetap harus memperhatikan jam kerja sesehat apapun kalau kerja seperti itu akan membuat mereka tumbang," tegas Ari.

Jangan sampai kita jadi seperti Jepang yang sampai kini masih berusaha mengikis budaya karoshi--bekerja sampai mati.

Awal April 2019, negeri sakura ini memberlakukan undang-undang perburuhan baru untuk menetapkan batas waktu kerja dalam upaya memecahkan masalah tersebut.

Undang-undang membatasi lembur 45 jam sebulan dan 360 jam setahun. Batas bulanan dapat diperpanjang dalam periode sibuk, hingga enam bulan dalam setahun.

Batas waktu lembur paling lama ditetapkan 100 jam sebulan dan 720 jam setahun. Perusahaan yang melanggar aturan akan dihukum, mungkin dengan denda 300 ribu Yen atau sekitar Rp37,5 juta.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR