PEMILU 2019

Lembaga penyiaran dilarang siarkan kampanye di masa tenang

Petugas gabungan melipat Alat Peraga Kampanye (APK) usai diturunkan di Jalur Pantura, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu (14/4/2019). Penurunan APK sebanyak 23.163 buah di Kabupaten Batang tersebut dilakukan karena memasuki masa tenang pemilu.
Petugas gabungan melipat Alat Peraga Kampanye (APK) usai diturunkan di Jalur Pantura, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu (14/4/2019). Penurunan APK sebanyak 23.163 buah di Kabupaten Batang tersebut dilakukan karena memasuki masa tenang pemilu. | Harviyan Perdana Putra /Antara Foto

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang lembaga penyiaran memuat berita, iklan, rekam jejak, dan citra diri peserta pemilu saat memasuki masa tenang Pemilu 2019, 14 hingga 16 April.

Semua lembaga penyiaran di Indonesia diimbau untuk mengikuti aturan masa tenang pemilu. Imbauan itu disampaikan KPI dalam keterangan tertulis yang diterima Beritagar.id, Sabtu (13/4/2019) malam.

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis menjelaskan, landasan KPI adalah Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum 2019.

Yuliandre menegaskan, saat masa tenang, lembaga penyiaran dilarang memuat berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta pemilu dan atau dalam bentuk lain yang mengarah pada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

KPI juga, tambahnya, melarang penyiaran ulang debat terbuka peserta pemilu. Segala bentuk kegiatan kampanye, baik itu hasil jajak pendapat tentang peserta pemilu, iklan yang dibuat atau diperankan oleh peserta dan/atau pelaksana kampanye pemilu, juga tidak boleh ditayangkan.

Dia berharap semua lembaga penyiaran mematuhi aturan yang telah dibuat demi suasana kondusif menjelang hari pencoblosan. "Kami berharap seluruh lembaga penyiaran mematuhi aturan ini agar kondisi dan suasana damai di masyarakat pada saat masa tenang tidak terganggu," imbunya.

Selain pada masa tenang, sambung Yuliandre, KPI juga mengimbau lembaga penyiaran menaati aturan di hari pemungutan suara, yakni terkait ketentuan penyiaran hasil perhitungan cepat. Hasil hitung cepat sebutnya, baru boleh ditayangkan dua jam setelah pemungutan suara selesai di Wilayah Indonesia Barat.

Hitung cepat juga, tambah Yuliandre, hanya boleh dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU. Begitu juga dengan hasil perhitungan cepat harus disertai keterangan bukan hasil resmi yang dikeluarkan penyelenggara pemilu, yakni KPU.

Pendapat berbeda diungkapkan Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo. Menurutnya, tak ada aturan khusus yang membatasi pemberitaan peserta pemilu.

Informasi yang ditayangkan dalam bentuk berita terkait peserta pemilu kata dia, mesti memuat kepentingan publik. Pemberitaan dilarang memuat promosi peserta pemilu tertentu.

"Sejauh itu terkait dengan kepentingan publik, go ahead, silakan diberitakan. Tapi, yang jelas jangan promosi soal partai, lantas kampanye terselubung beritanya, yang mengatakan ini prestasinya ini, ini prestasinya itu, enggak (boleh)," ujar Stanley, seperti dinukil Kompas.com, (13/4).

Dia menegaskan, yang paling penting adalah pemberitaan tidak mengarahkan pada tarik-menarik pendukung jelang pencoblosan. Termasuk menggiring opini publik untuk memilih salah satu kandidat.

Stanley mengingatkan pers tetap memerhatikan kode etik jurnalistik. Dia menandaskan, masa tenang bertujuan untuk menurunkan tensi ketegangan antar pendukung maupun peserta pemilu. "Memang diatur supaya memberikan waktu kepada masyarakat untuk mengendapkan kembali (tensi), sebelum nanti pencoblosan," tandasnya.

Saat masa tenang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) juga melarang penayangan iklan kampanye di media sosial (medsos). Keduanya akan mengawasi semua platform medsos dan mengancam memberikan sanksi jika ada yang melanggar.

Bawaslu patroli pengawasan

Selama masa tenang, Bawaslu juga melaksanakan patroli pengawasan untuk mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, serta pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan).

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, patroli pengawasan ini dilaksanakan oleh semua anggota Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia

"Masa tenang ini fase krusial dalam pelaksanaan Pemilu dan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Tentu Bawaslu harus hadir di fase-fase seperti ini untuk mencegah semua bentuk pelanggaran terutama politik uang," kata Abhan dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Beritagar.id, Minggu (14/4).

Dia menjelaskan, berdasarkan pengalaman dalam mengawal pilkada maupun pemilu, masa tenang cenderung diwarnai praktik-praktik kecurangan. Kecurangan itu bisa berupa politik uang, isu SARA, penyebaran berita bohong, bahkan saling menjatuhkan sesama peserta pemilu.

Menilik penelitian para ahli di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, dalam pemetaan kondisi politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, potensi masalah yang muncul dalam Pemilu 2019 paling tinggi adalah politik uang 89 persen.

Sedangkan potensi terbesar kedua adalah sengketa hasil pemilu 76,6 persen, potensi terbesar ketiga ditempati ketidaknetralan birokrasi 66,2 persen, dan keempatnya tidak menggunakan hak suara alias golput (golongan putih) yang mencapai 53,1 persen.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR