Lepaskan saham bir demi halalan toyiban

| Antyo /Beritagar.id

Tiga tahun silam, Abraham "Lulung" Lunggana yakin pemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk. lebih banyak mudarat ketimbang maslahat. Perusahaan itu bikin bir, dengan produk andalan berjenama Anker.

Maka politikus PPP yang wakil ketua DPRD itu setuju bila DKI melepaskan 26,25 persen saham di Delta Djakarta (DLTA).

"Masih ada BUMD lain. Ini yang ada haram. Jadi menyesatkan umat beragama," ia berkata (Pos Kota, 19/5/2015). Mei tahun ini ini kuat kabar, DKI akan melepaskan saham.

Bir adalah ganjalan

Memang sudah lama kepemilikan saham DKI di DLTA menjadi ganjalan bagi kalangan politik Islam.

Samson Rahman, salah satu pengurus Ikatan Dai Indonesia, tujuh tahun lalu berkata, "Dengan alasan apapun, sebaiknya pemerintah tidak memiliki usaha di mana dari sifat dan materinya kurang baik." (Hidayatullah, 14/10/2011).

Tiga tahun lalu, saat DKI dipimpin Basuki Tjahaja Purnama, muncul petisi pelepasan saham pemprov di DLTA. Alasan pengaju petisi adalah agar tak terjadi konflik kepentingan DKI sebagai pemilik saham dan pengawas peredaran minuman berakohol.

Selain itu terdapat pula alasan ini: bisa saja bakal ada PNS DKI yang menolak gaji yang berasal dari keuntungan bir. Petisi di Change itu tak bergema, hanya didukung 44 orang.

Akhirnya rapat umum pemegang saham DLTA akhir bulan lalu meneguhkan niat DKI untuk melepas saham di pabrik bir. Hal itu sesuai janji Anies Baswedan dan Sandiaga, saat berkampanye sebagai pasangan calon gubernur DKI, 2017.

Sandi pekan lalu berkata, "Kita ingin tentunya mendapatkan deviden yang halalan toyyiban." (Kumparan)

60 gedung sekolah

Sandi mengandaikan, uang Rp1 triliun hasil melego saham itu bisa merenovasi 60-an gedung sekolah -- atau bikin satu dua sekolah internasional.

Akan tetapi bagi Analis PT Koneksi Kapital Marolop, Alfred Nainggolan, rencana lego saham itu, "Tidak emergency untuk dijual cepat, Pemprov DKI juga sekarang tidak butuh atau kekurangan biaya banyak. [Jadi] harusnya menunggu terlebih dahulu." (Bisnis.com, 17/5/2018)

Alfred berpendapat, DKI akan dapat Rp1 triliun, tapi dana itu jangan hanya untuk kepentingan pembangunan Pemprov DKI. Aset produktif yang dilepas itu harus kembali berupa aset serupa.

Sedangkan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengingatkan, agar Pemprov DKI tak membatalkan rencana pelepasan saham. Pasar kadung menunggu (CNN Indonesia, 17/5/2018).

Prabowo tak setuju

Tentang siapa yang akan menangkap saham DKI, Anies mengungkapkan bahwa San Miguel, sebagai pemilik saham mayoritas, sudah menyatakan minat untuk membeli saham (Tribunnews.com, 16/5/2018).

Selanjutnya tinggal proses politik di DPRD. Memang sih, Prabowo-nya Gerindra tak setuju. "Kalau dilepas ke pihak ketiga kan jadi tidak ada yang mengawasi bir lagi..," ia beralasan pekan lalu (detikcom).

Lalu ia menyarankan, "Diserahkan saja pengelolaannya kepada BUMD. Kepada Jakpro atau terserah ya, yang penting itu perusahaan yang cukup bonafide untuk dijual."

Prabowo yang itu adalah Prabowo Soenirman, anggota DPRD DKI.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR