PENCEGAHAN KORUPSI

LHKPN: sudah gaptek masih lemah sanksi pula

Pemuatan ulang infografik Maret 2016. Hari ini masih banyak yang mengabaikan.
Pemuatan ulang infografik Maret 2016. Hari ini masih banyak yang mengabaikan. | Antyo / Beritagar.id

Sudah hampir setahun di Gedung Nusantara III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, tersedia klinik laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Klinik yang diresmikan Ketua DPR Bambang Soesatyo itu siap memandu anggota parlemen dalam pengisian formulir LHKPN secara daring. Hasilnya?

Kepatuhan anggota DPR untuk menyerahkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai Januari ini hanya 21,42 persen — 115 orang dari 537 anggota. Sekitar seperlima anggota. Bisa dibilang hanya satu dari lima orang yang setor.

“Sudah lebih baik yang sekarang sistemnya elektronik bahkan ada kliniknya, kok kepatuhannya cuma 21 persen. (Proses pelaporan) benar-benar dimudahkan, malah rendah kepatuhannya. Jadi kami rasa ini cuma masalah komitmen aja,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan pekan lalu (h/t Kompas.id).

Juga masih di Jakarta, ibu kota negara, mayoritas anggota DPRD DKI belum menyerahkan LHKPN. Sampai dua pekan lalu baru dua orang dari 106 anggota yang sudah menyetorkan LHKPN.

Wakil Ketua DPD Gerindra Jakarta Syarif berkilah, "Kalau saya mengatakan sih banyak yang gaptek (gagap teknologi) itu. Saya sendiri gaptek." (h/t Tempo.co)

Jika merujuk paparan KPK, inilah persentase kepatuhan para tuan yang menjadi wakil rakyat: Dewan Perwakilan Daerah 57,5 persen, DPR 21,42 persen, dan DPR Daerah di seluruh Indonesia 28,77 persen.

Wakil Ketua KPK Laode M.Syarif kemarin (29/1/2018) menilai perilaku para pejabat terpilih ini dapat menghambat pemberantasan korupsi. "Jadi gimana coba? Kita mau memperbaiki tapi orang-orang terpilih ini tidak memberi contoh. Sudah yang ditangkap (banyak) aktor politik, yang enggak ditangkap pun tak mau lapor LHKPN." (h/t Kompas.com)

Lantas apa sanksi untuk para politikus bandel itu? Untuk kasus di DPRD DKI, Laode meminta masyarakat tak memilih para anggota yang menjadi caleg petahana dalam Pemilu 2019.

Perihal sanksi, menurut UU Tipikor, hanya tersedia "sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Laman Klinik KPK pun menjelaskan secara normatif: "Yang terpenting dalam hal ini adalah komitmen dari pimpinan masing-masing instansi dalam menjalankan reward and punishment yang ada".

Adapun Kepala Satgas LHKPN KPK Kunto Ariawan dikutip oleh BBC Indonesia, "Sanksi administratif itu nggak bisa KPK yang memberikan sanksi. KPK hanya bisa merekomendasikan sanksi ke pimpinan instansi. Kalau pimpinan instansi yang bagus, dia akan menjatuhkan sanksi yang berat."

Ringkasan perihal LHKPN sila tengok arsip 14 Maret 2016.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR