TRANSPORTASI JAKARTA

LRT dapat izin, MRT kembalikan tarif ke angka normal

Sejumlah penumpang hilir mudik di stasiun Light Rail Transit (LRT) atau kereta api ringan, di Palembang, Sabtu (13/4/2019).
Sejumlah penumpang hilir mudik di stasiun Light Rail Transit (LRT) atau kereta api ringan, di Palembang, Sabtu (13/4/2019). | Feny Selly /AntaraFoto

Dua transportasi massa berbasis rel di Jakarta, LRT dan MRT, dipastikan siap beroperasional penuh jelang Idulfitri 2019.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya merampungkan semua persyaratan dan administrasi yang dibutuhkan bagi moda kereta api ringan atau LRT untuk beroperasi secara resmi.

Dalam keterangan pers yang dikutip AntaraNews, Sabtu (11/5/2019), Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kemenhub Edi Nur Salam menyebut beberapa izin yang dimaksud, di antaranya adalah sertifikasi kelaikan sarana LRT, sertifikasi prasarana tahap rekomendasi teknis; penilaian aspek keselamatan (safety assessment) operasional.

Selain itu juga ada supervisi standard operasional procedure (SOP) dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), standar keselamatan operasional, supervisi simulasi keadaan darurat, dan supervisi dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP).

“Untuk menjamin keselamatan pengguna LRT dan operasionalnya, kami juga telah melakukan penilaian keselamatan dan supervisi serta rekomendasi terhadap dokumen sistem manajemen keselamatan perkeretaapian yang dibuat PT LRT Jakarta,” kata Edi.

Edi turut menekankan, prasarana berupa jalur dan bangunan serta fasilitas operasi LRT Jakarta juga telah dinyatakan layak beroperasi secara fungsional.

Oleh karenanya, pengoperasian resmi LRT Jakarta kini tinggal menunggu langkah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja.

Pada kesempatan berbeda, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan LRT Jakarta diresmikan dan beroperasi komersial pada awal Juni atau sebelum Idulfitri 2019.

Dalam tempo.co Anies menjelaskan, tahapan yang kini tengah dirampungkan sebelum pengoperasian penuh adalah kelengkapan rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, surat penugasan dari PT JakPro, izin usaha, izin prasarana, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk seluruh stasiun.

“Aspek-aspek ini nampaknya kecil, tapi punya konsekuensi kepada ketertiban. Mudah-mudahan bisa cepat selesai, sedang dalam pembicaraan,” tutur Anies.

Untuk diketahui, LRT yang sudah lulus sertifikasi ini adalah LRT Jakarta Fase I yang membentang dari Stasiun Kelapa Gading menuju Stasiun Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, dengan total panjang mencapai 5,8 kilometer.

LRT jalur ini akan melayani turun naik penumpang di enam stasiun, yakni Stasiun Pegangsaan Dua, Stasiun Boulevard Utara, Stasiun Boulevard Selatan, Stasiun Pulomas, Stasiun Equestrian, dan Stasiun Velodrome.

Selain itu, tiap-tiap stasiun LRT dipastikan sudah terintegrasi dengan sistem pelayanan TransJakarta.

Awalnya, pembangunan LRT Jakarta Fase I ini dikebut untuk mempermudah akses perjalanan saat pesta olahraga ASEAN Games 2018 berlangsung di Jakarta dan Palembang. Namun pembangunannya molor, selain itu izin operasional yang dibutuhkan juga belum keluar.

Besaran tarif belum diumumkan. PT Jakarta Propertindo, selaku pelaksana proyek, menyatakan penetapan tarif berikut dengan proses izin usaha, izin operasi, public service obligation (PSO), dan permohonan operasi berada di tangan Gubernur DKI Jakarta.

Kendati begitu, sejumlah usulan harga tiket LRT Jakarta telah dibuat oleh Kepala Divisi LRT PT KAI John Roberto. Pertengahan Februari 2019, John menyebut besaran tarif yang mungkin dibanderol untuk LRT adalah Rp12.000, lebih mahal jika dibandingkan dengan tarif MRT Jakarta untuk 16 kilometer (km) sebesar Rp14.000.

Tarif Ratangga kembali normal

Setelah nyaris dua bulan memberi diskon separuh harga untuk tarif perjalanannya, ongkos MRT Jakarta diumumkan akan kembali ke normal mulai Senin (13/5/2019).

Tarif normal yang dimaksud adalah maksimal Rp14.000 untuk perjalanan penuh dari Stasiun Lebak Bulus-Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, dan sebaliknya, dan tarif minimal Rp3.000 untuk perjalanan satu stasiun.

Besaran tarif ini mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Nomor 24 Tahun 2019.

Pembayaran MRT tetap menggunakan Kartu Jelajah Single Trip Kartu JakLingko, serta kartu uang elektronik lainnya yang diterbitkan perbankan dalam negeri.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui, sejak dibuka secara komersial pada 1 April 2019, antusiasme warga atas kehadiran kereta Ratangga ini di luar prediksi.

Atas dasar hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta Abbas mengaku akan mengevaluasi perhitungan besaran subsidi tarif MRT Jakarta dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta.

Abbas tak menyebut angka pasti. Namun, dirinya membuka kemungkinan bahwa besaran subsidi MRT yang semula Rp672 miliar dengan target penumpang 65.000 orang per hari bisa disepakati dan akhirnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Hanya saja, sambung Abbas dalam Warta Kota, evaluasi ini tidak terkait dengan pemberlakuan tarif penuh, Senin mendatang.

Evaluasi hanya akan merujuk pada pencapaian MRT Jakarta yang berhasil menjangkau 82.000 penumpang per hari sejak dibuka umum. Dengan kata lain, evaluasi subsidi itu tetap tidak akan memengaruhi besaran tarif MRT Jakarta yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR