PELEMAHAN KPK

LSI: 76,3 persen responden setuju Perppu KPK

Sejumlah aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Lawan Koruptor (KOMALAKOR) berunjuk rasa menolak RUU KPK di Alun-alun Serang, Banten, Selasa (17/9/2019).
Sejumlah aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Lawan Koruptor (KOMALAKOR) berunjuk rasa menolak RUU KPK di Alun-alun Serang, Banten, Selasa (17/9/2019). | Asep Fathulrahman /ANTARA FOTO

Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan 76,3 persen responden yang paham soal Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung Presiden Joko “Jokowi” Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Mayoritas menganggap UU KPK melemahkan kewenangan lembaga antikorupsi.

Survei ini digelar merespons demonstrasi di berbagai kota untuk menentang beleid tersebut. Dalam rilis resmi, LSI beranggapan, meski UU KPK baru saja ditetapkan DPR dan menunggu tanda tangan presiden, aturan ini mendapat respons negatif dari sejumlah kelompok elite nasional dan mahasiswa.

Survei dilakukan melalui wawancara 1.010 responden (simple random sampling) pada 4 hingga 5 Oktober 2019 dengan toleransi kesalahan 3,2 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel ini mewakili 49,8 persen laki-laki dan 50,2 persen perempuan, serta tersebar di desa sebanyak 48,9 persen dan kota sejumlah 51,1 persen.

Dari total responden, 59,7 persen di antaranya mengetahui adanya demonstrasi di sejumlah kota untuk memprotes sejumlah RUU dan mayoritas mendukung aksi tersebut. Sebanyak 86,6 persen dari mereka mengetahui salah satu tuntutannya yakni UU KPK.

Mayoritas responden percaya ada dua kelompok berbeda yang berunjuk rasa, yakni mahasiswa dan kelompok antipresiden. Kedua kelompok ini terpisah. Hanya 11,8 persen yang beranggapan demonstrasi mahasiswa ditumpangi kelompok antipresiden.

Untuk persoalan kinerja presiden, 67 persen responden cukup puas dalam periode kepemimpinan Jokowi lima tahun belakangan. Sebanyak 23,8 persen merasa kurang puas dan 4,5 persen tidak puas sama sekali.

Tren kepuasan ini menurun dari tahun sebelumnya per Oktober 2018 yakni 72 persen dan 68 persen pada September 2017.

"Secara umum, kepercayaan publik pada presiden dan KPK jauh di atas kepercayaan pada DPR. Yang percaya pada presiden 71 persen, KPK 72 persen dan DPR hanya 40 persen. Sejalan dengan kepercayaan pada presiden, kepuasan juga masih tinggi di tengah kontroversi UU KPK," menulik laporan LSI.

Survei LSI terhadap kinerja presiden
Survei LSI terhadap kinerja presiden | LSI /LSI

Lika-liku Perppu

Jokowi belum juga meneken Perppu KPK meski wacana tersebut sempat muncul setelah presiden bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat dan mahasiswa menyusul adanya demonstrasi besar-besaran pada September 2019 lalu.

Pada Jumat pekan lalu (4/10/2019), Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak berkomentar soal aturan tersebut. Alih-alih, ia mengatakan draf UU KPK masih tengah diperbaiki karena kesalahan ketik (typo).

Sementara, desakan penerbitan Perppu datang dari segala penjuru, mulai dari aktivis, seniman, hinga akademisi. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zaenur Rahman beranggapan, Perppu mesti diterbitkan untuk membatalkan Revisi UU KPK dan mengembalikan kepada UU KPK yang lama.

Meski demkian, Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat penerbitan Perppu menunjukkan inkonsistensi sikap presiden dan tak berdasar logika.

Dasar hukum menerbitkan Perppu termaktub dalam Pasal 22 UUD 1945, "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang."

Ayat selanjutnya pasal tersebut menjelaskan, Perppu harus disetujui DPR, jika tidak maka Perppu harus dicabut.

Dari sembilan partai di legislatif, tak semuanya bulat untuk mendukung Perppu. PDIP yang menjadi partai pemerintah, menolak penerbitan Perppu. Pun, Demokrat dan PAN melihat tak ada urgensi menerbitkan aturan tersebut.

Partai pendukung pemerintah, NasDem, cenderung menyerahkan keputusan kepada presiden, apa pun akan didukung.

Partai berkuasa, Golkar, cenderung netral. Hal serupa diambil oleh Gerindra. Sementara, PKS adalah satu-satunya partai yang mendukung penerbitan Perppu.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR