MA anulir 18 pasal aturan taksi daring


Ribuan sopir taksi konvensional memarkir kendaraannya saat aksi mogok di depan Kantor Walikota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (2/8/2017).
Ribuan sopir taksi konvensional memarkir kendaraannya saat aksi mogok di depan Kantor Walikota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (2/8/2017). | M. N Kanwa /ANTARAFOTO

Mahkamah Agung menganulir 18 pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang revisi Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Dalam pertimbangannya, MA menganggap 18 pasal dalam aturan kendaraan umum berbasis aplikasi itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selain itu, 18 pasal tadi juga dianggap bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dikutip dari Okezone.com, beberapa pasal yang dibatalkan tersebut antara lain; Pasal 5 Ayat 1 Huruf E tentang tarif angkutan berdasarkan argometer atau tertera pada aplikasi; Pasal 19 Ayat 2 Huruf F tentang penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah atas usulan Gubernur atau Kepala Badan yang ditetapkan oleh Dirjen atas nama Menteri.

Ada juga Pasal 27 Huruf A tentang perusahaan angkutan umum wajib memiliki paling sedikit lima kendaraan yang dibuktikan dengan STNK atas nama badan hukum dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.

Dan juga Pasal 51 Ayat 3 tentang larangan bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum yang meliputi kegiatan penetapan tarif dan pemberian promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan, merekrut pengemudi, memberikan layanan aplikasi kepada orang perorangan yang belum memiliki izin.

Keputusan ini akan mulai berlaku efektif pada 1 November 2017.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku masih mempelajari putusan yang salinannya baru diterima pihaknya pada 1 Agustus 2017. Sejauh ini, Budi akan melakukan kajian intensif sebelum akhirnya aturan tersebut berlaku efektif di tiga bulan ke depan.

"Yang jelas kami sebagai satu kementerian, kami taat azas. Apa yang diputuskan oleh MA kita hormati," ujar Budi dalam lansiran Katadata.co, Senin (21/8/2017).

Kementerian Perhubungan, lanjut Budi, juga tidak bisa serta merta mencabut segala pasal yang diputus MA bertentangan, karena berpotensi menimbulkan gejolak di lapangan.

Kemenhub, sambungnya, akan melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi, termasuk dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membuat revisi aturan selanjutnya.

Peraturan Menhub Nomor 26 Tahun 2017 yang diterbitkan 1 April 2017 merupakan revisi dari aturan sebelumnya. Melalui aturan ini, Menteri Perhubungan menetapkan batas tarif atas dan bawah untuk taksi daring sehingga setara dengan taksi konvensional.

Melalui aturan ini, pemerintah menyepakati membagi tarif menjadi dua wilayah, pertama wilayah I Sumatera, Bali, dan Jawa dengan kisaran tarif bawah Rp3.500 per kilometer dan batas atas Rp6.000 per kilometer; dan wilayah II Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dengan atrif bawah Rp3.700 per kilometer dan batas atas Rp6.500 per kilometer.

Revisi aturan ini dibuat untuk mengakomodir tuntutan baik pelaku transportasi umum konvensial maupun daring. Tapi kemudian aturan ini digugat pengemudi taksi daring lewat perkara Tata Usaha Negara di Mahkamah Agung.

Pada pemberitaan indotelko.com, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai putusan MA dengan Nomor 37/P/HUM/2017 itu dapat memicu keresahan di kalangan pebisnis transportasi umum yang sudah lama berusaha.

Hakim MA pun dinilai mengesampingkan alasan realistis yang mempertimbangkan sosiologis keberagaman masyarakat Indonesia.

"Pada prinsipnya, transportasi orang harus mengandung unsur selamat, aman, dan nyaman. Sementara daring adalah sistem, bukan berlaku sebagai operator transportasi yang mengatur segalanya melebihi kewenangan regulator," ujarnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR