UU ITE

MA bebaskan ibu rumah tangga dari jerat UU ITE

Foto Ilustrasi. Gedung Mahkamah Agung RI Jakarta.
Foto Ilustrasi. Gedung Mahkamah Agung RI Jakarta. | Mahkamah Agung /Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) perkara Wisni Yetti (47) dari hukuman 5 bulan penjara. Ia dipidanakan mantan suaminya, Haska Etika (bercerai pada Januari 2015), gara-gara chatting dengan teman masa remajanya.

Pegiat Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Ellen S Kusuma, mengonfirmasi permohonan PK perkara Wisni dengan nomor 324 PK/Pid.Sus/2018 dikabulkan MA. "Iya betul, perkara Bu Wisni (PK-nya) dikabulkan. Bebas," ungkap Ellen kepada Beritagar.id melalui pesan WhatsApp, Rabu (20/2/2019) malam.

Mengutip laman resmi Mahkamah Agung, PK perkara Wisni dengan nomor registrasi 324 PK/Pid.Sus/2018, jenis perkara pidana khusus, dan klasifikasi Informasi dan Transaksi Elektronik, masuk ke MA pad a28 November 2018. Perkara tersebut ditinjau tiga Hakim Agung serta Panitera Pengganti Achmad Rifai, dengan putusan dikabulkan 17 Januari 2019.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara mengungkapkan, perkara yang menjerat Wisni sejak awal tidak layak diajukan di persidangan lantaran persoalan alat bukti.

"Buktinya gak solid, bukti asli tidak bisa dihadirkan. Mirip-mirip kasus Baiq Nuril begitu," ujar Anggara, Kamis (21/2) siang.

Sementara Wisni saat dikonfirmasi Beritagar melalui aplikasi pesan WhatsApp tak memberikan banyak komentar. Ia hanya menjawab salam dan mengucapkan rasa syukurnya dengan singkat, "Alhamdulillah."

Perkara yang menjerat Wisni di Bandung, Jawa Barat, ini dikisahkan detikcom pada Februari 2014. Ia dipidanakan mantan suaminya, Haska, gara-gara chatting dengan teman masa remajanya asal Padang, Nugraha Mursid.

Saat itu masih berstatus suami, Haska berhasil mengakses akun Facebook Wisni, mencetak rekaman percakapan tersebut dan melapor ke Polda Jawa Barat.

Percakapan yang terjadi pada 2011 tersebut, dilaporkan dengan tuduhan mendistribusikan dan mentransmisikan kalimat atau bahasa yang dinilai bersifat asusila. Seperti dikabarkan Tempo.co, Wisni pun dituntut hukuman empat bulan penjara dan denda Rp10 juta oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, 17 Februari 2015.

Ibu tiga anak itu membantah semua tuduhan. Menurutnya, dalam chatting tersebut tak ada yang berbau asusila. "Saya hanya curhat ke dia. Karena sudah lama nggak ketemu," kata Wisni kala itu.

Dalam pledoi kuasa hukumnya, disebutkan bahwa dakwaan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak dapat dipisahkan dengan 282 KUHP, sebuah perbuatan bisa dipidana jika dilakukan dengan sengaja dan terbuka di muka umum atau ke publik.

Namun Majelis Hakim PN Bandung menyatakan lain. Sependapat dengan JPU, Wisni dinilai bersalah.

Menurutnya, perbuatan asusila itu tidak akan dilakukan secara terang-terangan di muka publik. Perbuatan terdakwa juga dinilai tidak memberikan contoh yang baik bagi pengguna media sosial.

"Perbuatan terdakwa telah menyakiti suami dan juga keluarga," jelas Ketua Majelis Hakim, Saptono, Selasa (31/3/2015).

UU ITE menuai kontroversi

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE berjalan penuh kontroversi. Satu di antaranya kasus Wisni.

ICJR bahkan menilai jaksa tak mampu mengurai dan menjabarkan unsur pidana, hingga menghadirkan alat bukti yang ilegal untuk mendakwa Wisni dengan Pasal 27 ayat (1).

Majelis hakim, sambung ICJR, belum menempatkan prinsip dasar hukum acara pidana dengan tepat, dan belum memiliki perspektif perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dalam menentukan putusan. Kondisi ini diperburuk tingginya ancaman penjara dan kualitas pengacara serta pengadilan yang tak punya cukup pengalaman dalam kasus-kasus dasar terkait kebebasan berekspresi di internet.

Padahal, pidana penjara telah menimbulkan ketakutan mendalam pada masyarakat. Tak ada rasa aman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan haknya.

Efek tersebut muncul karena sistem dan prosedur penahanan oleh instansi berwenang --sebelum dan selama proses peradilan berlangsung-- telah menimbulkan dampak yang buruk bagi tersangka maupun terpidana delik penghinaan.

Pandangan buruk lainnya juga berkembang di masyarakat. Seorang terdakwa atau terpidana penghinaan yang menjalani hukuman penjara, disamakan dengan penjahat biasa dalam kasus-kasus pidana lainnya.

Studi terhadap kasus-kasus Pasal 27 ayat (3) UU ITE dilakukan ICJR dengan melihat pertimbangan yang digunakan dalam putusan. Kemudian dianalisis berdasarkan standar hukum dan hak asasi manusia universal. Selain itu, studi ini juga mengkaji unsur-unsur yang ada dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan prinsip dasar internet freedom.

Menurut data dari SAFEnet yang dirangkum Lokadata Beritagar.id, terdapat 245 kasus pelanggaran UU ITE pada kurun 2008-2018. Jenis pelanggaran paling banyak pada kasus pencemaran nama baik (174 kasus), lalu menyebarkan kebencian (41 kasus), dan berikutnya pencemaran nama baik serta menyebarkan kebencian (12 kasus).

Karena itu, ICJR menganggap UU ITE terus mengancam kebebasan berekspresi di ruang daring. Penggunaan UU ITE akan terus meningkat seiring kebutuhan untuk "memenjarakan" orang yang dianggap mencemarkan nama baik atau perbuatan lain yang sebetulnya ranah privat dari masing-masing warga negara.

Dalam kaca mata ICJR, beberapa pengaturan khususnya yang berhubungan dengan pidana dalam UU ITE jelas bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum pidana yang sebelumnya telah dikenal dalam KUHP.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR