PUNGUTAN LIAR

MA bebaskan Rahmat dari kasus pemerasan Pelindo III

Satgas Dwelling Time Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya bersama Tim Saber Pungli Mabes Polri serta Polda Jatim menggeledah ruang kerja Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III RS, di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (1/11/2016).
Satgas Dwelling Time Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya bersama Tim Saber Pungli Mabes Polri serta Polda Jatim menggeledah ruang kerja Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III RS, di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (1/11/2016). | Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya /Antara Foto

Rahmat Satria kini bisa bernapas lega. Mantan Direktur Operasional PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III tersebut dinyatakan tak bersalah atas kasus tindak pidana pemerasan dan pencucian uang di lingkungan pelabuhan.

"Alasan kasasi pemohon (Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya) tidak dapat dibenarkan. Judex Facti (dua pengadilan di bawah MA) tidak salah dalam menerapkan hukum," tulis putusan dalam laman resmi MA.

Oleh karena itu, "Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut," sambung bunyi putusan MA. "(Dan) membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara."

Rahmat menyambut putusan tersebut dengan puji syukur. Pasalnya, kasus ini menghantui lelaki berusia 59 tahun tersebut dalam tiga tahun terakhir. "Alhamdulillah, kasus saya sudah berakhir," ucap Rahmat dalam Antara (h/t Merdeka.com).

Ia pun kini berharap nama baiknya bisa pulih kembali. Maklum, selain disangkakan pernah melakukan pemerasan dan pencucian uang, lelaki kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, tersebut sudah mendekam di balik jeruji besi. Tepatnya, sejak 21 April 2017 sampai dengan 6 Desember 2017.

Selain itu, ia juga dipecat dari kursi petinggi Pelindo III akibat kasus yang menderanya tersebut. "Dengan turunnya amar putusan dari Mahkamah Agung berarti sudah ada keputusan hukum tetap atau inkrah," kata Rahmat.

Kasus ini bermula pada 2016. Saat itu Presiden Joko "Jokowi" Widodo gerah akibat lamanya bongkar muat (dwelling time) peti kemas di sejumlah pelabuhan di Indonesia. Dugaannya, adanya permainan pungutan liar di lingkungan pelabuhan.

Atas sikap tersebut, pihak kepolisian pun membuat gugus tugas khusus bernama Tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli). Dan Rahmat merupakan salah satu orang yang tertangkap melakukan praktik tersebut di lingkungan Pelabuhan Indonesia III.

Tim Saber Pungli melakukan Operasi Tangkap Tangan pada 1 November 2016. Saat itu dia menjabat sebagai Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III. Tim Saber Pungli menemukan uang tunai sebesar Rp600 juta dalam laci meja kerjanya.

"Tim gabungan satgas saber pungli Bareskrim Mabes Polri, dibantu Polda Jawa Timur dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengamankan salah satu direktur Pelindo III (Rahmat)," ucap Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Takdir Mattanete, saat itu (h/t detikcom).

Menurut JPU di Pengadilan Negeri Surabaya, Rahmat, bersama sejumlah pihak seperti Dirut PT Akara Multi Karya (AMK), Augusto Hutapea; Manajer PT Pelindo Energi Logistik (PEL), Firdiat Firman, dan mantan Direktur Utama Pelindo III, Djarwo Surdjanto, bersama-sama melakukan pemerasan.

Sekadar catatan, PT AMK ialah perusahaan topeng yang dibentuk anak perusahaan PT Pelindo III, PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS). Perusahaan itu berperan membuka dan menutup segel kontainer impor serta melakukan pemeriksaan karantina, khususnya fumigasi.

Dan, pemerasan pun terjadi karena PT TPS dan PT AMK merupakan pihak-pihak yang dituduh menjalin kerjasama tentang besaran dan pemungutan tarif pemeriksaan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak.

"Per bulan terkumpul Rp1,5 miliar dan dibagi masing-masing 25 persen," ucap JPU, Catherine, dalam lansiran Tempo.co, 5 April 2017.

Lalu di mana peran Rahmat? Mudahnya, sebagai salah satu "penguasa" di area Pelindo III, Rahmat memiliki otoritas di pelabuhan. Toh, selain itu, dia juga mantan Dirut PT TPS.

Namun, pada tahap Pengadilan Negeri, hakim memutuskan bahwa Rahmat tak bersalah. Lantas, pada 19 Desember 2017, JPU mengajukan kasasi ke MA. Dan di tingkat tertinggi ini, JPU lagi-lagi keok.

Bila memiliki bukti baru (novum), JPU bukannya tak mungkin mengajukan Peninjauan Kembali. Toh, dalam menyidangkan kasus ini, tiga hakim agung tak mencapai mufakat. Ada satu hakim agung yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni ketua majelis, Surya Jaya.

Kasus ini bukan hanya melibatkan Rahmat, Agusto, Firdiat, dan Djarwo. Demikian juga dengan Mieke Yolanda Fransiska, istri Djarwo. Namun, nama terakhir ini dibebaskan karena tak ditemukan unsur melanggar pidana.

Lalu, bagaimana dengan yang lain? Pada tingkat pengadilan pertama, hanya Firdiat yang diputus bersalah oleh majelis hakim. Hukumannya 9 bulan 20 hari penjara. Lainnya, diputus bebas.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR