KERUSAKAN LINGKUNGAN

Mahasiswa mulai bersikap soal imbas pertambangan di Kaltim

Para mahasiswa berdemo di depan Kantor Pemprov Kalimantan Timur, di Samarinda, Jumat (5/7/2019).
Para mahasiswa berdemo di depan Kantor Pemprov Kalimantan Timur, di Samarinda, Jumat (5/7/2019). | Sri Gunawan Wibisono /Beritagar.id

Puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa tepat di seberang Kantor Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) di Samarinda, Jumat (6/7/2019). Massa akademisi ini memprotes industri pertambangan yang telah merusak lingkungan.

Selama aksi di Jalan Gajah Mada, Samarinda, mahasiswa membentangkan poster penolakan aktivitas tambang. Mereka pun menampilkan musik, puisi, dan membagikan selebaran kepada para pengguna jalan.

Perwakilan aksi, Aswin, mengatakan Pemprov Kaltim gagal melaksanakan fungsinya dalam menjaga lingkungan. Padahal UU Minerba sudah mengalihkan izin tambang dari pemerintah kota atau kabupaten ke provinsi.

"Kerusakan lingkungan di Kaltim sudah memprihatinkan. Perusahaan tambang menjadi penyebab kerusakan di Kaltim," kata Aswin.

Selama ini, lanjut Aswin, ada 8.725 pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi tambang. Dampaknya adalah temuan 18 ribu lubang bekas aktivitas pertambangan di Kaltim.

"Di mana dana reklamasi untuk menutup lubang tambang itu? Tidak ada perusahaan yang memperoleh sanksi dari pemprov," tuturnya.

Aswin mengatakan, Pemprov Kaltim semestinya menjaga agar eksploitasi tambang tidak merusak lingkungan. Salah satunya dengan menindak perusahaan yang lalai melaksanakan kewajibannya.

“Pemprov Kaltim malah memperpanjang izin perusahaan tambang yang merusak lingkungan di Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara (Kukar). Tangkap dan penjarakan pemilik perusahaan yang menyebabkan meninggalnya anak-anak di lubang tambang.

"Jangan hanya menyalahkan kepala daerah sebelumnya yang memberikan izin," ujarnya.

Izin konsesi tambang di Kaltim seluas 9,3 juta hektare dari total 12,7 juta hektare wilayahnya. Lahan tersisa dipergunakan untuk pelbagai sarana fasilitas umum seperti tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, jalan, pasar dan permukiman.

“Dari 9,3 juta hektare itu terdapat 1.404 perusahaan pemegang IUP di Kaltim," ungkap Aswin. Meski begitu, usaha tambang yang begitu banyak di Kaltim justru tidak tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut penduduk miskin di Kaltim sebanyak 22.239 jiwa. "Tambang batubara dianggap tak menetes ke bawah. Yang ada malah biaya pemulihan lingkungan Kaltim membebani anggaran Kaltim," keluhnya.

Sementara Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim meminta pemprov menyerahkan permasalahan tambang ke pemerintah pusat. Pemprov dianggap gagal mengerem laju korban lubang bekas tambang yang sudah mencapai 35 jiwa.

"Kalau sudah tidak sanggup, serahkan saja pada pusat," papar Dinamisator Jatam Kaltim, Pradharma Rupang.

Pradharma kecewa ketika pejabat pemprov cuci tangan permasalahan tambang. Pejabat pemprov pun menyalahkan pihak keluarga yang dianggap lalai mengawasi korban.

Misalnya seperti dialami siswa sekolah dasar di Samarinda, Ahmad Setiawan, yang menjadi korban tewas di lubang bekas tambang ke-35. Ia ditemukan tewas di lubang bekas galian PT Insani Bara Perkasa.

Sebelum ini, lubang tersebut memakan empat korban tewas. "Menyalahkan keluarga korban adalah cara jahat mereka dalam menjalankan perannya mengawasi aktivitas tambang," sahut Pradharma.

Sekitar setahun belakangan, Pradharma menyebut enam anak meninggal dunia di lubang bekas tambang. Namun, Pemprov Kaltim malah melontarkan komentar konyol terkait masalah ini.

"Komentar aneh seperti banyak hantunya, sudah takdir hingga rencana mendatangkan pawang hujan," ungkapnya.

Semestinya, Pemprov Kaltim memastikan penanganan lubang lubang telantar secara profesional. Keberadaannya dikembalikan sesuai fungsinya agar tidak berdampak negatif bagi masyarakat.

Kerusakan lingkungan pun memberi dampak yang lebih besar ketika tiga kota dilanda banjir secara bersamaan hingga ketinggian air bertahan selama sepekan pada Juni 2019. Banjir yang disebut akibat obral izin tambang itu menimpa Samarinda, Bontang, dan sebagian Kukar.

"Ada konsekuensi bencana lingkungan yang akan diterima warga," kata Pradharma.

Ia menilai ada perubahan fungsi sejumlah kawasan yang dulunya adalah area tangkapan air. Kerusakan terparah terjadi di Samarinda yang 71 persen wilayahnya beralih fungsi menjadi tambang.

Pemkot Samarinda meninggalkan warisan 76 izin dan 300 lubang bekas tambang. Banjir semakin parah kala hujan deras melanda Tenggarong Seberang.

Sementara Kabupaten Kukar turut menyumbang 625 izin tambang seluas 2 juta hektare. Sedangkan Bontang baru pertama kali ini mengalami banjir besar.

Pemkot Bontang sejauh ini sudah menerbitkan tujuh izin tambang. Dua di antaranya adalah untuk perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B); PT Indominco Mandiri dan PT Tambang Damai.

Jatam menuding izin tersebut sebagai penyebab banjir di Bontang karena lokasi bencana ada di sekitar area tambang. Banjir terjadi di wilayah muara Bontang dan beberapa desa di Taman Nasional Kutai (TNK).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR