Mahasiswa S-1 boleh (lagi) kuliah sampai tujuh tahun

Panitia memberikan arahan kepada calon mahasiswa yang lulus jalur undangan SNMPTN di Universitas Syiah Kuala, (Unsyiah), Banda Aceh (9/6/2015)
Panitia memberikan arahan kepada calon mahasiswa yang lulus jalur undangan SNMPTN di Universitas Syiah Kuala, (Unsyiah), Banda Aceh (9/6/2015)
© Ampelsa/Antara

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49/2014 yang mengatur masa kuliah sarjana maksimal lima tahun dianggap terlalu berat oleh mahasiswa. Untuk itu, pemerintah akan mengembalikan masa kuliah sarjana menjadi tujuh tahun.

Permen tersebut mengatur beban belajar minimal mahasiswa S-1/D-4 adalah 144 SKS (satuan kredit semester). Untuk menuntaskan seluruh beban SKS tadi, mahasiswa S-1/D-4 diberi batas waktu 4 hingga 5 tahun (8 sampai 10 semester).

Pembatasan yang lahir pada era kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, artinya hanya memberi batas toleransi durasi kuliah selama satu tahun (dua semester), dari waktu normal selama empat tahun.

Lebih dari lima tahun kuliah, mahasiswa terancam dikenai DO (drop out).

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendikbud saat itu, Djoko Santoso, aturan ini diterbitkan lantaran ada evaluasi kurikulum setiap empat tahun sekali. Jika mahasiswa kuliah lebih dari lima tahun, ia berpeluang mengalami dua kali perubahan kurikulum.

Alasan lainnya, menurut Jawa Pos, arus mahasiswa yang lulus dengan mahasiswa baru yang masuk harus lancar. Dengan begitu, kampus bisa menampung mahasiswa baru sebesar-besarnya. Mirip dengan cara berhitung bisnis kelontong.

Namun aturan ini diprotes para mahasiswa. Pemerintah baru pun berencana mengembalikan batas durasi kuiah menjadi tujuh tahun.

Perubahan ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo bertemu mahasiswa dari BEM sejumlah universitas, pada 18 Mei silam. Meski, dalam laporan Liputan6.com, tak ditemukan hasil pertemuan yang membahas durasi kuliah tersebut.

Adalah Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dalam keterangan pers pada Senin (26/5) malam. Menurutnya, Presiden Jokowi telah meminta Menristek dan Dikti, Muhammad Nasir, melakukan evaluasi beberapa peraturan di kementerian yang dipimpinnya.

Salah satunya berhubungan dengan durasi kuliah mahasiswa program sarjana, yang dikembalikan menjadi 7 tahun, sesuai aturan sebelum diubah pada 2014. Menristek Dikti pun menerbitkan surat edaran.

Surat Edaran (SE) Menristekdikti Nomor 01/M/SE/V/2015 tertanggal 20 Mei lalu pun lahir, juga memuat soal penerapan uang kuliah tunggal.

Melalui surat edaran tersebut, disebutkan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) direvisi. Salah satunya, aturan durasi kuliah program sarjana (S-1) akan dilonggarkan lagi, menjadi maksimal tujuh tahun.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.