LEGISLASI

Mahasiswa sebut DPR fasis dan anti-demokrasi

Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi bersama sejumlah elemen mahasiswa berunjuk rasa menolak rencana pengesahan RKUHP di depan gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).
Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi bersama sejumlah elemen mahasiswa berunjuk rasa menolak rencana pengesahan RKUHP di depan gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019). | Rommy Roosyana /Beritagar.id

Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi, mahasiswa, buruh, dan sejumlah elemen masyarakat sipil berunjuk rasa menolak rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Mereka menolak rencana pengesahan RKUHP yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan memuat sejumlah pasal yang dinilai kontroversial serta mengancam rakyat.

Kelompok mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta yang ikut berunjuk rasa membawa spanduk dan poster yang berisikan tuntutan agar DPR dan pemerintah menunda pengesahan RKUHP.

Dalam orasinya, kalangan mahasiswa menilai sejumlah pasal dalam RKUHP mengancam demokrasi dan kebebasan berekspresi. Bahkan ada yang mengancam menyampaikan pendapat; di antaranya contempt of court, pasal penghinaan terhadap presiden, dan pasal makar.

Hal itu membuat para mahasiswa menyebut para anggota DPR sebagai penganut paham fasisme yang cenderung otoriter lantaran membuat undang-undang tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.

"DPR fasis, anti-demokrasi," teriak seorang mahasiswa berjaket almamater hijau dalam orasinya di atas mobil komando yang diikuti semua pengunjuk rasa sambil mengangkat kepalan tangan kiri.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Asnil Bambani dalam orasinya mengungkapkan, 10 pasal dalam RKUHP berpotensi mengancam kebebasan pers.

"Sepuluh pasal yang kami catat dalam RKUHP akan membatasi kerja-kerja wartawan. Sampai saat ini AJI akan mengawal aturan-aturan yang disusun tapi tidak sesuai dengan semangat reformasi," ujarnya.

DPR menjadwalkan pengesahan RKUHP dalam rapat paripurna pada akhir September. Namun, draf terbaru RKUHP justru menuai banyak kritik dari sejumlah organisasi masyarakat sipil.

Mereka menilai banyak ketentuan pasal yang bermasalah. Di antaranya penerapan hukuman mati, tindak pidana makar, pasal warisan kolonial, pidana terhadap proses peradilan, dan living law.

Dibahas diam-diam di hotel

Pemerintah dan DPR ngotot untuk bisa mengesahkan RKUHP sebelum DPR periode 2019-2023 dilantik. Santer dikabarkan ketok palu bakal dilakukan pada 25 September mendatang.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju menilai, pembahasan RKUHP tersebut dilakukan secara tertutup dan terkesan diam-diam.

Ia menyebut masyarakat sipil sama sekali tidak mendapatkan informasi bahwa pembahasan RKUHP akan dilakukan pada Sabtu (14/9) dan Minggu (15/9) di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta.

"Kami juga tidak dapat mengakses informasi atau dokumen apa pun dari hasil rapat tertutup tersebut," ujar Anggara dalam keterangan tertulis yang diterima Beritagar.id, (16/9).

Tak hanya itu, Anggara juga mengkritik rapat pembahasan yang dilaksanakan pada akhir pekan dan digelar di sebuah hotel. "Selain karena pembahasan dilakukan di akhir pekan, juga karena pembahasan tidak tercantum pada jadwal Komisi III dan tertutup karena dilakukan di hotel bukan di ruang rapat Panja RKUHP Komisi III," sebutnya.

Rapat pembahasan yang dilakukan secara diam-diam dan tidak melibatkan masyarakat sipil itu disayangkan Anggara. Padahal, menurutnya, materi pasal RKUHP masih banyak yang dinilai kontroversial dan berpengaruh terhadap masyarakat.

Menurutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembahasan rancangan undang-undang mestinya dilakukan secara terbuka.

Anggara menegaskan, pengesahan RKUHP mesti ditunda. "Pembahasan RKUHP yang tertutup jelas mencederai kepercayaan dan amanat rakyat. RKUHP dibahas tanpa legitimasi dan transparansi yang kuat. Pengesahannya harus ditunda," tandasnya.

Menilik catatan ICJR, pembahasan terbuka terakhir dilakukan oleh pemerintah dan DPR pada 30 Mei 2018. Artinya, selama hampir 1,5 tahun, tidak ada pembahasan terbuka yang bisa diakses publik.

Elemen mahasiswa dari sejumlah kampus bersama Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi berunjuk rasa menolak rencana pengesahan RKUHP di depan gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).
Elemen mahasiswa dari sejumlah kampus bersama Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi berunjuk rasa menolak rencana pengesahan RKUHP di depan gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019). | Rommy Roosyana /Beritagar.id

Perwakilan Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi Lini Zurlia menegaskan, tujuan aksi adalah menyampaikan masukan secara langsung kepada para wakil rakyat.

Aksi tersebut, kata Lini, selain menolak RKUHP juga menentang revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), revisi Undang-undang Ketenagakerjaan, dan Undang-undang Pertanahan. "Tunda pengesahannya untuk demokrasi," tukasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR