BURUH MIGRAN

Majikan Adelina terancam hukuman mati

Keluarga Adelina Sau menangis saat melihat peti yang berisi jasad Adelina itu tiba di bandara El Tari Kupang, NTT, Sabtu (17/2/2018).
Keluarga Adelina Sau menangis saat melihat peti yang berisi jasad Adelina itu tiba di bandara El Tari Kupang, NTT, Sabtu (17/2/2018). | Kornelis Kaha /ANTARAFOTO

Pengadilan Negeri Bukit Mertajam, Penang, Malaysia, mendakwa majikan Adelina J. Sao atau Adelina Lisao (28), tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur, dengan pembunuhan, Selasa (21/2/2018).

Hakim Muhamad Anas Mahadzir menyebut majikan Adelina, S. Ambika (60), telah melakukan penyiksaan hingga menyebabkan kematian di tempat tinggalnya sendiri di Medan Kota Permai 2, Taman Kota Permai, Penang, Malaysia, pada 11 Februari 2018 sekitar pukul 05.00 sore waktu setempat.

Perbuatannya tersebut dinilai telah melanggar Pasal 302 KUHP Malaysia tentang Pembunuhan dengan ancaman hukuman mati.

Tidak ada pembelaan yang diucapkan Ambika saat dakwaan dibacakan. Perempuan paruh baya itu hanya mengangguk pelan saat majelis hakim membacakan dakwaannya. Mengutip Bernama, Ambika datang ke ruang sidang tanpa diwakili kuasa hukumnya.

Hari itu, ancaman hukuman tak hanya dibacakan untuk Ambika saja, putrinya, Jayavartiny (32), juga didakwa dengan perekrutan tenaga kerja secara ilegal.

Strait Times melansir, jika terbukti bersalah, Jayavartiny harus membayar denda senilai RM10.000 atau sekitar Rp173 juta, hukuman penjara maksimal 12 tahun, atau kedua-duanya, karena telah melanggar Pasal 55 Ayat 1 Hukum Imigrasi.

Jayavartiny menolak dakwaan tersebut, meski mengetahui Adelina datang tanpa dokumen-dokumen yang sah. Berbeda dengan ibunya, saat sidang berlangsung Jayavartiny didampingi seorang pengacara, Muhaimin Hasyim.

Dalam persidangan terhadap Jayavartiny, Wakil Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hamzah Azhan turut meminta uang jaminan sebesar RM20.000 (sekitar Rp69,83 juta), namun ditolak pengacara dengan alasan pendapatan kliennya yang hanya seorang pramusaji dan perlu menyiapkan dana lain untuk menyewa pengacara bagi Ambika.

Sementara putra Ambika, yang semula terseret dalam kasus serupa, telah dibebaskan namun akan dihadirkan sebagai saksi selama persidangan terhadap ibu dan adik perempuannya digelar.

Ambika, Jayavartiny, dan kakaknya, ditahan pihak kepolisian Penang sehari setelah Adelina dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Bukit Mertajam pada 11 Februari 2018 akibat kegagalan multiorgan sekunder akibat anemia yang menyebabkan tubuhnya kekurangan darah.

Persidangan terhadap keduanya akan dilanjutkan pada 19 April 2018 dengan agenda membacakan laporan hasil laboratorium, forensik, dan post-mortem.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo berkeberatan dengan dakwaan yang diberikan oleh kedua terdakwa.

Menurutnya, Ambika selayaknya diberikan hukuman seumur hidup. "Posisi politik Migrant Care menolak hukuman mati untuk siapa pun. Oleh karenanya, kami mendesak agar hukumannya menjadi penjara seumur hidup," sebut Wahyu kepada Beritagar.id, Kamis (22/2/2018).

Selain itu, Wahyu juga mendesak pelaku untuk memberikan ganti rugi materiil untuk korban karena telah membiarkan terjadinya perekrutan tenaga kerja secara ilegal.

"Dalam trafficking ada yang namanya restitusi," sambung Wahyu.

Amanat pemberian restitusi diatur secara jelas dalam Pasal 48 Undang-Undang (UU) No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tidak hanya itu, korban TPPO juga berhak atas bantuan rehabilitasi.

Restitusi di sini bisa dalam bentuk ganti rugi kepada korban atau keluarga yang ditinggalkan dari pelaku kejahatan.

Selain itu, pada Pasal 66 UU No 31 Tahun 2014 juga disebutkan, korban TPPO berhak mendapatkan bantuan medis serta bantuan psikososial dan psikologis.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR