TRANSPORTASI DARING

Maju-mundur Kemenhub soal aturan tarif ojol

Sejumlah pengemudi ojek daring (online) berjejer di depan Stasiun Pondok Cina, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (11/6/2019).
Sejumlah pengemudi ojek daring (online) berjejer di depan Stasiun Pondok Cina, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (11/6/2019). | Yulius Satria Wijaya /Antara Foto

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berubah pikiran soal kebijakan tarif ojek online (ojol) atau daring. Pada Senin (10/6/2019), Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi mengatakan sedang menggodok aturan tarif baru dan regulasi diskon ojol untuk diterapkan pada akhir Juni.

Namun sehari kemudian (11/6), Menhub Budi Karya Sumadi membantahnya. Budi menegaskan belum ada rencana apapun untuk tarif yang berlaku saat ini, baik penurunan atau kenaikan.

"Saya clear klarifikasi," kata Budi di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/6).

Setelah Budi Karya, Budi Setyadi juga memberi klarifikasi. Budi Setyadi menegaskan pihaknya tetap memberlakukan tarif yang ada hingga tiga bulan ke depan atau sampai proses uji coba selesai.

"Kalau ada isu menurunkan atau dinaikkan, kita sementara tidak. Kita baru mencoba di 5 kota besar, ada 3 bulan kita lakukan evaluasi," tuturnya.

Pemerintah, melalui keputusan menhub, memberlakukan tarif baru ojol pada 1 Mei 2019. Tarif baru dibagi menjadi 3 zona; Sumatra, Jawa, dan Bali untuk zona 1; Jabodetabek untuk zona 2; dan Kalimantan serta Sulawesi untuk zona 3.

Sebelum isu perubahan tarif ini, Kemenhub sempat mengeluhkan kebijakan tarif promosi atau diskon yang diterapkan para platform. Bahkan Kemenhub berniat melarangnya agar tak ada kebijakan tarif serendah-rendahnya demi menyiasati persaingan atau predatory pricing.

Namun, Budi Sumadi menyatakan pihaknya tak mungkin melakukan itu karena sejauh ini tak ada usulan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) ojol. Perubahan tarif atau kebijakan soal itu hanya bisa ditempuh jika ada masukan dari stakeholder.

Sedangkan Budi Setyadi mengungkapkan Kemenhub tak mungkin mengatur soal diskon tarif ojol karena tak punya wewenang. Hal itu ada di tangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"...setelah diskusi dengan KPPU bahwa kami sudah tentukan tarif batas atas dan tarif batas bawah sudah benar demikian, tapi kalau diskon bukan diatur di ranah kami," ujar Budi Setyadi, Rabu (12/6).

Persoalan diskon tarif ojol ini mengemuka setelah KPPU curiga ada predatory pricing oleh para pemilik platform transportasi daring. KPPU menduga para pemilik platform menjual layanan semurah mungkin demi menyisihkan pesaing dan menghambat pemain baru.

"Saya bilang sebenarnya sudah terjadi predatory pricing, maka saya minta ke divisi penegakan hukum segera bergerak," kata Ketua KPPU Kurnia Toha, Senin (10/6/).

Sementara menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Kemenhub memang tak perlu mengatur urusan diskon tarif ojol. Bahkan diskon tarif ojol seharusnya tidak ada masalah.

Menurut Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, selama diskon itu masih dalam rentang tarif batas bawah (TBB) dan tarif batas atas (TBA) berarti masih wajar. Maklum, kata Tulus, diskon adalah kebijakan memikat konsumen.

"Jadi, diskon itu tidak bisa diterima jika penerapannya di bawah TBB," tukas Tulus dalam siaran persnya, Kamis (13/6).

Sementara Gojek dan Grab sebagai pemilik layanan ojol tak banyak bersuara di balik polemik ini. VP Corporate Affairs Gojek, Michael Say, mengatakan bakal menghormati apapun keputusan pemerintah tapi berharap hal itu dipertimbangkan secara holistik dari sisi mitra, konsumen, dan industri.

Sedangkan Gojek enggan memberi komentar selama belum melihat isi revisi peraturan. "...kami percaya setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah atas hasil diskusi dan pertimbangan secara matang yang akan memberikan keuntungan bagi semua pihak," kata Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreianno, Rabu (12/6).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR