Mal pelayanan publik bakal hadir di empat kota

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur (kiri) meninjau gedung pelayanan publik Sewaka Dharma di Kota Denpasar, Bali, Senin (28/8). Menpan-RB mengharapkan Pemkot Denpasar segera merealisasikan dan menjadi model percontohan Mal Pelayanan Publik.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur (kiri) meninjau gedung pelayanan publik Sewaka Dharma di Kota Denpasar, Bali, Senin (28/8). Menpan-RB mengharapkan Pemkot Denpasar segera merealisasikan dan menjadi model percontohan Mal Pelayanan Publik.
© Fikri Yusuf /Antara Foto

Pemerintah bakal membangun mal pelayanan publik di empat kota; Batam, Denpasar, Jakarta, dan Surabaya. Mal pelayanan publik adalah pelayanan perizinan dalam satu gedung. Mal ini adalah gagasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Jakarta akan menjadi kota awal menjalankan mal ini. Oktober nanti, mal ini bakal diresmikan. Menurut Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi DKI Jakarta, Dhany Sukma menyatakan, mal ini akan diresmikan antara 5-11 Oktober.

Mal pelayanan publik akan mengintegrasikan seluruh layanan perizinan di satu lokasi. "Ketika masyarakat masuk ke Mal Pelayanan Publik, maka berbagai perizinan maupun non perizinan di tingkat provinsi hingga pusat dapat dilayani," ucapnya, Senin (11/9/2017) seperti dikutip dari Beritajakarta.com.

Layanan publik itu antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP), layanan pertanahan dari BPN, Samsat, PLN, imigrasi, Telkom, dan pelayanan publik lainnya.

Mal Pelayanan Publik ini bakal menempati gedung 14 lantai di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Lantai dasar digunakan oleh Dinas PM dan PTSP DKI Jakarta, dan lantai dua sebagai tempat pelayanan atau urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Untuk lantai tiga dan seterusnya akan digunakan sebagai back office," tandasnya.

Di Batam, mal ini bakal diresmikan November. Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin menyatakan, akan ada 60-an izin yang bakal bisa diurus di mal ini. Namun dari 60-an perizinan itu akan diseleksi lagi. Sebab untuk mal ini, diutamakan perizinan yang sudah menerapkan sistem online.

"Sistemnya mau tak mau harus bisa terintegrasi. (Misal) Ketika mau urus IMB sudah ada database-nya," ujar dia, Selasa (31/8/2017) seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan bermacam Kementerian dan lembaga akan membuka layanannya di mal ini.

Kementerian Dalam Negeri akan hadir dalam pelayanan data kependudukan. Kementerian Keuangan untuk pelayanan NPWP, pajak dan bea cukai. Sementara Kemenkum HAM dalam pelayanan keimigrasian seperti paspor, dan penetapan nama perusahaan atau administrasi hukum umum.

Sementara Kementerian ATR/BPN dalam pelayanan sertifikat tanah. BKPM untuk izin prinsip penanaman modal. Sedangkan Polri memberikan pelayanan antara lain terkait SIM, STNK, SKCK serta surat keterangan kehilangan.

Menteri PAN-RB Asman Abnur menyatakan mal pelayanan publik ini menjadi kunci untuk meningkatkan peringkat ease of doing business (EODB) alias kemudahan berbisnis Indonesia di mata dunia.

Tahun ini, peringkat kemudahan berbisnis Indonesia naik ke peringkat 91 dari sebelumnya 106 pada 2016. "Target pemerintah, tahun depan peringkat 40," ujarnya, Kamis (31/8/2017) seperti dipetik dari situs Kemenaker.go.id.

Dengan terbentuknya mal pelayanan publik, pengurusan izin ditargetkan tidak lagi dalam hitungan hari, melainkan jam.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.