HUKUMAN MATI

Malaysia bersiap hapus hukuman mati

Foto ilusrasi. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad saat mengikuti pertemuan ASEAN Leaders Gathering yang diikuti para kepala negara/pemerintahan negara-negara ASEAN, sekjen ASEAN, direktur pelaksana IMF, presiden Grup Bank Dunia, sekjen PBB di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018).
Foto ilusrasi. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad saat mengikuti pertemuan ASEAN Leaders Gathering yang diikuti para kepala negara/pemerintahan negara-negara ASEAN, sekjen ASEAN, direktur pelaksana IMF, presiden Grup Bank Dunia, sekjen PBB di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018). | Afriadi Hikmal /Antara Foto

Pemerintah Malaysia bakal menghapuskan hukuman mati untuk semua kejahatan dan menghentikan semua eksekusi yang tertunda. Menurut sejumlah media lokal Malaysia, hal itu disampaikan Menteri Hukum Malaysia, Liew Vui Keong, Rabu (10/10/2018).

Keong juga menegaskan bahwa langkah amendemen terhadap hukuman mati akan diajukan dalam sidang parlemen, Senin (15/10). Namun The Sydney Morning Herald, Jumat (12/10), tak bisa meminta komentar langsung dari Keong.

Tetapi Menteri Komunikasi Gobind Singh Deo, Kamis (11/10), membenarkan keputusan kabinet tersebut. "Ini adalah bagian dari janji pemilu kami dan juga sejalan dengan langkah untuk menjauhi hukuman mati di seluruh dunia," katanya.

Koalisi Perdana Menteri Mahathir Mohamad meraih kemenangan mengejutkan dalam pemilihan umum pada Mei 2018. Kubu Mahathir berhasil mengalahkan kubu petahana Najib Razak dengan berjanji untuk menekan angka korupsi yang kian merajalela dan meninjau undang-undang (UU) yang menindas serta UU keamanan nasional lainnya yang dianggap tidak sesuai.

Dalam kesempatan terdahulu, Keong mengatakan akan ada moratorium eksekusi untuk narapidana yang saat ini berada di penjara. "Karena kami menghapus hukuman itu, semua hukuman mati tidak boleh dilakukan," jelas Keong dilansir surat kabar Star (h/t Channel News Asia), Kamis (11/10).

Tak pelak, kebijakan pemerintahan Mahatir pun disambut gembira oleh kelompok pembela hak asasi manusia Amnesty International dengan menyebutnya "langkah untuk kemajuan yang besar". Apalagi, perlakuan Malaysia terhadap terpidana hukuman mati telah memberi noda buruk dalam catatan hak asasi manusia selama bertahun-tahun.

Para terpidana mati kerap dijaga secara kejam dan tidak diberi tahu hasil grasi yang diajukan. Para terpidana baru diberi beberapa hari atau jam ketika eksekusi akan dilaksanakan.

"Tak perlu buang waktu lagi, hukuman mati harus dihapus dari buku sejarah sejak dahulu kala," kata Sekretaris Jenderal Amnesty International, Kumi Naidoo, dalam pernyataannya Kamis (11/10), seraya menjelaskan ada 142 negara di dunia yang sudah menghapus hukuman mati.

Sementara itu, Malaysian Community Care Foundation (MCCF) menyarankan agar pemerintah membentuk komite khusus untuk meninjau langkah tersebut.

"Kami harus mempertimbangkan pendapat orang lain dan mendapatkan fakta dari para ahli hukum tentang masalah ini," kata sang ketua, Halim Ishak, seperti dikutip New Straits Times, Sabtu (13/10).

Ishak menambahkan keputusan menghapus hukuman mati tidak harus dilakukan dengan tergesa-gesa. Tidak perlu mengekor negara lain yang telah lebih dulu menghapus hukuman serupa lantaran kondisi dan kebutuhan masing-masing negara bisa berbeda.

Beberapa akan terselamatkan

Moratorium hukuman mati ini bisa menyelamatkan nyawa beberapa terpidana yang sedang menanti eksekusi matinya. Mereka antara lain, dua perempuan yang dituduh membunuh saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un tahun lalu; Siti Aisyah dari Indonesia dan Doan Thi Huong asal Vietnam.

Ada pula Maria Elvira Pinto Exposto, warga Australia yang dinyatakan bersalah atas penyelundupan narkoba. Perempuan 54 tahun itu ditangkap pada Desember 2014 setelah tertangkap membawa 1,1 kg sabu-sabu saat melewati Kuala Lumpur dalam penerbangan dari Shanghai (Tiongkok) ke Melbourne (Australia).

Seperti halnya Indonesia, Malaysia juga menerapkan ancaman hukuman mati untuk jenis kejahatan seperti narkoba atau pembunuhan. Hampir semua negara Asia Tenggara lainnya, kecuali Kamboja dan Filipina, menerapkan sistem hukuman tersebut di negaranya masing-masing.

Pada April 2017, seperti dilansir surat kabar New Straits Times (h/t The Telegraph), Amnesty International menempatkan Malaysia pada peringkat ke-10 dalam penerapan hukuman mati di antara 23 negara yang melakukan melakukannya pada 2016.

Antara 2007 dan 2017, ada 35 orang digantung, lalu sebanyak 1.267 tahanan berada di ambang kematian, atau sebanyak 2,7 persen dari 60.000 populasi narapidana.

Hukuman mati di Indonesia

Komitmen moratorium pidana mati juga sudah dinyatakan oleh Indonesia lewat reformasi kebijakan pidana. Pada 2018, Indonesia membahas secara serius beberapa rancangan udang-undang yang juga menimbulkan perdebatan tentang pidana mati, yaitu RUU Perubahan UU Terorisme yang disahkan pada Mei 2018 dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang hingga saat ini masih dibahas di DPR.

Namun, menurut catatan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), alih-alih menghapus pidana mati, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang justru kembali mengatur pidana mati sebagai salah satu hukuman untuk tindak pidana terorisme.

Dalam pembahasan RKUHP, meski pemerintah berkeras bahwa pidana mati diatur sebagai pidana “alternatif”--upaya untuk mengkompromikan golongan retentionist dan abolitionist --tetapi jika dilihat lebih jauh, rumusan yang diberikan hanya sebuah konsep yang diragukan akan mengurangi praktik pidana mati. Rumusan tindak pidana masih dengan mudah memasukkan pidana mati sebagai hukuman.

Sebagai catatan, sepanjang Januari sampai dengan September 2017 terdapat 44 kasus yang melibatkan tuntutan dan putusan pidana mati. Sebanyak 38 tuntutan pidana mati dimintakan Jaksa; 27 putusan pidana mati dijatuhkan Hakim--baik dalam kondisi dituntut hukuman mati oleh Jaksa atau tidak-- serta 24 putusan saat Jaksa dan Hakim sama-sama menuntut dan menjatuhkan pidana mati.

Berdasarkan data monitoring ICJR, terjadi peningkatan tuntutan dan putusan pidana mati sampai dengan 2018. Peningkatan ini dianggap sebagai bagian kampanye dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menyatakan sifat keras bagi kasus-kasus narkotika serta adanya beberapa serangan kasus terorisme di Indonesia yang memicu tuntutan massa untuk menjatuhkan pidana mati bagi kasus-kasus terorisme.

ICJR pun merekomendasikan beberapa hal, di antaranya meminta Presiden Joko Widodo segera melakukan evaluasi terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia. Dengan masih terjadinya banyak masalah dalam peradilan pidana, maka moratorium penuntutan hukuman mati layak untuk dilakukan.

Kemudian, meminta MA segera mencabut SEMA 7 Tahun 2014 yang berdampak pada terbatasnya hak konstitusional terpidana mati untuk mengajukan PK. Serta meminta MA untuk mengevaluasi SEMA 1 Tahun 2012 yang telah membatasi akses terpidana mati untuk mengajukan PK.

Sejalan dengan permintaan untuk melakukan moratorium penuntutan hukuman mati, ICJR juga mendesak MA untuk melakukan moratorium penjatuhan pidana mati.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR