Malaysia tak ingin pemeriksaan Siti Aisyah diintervensi

Tersangka Doan Thi Huong dari Vietnam (kiri atas), RI Jong Chol dari Korea Utara (kanan atas), Siti Aisyah dari Indonesia (kiri bawah) dan Muhammad Farid Bin Jallaludin (kiri bawah) terlihat dalam kombinasi siaran tidak bertanggal yang disiarkan oleh Royal Malaysia Police kepada Reuters, Minggu (19/2/2017).
Tersangka Doan Thi Huong dari Vietnam (kiri atas), RI Jong Chol dari Korea Utara (kanan atas), Siti Aisyah dari Indonesia (kiri bawah) dan Muhammad Farid Bin Jallaludin (kiri bawah) terlihat dalam kombinasi siaran tidak bertanggal yang disiarkan oleh Royal Malaysia Police kepada Reuters, Minggu (19/2/2017). | Royal Malaysia Police/Handout via Reuters /ANTARAFOTO

Sudah lebih dari sepekan Siti Aisyah ditahan oleh pihak Malaysia. Namun, hingga kini pemerintah Indonesia belum juga mendapatkan akses untuk bertemu dengan perempuan yang disebut memiliki peranan penting dalam kematian Kim Jong-nam.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan penting bagi pemerintah Indonesia bertemu dengan Siti Aisyah untuk dapat memastikan kebenaran kewarganegaraan yang bersangkutan.

Sebab, meski benar paspor Siti Aisyah dikeluarkan oleh pihak imigrasi Jakarta Barat, namun bisa saja Siti Aisyah yang dimaksudkan pemerintah Malaysia itu ternyata bukanlah warga negara Indonesia (WNI).

"Karena kita belum tahu (bahwa) orang ini sama dengan paspornya," ujar Arrmanatha dalam VOA Indonesia, Jumat (24/2/2017).

Pemerintah turut menyayangkan sikap Malaysia yang baru memberitahukan secara resmi perihal penangkapan Siti Aisyah pada 17 Februari 2017 atau satu hari setelah dirinya diringkus.

Sejak pemberitahuan itu pemerintah sebetulnya sudah mengajukan akses kekonsuleran, namun Malaysia menyebut akses itu baru bisa didapatkan setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan.

Duta Besar Malaysia di Indonesia, Zahrain Mohamed Hashim mengatakan, di bawah hukum Malaysia, penyelidikan harus bebas dari intervensi. Zahrain pun memastikan bahwa Malaysia akan memenuhi hak-hak serta keamanan Siti Aisyah selama masa pemeriksaan.

Desakan Indonesia kepada Malaysia perihal akses kekonsuleran ini sebenarnya tak hanya berkaitan dengan kepastian status kewarganegaraan Siti Aisyah saja, namun juga sebagai bagian dari hak yang dimiliki Indonesia.

Sebab, sesuai dengan putusan Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963, maka Indonesia memiliki hak untuk bisa bertemu dengan "warganya" yang terlibat masalah di negara lain.

Selain itu, jika benar Siti Aisyah adalah WNI, maka pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menunjuk pengacara sebagai pendampingan agar memastikan terpenuhinya hak-hak hukum yang bersangkutan.

Akses konsuler juga dibutuhkan perwakilan Indonesia di Malaysia untuk memastikan kondisi kesehatan Siti Aisyah. Perwakilan Indonesia juga bisa membantu kendala bahasa Siti Aisyah.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berinisiatif melakukan pertemuan trilateral antara para menteri luar negeri Malaysia-Indonesia-Vietnam dalam sebuah pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Filipina pada Rabu (22/2/2017).

Akan tetapi, pertemuan itu ditolak oleh Menteri Luar Negeri Malaysia dengan menyebut bahwa proses penyelidikan akan tetap mengikuti peraturan Malaysia tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

Pemerintah Malaysia memang belum menetapkan status apapun kepada Siti Aisyah, pun kepada lima orang lainnya yang turut ditahan Kepolisian Diraja Malaysia.

Selain enam orang yang ditahan, masih ada lima orang lainnya yang diduga turut terlibat dalam pembunuhan kakak tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, yang sedang dalam pencarian.

Ramai diberitakan sebelumnya, Siti Aisyah direkrut hanya untuk menjadi pelaku prank atau lelucon. Siti Aisyah direkrut empat orang berkewarganegaraan Korea Utara di Kuala Lumpur.

Siti Aisyah ditugaskan untuk menyemprotkan sebuah cairan, dan perempuan lainnya--seorang warga Vietnam--ditugaskan mengusapkan sebuah kain basah ke wajah korban. Dengan tugas itu, Siti Aisyah dijanjikan imbalan sebesar USD100 atau sekitar Rp1,3 juta.

Entah tanpa sepengetahuannya atau tidak, kain yang digunakan tersebut, berdasarkan hasil uji laboratorium otoritas Malaysia, telah dibubuhi racun mematikan "VX Nerve Agent" yang dapat mematikan syaraf-syaraf hanya dalam waktu 30 menit saja.

Kepala Polisi Diraja Malaysia, Khalid Abu Bakar mengatakan tersangka-tersangka lain (dalam pelarian), seperti Hyin Kwang Song, Sekretaris Kedua Kedutaan Korea Utara di Kuala Lumpur, dan Kim Uk Il, seorang karyawan maskapai penerbangan Korea Utara, Air Koryo, adalah orang-orang yang terlatih.

Di sisi lain, Korea Utara tetap bersikeras bahwa pihaknya tak turut campur dalam kematian anak sulung Kim Jong Il yang telah diasingkan sejak 2011 itu.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR