PEMERINTAH DAERAH

Maluku Utara kebut pembangunan infrastruktur jalan

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (kiri) dan Wakil Gubernur Al Yasin Ali mengikuti pelantikan yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Jumat (10/5/2019). Presiden melantik Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara masa jabatan 2019-2024. .
Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (kiri) dan Wakil Gubernur Al Yasin Ali mengikuti pelantikan yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Jumat (10/5/2019). Presiden melantik Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara masa jabatan 2019-2024. . | Wahyu Putro A /AntaraFoto

Penuntasan pembangunan infrastruktur bakal jadi prioritas utama Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang baru dilantik, Abdul Ghani Kasuba dan Al Yasin Ali, dalam lima tahun ke depan.

Salah satu yang bakal dikebutnya adalah pembangunan jalan, baik di Pulau Halmahera—meliputi kabupaten dan kota—dan di ratusan pulau-pulau kecil yang mengelilinginya.

“Mudah-mudahan periode kali ini saya dan wakil bisa melanjutkan proyek tersebut,” ujar Abdul Ghani usai dilantik Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Abdul beralasan, penuntasan pembangunan jalan dibutuhkan untuk menyambung akses infrastruktur yang telah dibangun pemerintah pusat, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai.

Demi mendukung hal tersebut, gubernur petahana ini pun tak segan meminta pemerintah pusat untuk membangunkan jalan bebas hambatan dari Bandar Udara Kuabang Kao Halmahera Utara menuju Ibu Kota Maluku Utara, Ternate.

“Saya minta langsung ke Presiden agar ada jalan bebas hambatan antara ibu kota dan bandara. Kurang lebih 100 kilometer, dengan jalan bebas hambatan bisa kita tempuh dalam 45 menit,” katanya.

Pembangunan jalan bebas hambatan tersebut dinilainya mempermudah akses wisatawan untuk datang ke Maluku Utara, terutamanya menuju KEK Morotai.

Untuk diketahui, kendati KEK Morotai sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada pertengahan April 2019, proses pembangunannya belum rampung 100 persen.

Salah satu ganjalan terbesarnya adalah pembebasan lahan. Dari total 500 hektare lahan yang diperlukan, jumlah yang baru dibebaskan sekitar 240 hektare.

Seiring dengan pengembangan infrastruktur pendukung, Abdul turut menjanjikan pihaknya akan menyelesaikan persoalan pembebasan lahan ini untuk melanjutkan pembangunan KEK Morotai.

“Iya itu juga salah satu yang insyaAllah (dikerjakan). Mudah-mudahan sekarang sudah bisa dimulai,” kata Abdul.

KEK Morotai bakal difokuskan pada dua sektor, yakni kawasan wisata dan industri perikanan.

Targetnya, 1.000 penginapan akan dibangun untuk mendukung kawasan wisata Morotai. Namun dalam perkembangannya, PT Jababeka—selaku pengembang—baru membangun 41 unit saja.

Sementara untuk industri perikanan, sampai saat ini pengembangannya masih terganjal pembebasan lahan dan juga izin yang tak kunjung dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain masalah infrastruktur, pihak pengembang KEK Morotai mengusulkan agar keberadaan Bandara Leo Wattimena di Morotai dikembangkan.

Hal itu demi memberi akses kepada wisatawan mancanegara yang hendak berkunjung ke Morotai tanpa perlu melakukan transit ke beberapa titik terlebih dahulu.

Saat meresmikan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5/2019), Jokowi meminta kepada para kepala daerah untuk menyambung infrastruktur dengan titik-titik yang bisa menjadi potensi penggerak ekonomi.

Khusus di Indonesia Timur, tiga KEK memang sengaja dibangun pemerintah pusat untuk menumbuhkan titik ekonomi baru sehingga berdampak pada pemerataan pembangunan di wilayah setempat.

Adapun dua KEK lainnya adalah KEK Bitung di Sulawesi Utara dan juga KEK Maloi Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kalimantan Timur.

Jokowi mengklaim pembangunan KEK sudah dimulai dan sebagiannya telah rampung. Bahkan, beberapa investor telah menyatakan komitmennya untuk berinvestasi di tiga kawasan tersebut.

Dengan masuknya investasi, maka kebiasaan mengekspor dalam bentuk bahan mentah bisa diakhiri dan beralih menjadi pengolahan industri dalam negeri baik dalam sektor perikanan, kelapa sawit, perkebunan, dan pariwisata.

KEK Bitung memiliki luas hingga mencapai 534 hektare, kemudian KEK Morotai seluas 1.101 hektare, dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan seluas 557 hektare. Masing-masing KEK diprediksi menyerap investasi hingga Rp35 triliun.

Pengembangan SDM

Di samping mengebut pembangunan infrastruktur, Abdul juga menyebut program-program yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga bakal dikerjakan secara beriringan.

Fokus utamanya adalah di sektor pendidikan, dengan gol memperbaiki fasilitas perguruan tinggi yang ada di provinsinya.

Soal kualitas SDM, Maluku Utara memang berada di kelompok yang tertinggal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2018 menempatkan provinsi ini pada urutan kedelapan terbawah.

Skor IPM yang berhasil diraih provinsi ini adalah 67,76, berjarak sekitar empat poin dari standar nasional yang mencapai 71,39.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup penduduk. IPM dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR