REFERENDUM

Mantan Panglima GAM nyatakan masih pro-NKRI

Ketua Umum Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf menyampaikan orasi politik saat kampanye akbar Partai Aceh di lapangan Hiraq, Lhokseumawe, Aceh, Minggu (7/4/2019).
Ketua Umum Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf menyampaikan orasi politik saat kampanye akbar Partai Aceh di lapangan Hiraq, Lhokseumawe, Aceh, Minggu (7/4/2019). | Rahmad /Antara Foto

Bekas Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf mengklarifikasi perihal pernyataannya soal referendum untuk Aceh. Menurut pria akrab disapa Mualem ini, referendum diucapkannya secara spontan dan tidak mewakili rakyat Aceh. Ia menegaskan, masih pro-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Klarifikasi ini dikeluarkan Ketua Umum Partai Aceh itu setelah hampir sebulan isu referendum untuk Aceh mencuat dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Referendum diutarakan Mualem dalam kata sambutan yang disampaikan pada haul ke-9 Deklarator GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan buka puasa bersama kader Partai Aceh di Banda Aceh, pada Senin (27/5/2019) malam.

Alhamdulillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja, itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja," kata Mualem saat itu, disambut yel-yel dan tepuk tangan.

Kontan kalimat tersebut langsung disambut pro-kontra, khususnya oleh warga Aceh itu sendiri. Ada yang langsung menggelorakan semangat untuk referendum, tak sedikit pula yang meminta agar warga berhati-hati terhadap isu tersebut.

Perdebatan berskala nasional ramai terjadi di media sosial, terutama di Twitter dan Facebook.

"Kita menyatu dengan republik ini dengan suatu harapan, harapan yang lebih baik bagi Aceh dan masa depan Aceh selanjutnya tetap dalam negara kesatuan republi," kata Marzuki AR, mantan kombatan GAM yang dekat dengan Muzakir Manaf, kepada BBC (31/5).

"Tetapi kalau saluran-saluran itu perlahan tidak membuahkan hasil, akhirnya beliau harus bersuara lantang seperti itu."

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, langsung bereaksi dengan menegaskan bahwa wacana referendum di Provinsi Aceh tidak bisa terlaksana. Ia menyatakan, semua peraturan yang mengatur tentang upaya referendum sudah tidak ada dan dicabut oleh pemerintah.

"Jadi ruang untuk referendum dalam hukum positif di Indonesia sudah tidak ada, jadi enggak relevan lagi," tandasnya, dikutip CNN Indonesia.

Saat perdebatan soal referendum semakin ramai, Beritagar.id memperoleh klarifikasi dari Mualem yang disampaikan melalui sebuah video berdurasi 1 menit 17 detik dan kemudian beredar di Aceh pada Rabu (12/6/2019) dinihari.

Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) --organisasi tempat bernaung mantan kombatan GAM--itu menyatakan referendum yang ia ucapkan sama sekali tidak mewakili rakyat Aceh. Menurutnya, itu dilakukan olehnya secara spontan dan kebetulan.

"Bahwa menyatakan saya tentang referendum tidak mewakili rakyat Aceh. Saya lakukan hal tersebut secara spontan kebetulan pada even haul meninggalnya Teungku Hasan Muhammad di Tiro," kata Mualem.

Selanjutnya, Mualem menyebut, bahwa dirinya menyadari rakyat Aceh saat ini cinta damai dan pro-NNKRI. Ia berharap Aceh ke depan harus lebih maju dengan membangun Provinsi Aceh dalam bingkai NKRI.

"Hal-hal lain yang menurut saya belum sesuai pasca-MoU Helsinki akan saya buat suatu sendiri guna menuntaskan semua butir-butir MoU Helsinki ke depan," tutur dia.

MoU Helsinki adalah nota kesepahaman antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Republik Indonesia. Perjanjian damai ini diteken di Kota Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005. Perjanjian damai itu mengakhiri konflik bersenjata di Aceh yang terjadi sejak GAM dideklarasikan pada 4 Desember 1976 di pedalaman Pidie.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR