Musisi, Marcell Siahaan dalam satu sesi foto untuk Beritagar.id pada Rabu (06/02/2019) di Lawless Burger Bar, bilangan Kemang, Jakarta Selatan.
Musisi, Marcell Siahaan dalam satu sesi foto untuk Beritagar.id pada Rabu (06/02/2019) di Lawless Burger Bar, bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Beritagar.id / Wisnu Agung Prasetyo
RUU PERMUSIKAN

Marcell Siahaan: Penggagas RUU Permusikan cuma orang-orang tertentu

Dia menolak RUU Permusikan. Baginya draf beleid itu telah menyalahi tata cara pembentukan undang-undang. Dia juga tak menganjurkan bongkar pasang pasal.

Marcell Siahaan, 41 tahun, telanjur tenar sebagai penyanyi solo. Meskipun, baginya, dunia musik tak melulu tentang aktivitas menyenandungkan nada-nada pop atau R&B.

Sebagian orang masih mengingatnya sebagai penabuh drum Puppen, band terpandang di skena bawah tanah Bandung pada era 1990-an.

Pun, boleh jadi hanya penikmat musik arus tepi yang masih mengacuhkan ketukan drum Marcell untuk Konspirasi, band grunge yang didirikannya bersama Candra "Che" Johan (Cupumanik), Edwin Syarif (Cokelat), dan Denny Hidayat (eks Perfect Minors).

Agaknya, kian kecil lagi jumlah orang yang paham minat Marcell di luar musik. Perihal ketertarikannya pada dunia hukum.

Lima tahun dia habiskan buat studi hukum di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Di tengah kesibukan bermusik, dia juga merampungkan proses uji advokat yang diselenggarakan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) pada 2011.

Minatnya pada hukum bikin Marcell kasak-kusuk saat dengar kabar tentang Rancangan Undang-Undang Permusikan (RUU Permusikan).

Kini dia ikut dalam barisan Koalisi Nasional Tolak (KNTL) RUU Permusikan. “Musik itu luas. Enggak mungkin mengatur musik dalam 54 pasal,” katanya kepada Muammar Fikrie, Heru Triyono, Andi Baso Djaya, dan Wisnu Agung Prasetyo.

Konon, pelantun lagu “Firasat” itu sudah membaca gelagat buruk tentang RUU Permusikan sejak akhir 2017. Sedari awal, kata dia, penyusunan RUU terkesan tertutup.

Dia mengaku malah dapat informasi draf beleid itu dari orang di luar musik. “Ada wartawan yang kasih kabar pertemuan pelaku musik dan legislator di DPR. Gue juga dengar kabar ini dalam beberapa acara Ditjen Kekayaan Intelektual,” ujarnya.

Kami mengobrol selama satu jam di Lawless Burgerbar, bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (6/2/2019). Saat tukar cakap, Marcell terdengar seperti pakar hukum alih-alih musisi.

Marcell Siahaan bergaya untuk Beritagar.id selepas mengobrol soal RUU Permusikan di Lawless Burger Bar, bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (06/02/2019) .
Marcell Siahaan bergaya untuk Beritagar.id selepas mengobrol soal RUU Permusikan di Lawless Burger Bar, bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (06/02/2019) . | Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Sejak kapan Anda mendengar kabar soal RUU Permusikan?
Sejak 2017, gue sudah dengar rumor RUU Permusikan. Gue dapat satu versi naskah akademik. Sempat juga lihat foto beberapa “penggagas” (red: musisi) yang senyam-senyum dengan anggota DPR.*

*) Juni 2017, DPR bertemu beberapa perwakilan organisasi musik di Indonesia, macam KAMI (Kami Musik Indonesia), Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu,dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), dan ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia).

Bagaimana pandangan Anda atas pertemuan itu?
Gue enggak masalah dengan gagasannya. Tapi kok enggak ngajak-ngajak.

Padahal mereka mengatasnamakan pergerakan musisi. Tapi apakah pergerakan itu representing all the indonesia musician? i don't think so.

Kenapa enggak representatif?
Warga musik Indonesia itu besar sekali: mainstream, independen, tradisional, dan seterusnya. Tapi penggagas RUU Permusikan cuma orang-orang tertentu.

Sempat tanya juga ke label yang menaungi gue. Ada terima sosialisasi, atau naskah akademik? Cuma satu-dua label tertentu yang datang pertemuan itu. Padahal di Indonesia itu ada 66 label--termasuk yang independen.

Jadi enggak ada proses duduk bareng sebelumnya?
Iya. Biar fair, sebagai penyanyi atau pemain band, kita mungkin saja berkompetisi, berseteru, atau beda pendapat. Tapi kalau kita bicara tentang sesuatu yang menyangkut kemaslahatan bersama, maka harus mau mengajak kompetitor.

Menurut Anda apa masalah utama dalam RUU Permusikan?
Isi RUU-nya copy paste atau tumpang tindih dengan aturan lain, seperti UU Hak Cipta.

Naskah akademiknya memasukkan unsur dari blogspot atau tugas akhir. Padahal naskah akademik mestinya berisikan studi perbandingan atas UU yang sudah ada.

Jadi perancangan RUU ini sudah keliru sedari awal….
Sudah cacat sejak awal. Gue berargumen berlandaskan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dasar terbitnya sebuah undang-undang.

Pada Pasal 5 disebutkan pembentukan perundangan-undangan harus memiliki kejelasan tujuan (poin a). Lalu ada tambahan soal “keterbukaan” (poin g). Apakah ketika membuat RUU Permusikan ada kontribusi dari warga musik Indonesia yang luas?

Tentang poin “tujuan”, Anda mau bilang RUU Permusikan tidak punya sasaran...
Tujuannya tidak jelas. RUU Permusikan ini mau melindungi atau mengatur apa? Ada yang bilang mau melindungi pelaku musik. Ada lagi yang bilang buat menghindari konten berbau pornografi atau provokasi. Siapa yang mau dilindungi? Pendengar musik?

Belum lagi, ada aturan ketentuan pidana. Orang kalau mentok menyusun undang-undang, paling gampang bikin pasal pidana. Begitu ada yang bertentangan, pidanain.

Bagaimana bila pasal-pasal bermasalah dihapuskan? Misal, pasal yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi serta ancaman pidananya ditiadakan…
Mengacu UU No. 12/2011, RUU Permusikan ini sebaiknya dicabut. Meneruskannya, berarti bukan cuma enggak mengerti musik, tapi juga enggak mengerti sistem perundangan-undangan.

Tidak bisa lagi berkutat pada pasal-pasal tertentu. Kalau begitu, orang-orang yang punya kepentingan dalam RUU ini bisa bikin pasal tandingan.

Apa yang akan terjadi bila RUU ini disahkan?
Chaos. Bukan hanya musisi, tapi juga orang kebanyakan (publik) kena dampaknya.

"RUU ini mematikan telinga orang, hak asasi untuk mendengarkan musik."

Marcell Siahaan

Apakah aturan yang ada belum mengakomodir musisi? Misal UU Hak Cipta, UU Pemajuan Kebudayaan, dan UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
Kita akan tahu efektif atau tidaknya sebuah undang-undang kalau disosialisasikan sekaligus diimplementasikan.

Ada juga penggagas RUU Permusikan yang bilang alasan bikin RUU ini karena orang enggak ngeh UU Hak Cipta. Lantas, apakah jawabannya bikin UU baru? Itu logikanya ‘bunuh semut pakai nuklir’.

Sebenarnya, perlu atau tidak kita punya aturan spesifik soal musik?
Bisa saja buat undang-undang. Tapi, gue enggak sepakat pakai istilah “Permusikan”. Misal, namanya Tata Kelola Industri Musik Indonesia. RUU itu harus lex specialis (bersifat khusus) dari UU Hak Cipta, UU pemajuan kebudayaan, dan seterusnya.

Mulai dari awal. Studi banding dengan undang-undang sebelumnya. Libatkan musisi seluas-luasnya, budayawan, ahli hukum, sosiolog, psikolog, dan seterusnya.

Apakah harus dalam bentuk UU?
Alternatif lain, dari UU yang sudah ada (Pemajuan Kebudayaan, Hak Cipta, dan lain-lain) bikin peraturan pemerintah. Itu lebih simpel. Apalagi bagi mereka yang katanya dekat dengan Presiden Jokowi.

Bagaimana Anda melihat kiprah KAMI dan Glenn Fredly dalam isu RUU Permusikan ini?
Gue tahu dia berusaha--dengan caranya. Hanya saja ketika dia mengajak 10, 50, atau 200 orang, maka yang tahu cuma 10, 50, atau 200 orang itu. Tiap langkah ada konsekuensinya. Gue juga menolak RUU Permusikan juga pasti punya konsekuensi.

Kalau dia ngajak kita dari awal, belum tentu jadinya RUU. Atau malah peraturan pemerintah, misalnya.

Anda diundang dalam Konferensi Musik Indonesia* di Ambon (Maret, 2018)?
Diundang. Gue enggak mau datang, karena enggak mau menempatkan diri di sana. Gue pengen tetap objektif.

*) Dalam wawancara dengan Beritagar.id, Glenn menyebut Konferensi Musik Indonesia tidak spesifik membahas RUU Permusikan. Melainkan sekadar tata kelola.

Ada pandangan soal diskusi para musisi di Cilandak Town Square (4/2/2019)…
Mas Anang Hermansyah (musisi sekaligus anggota Komisi 10 DPR) banyak diserang. Gue juga bertanya ke dia. Tapi pada satu titik, gue iba sama Mas Anang. Enggak bisa juga menumpahkan kekesalan hanya ke dia. Legislator lain mana?

Lalu yang kemarin ikut foto-foto di DPR malah cuci tangan, “Kita enggak ikutan nyusun”. Lu ngerasa enggak, pertemuan kemarin jadi kayak konferensi pers buat klarifikasi.

Musisi, Marcell Siahaan berpose untuk Beritagar.id pada Rabu (06/02/2019) di Lawless Burger Bar, bilangan Kemang, Jakarta Selatan.
Musisi, Marcell Siahaan berpose untuk Beritagar.id pada Rabu (06/02/2019) di Lawless Burger Bar, bilangan Kemang, Jakarta Selatan. | Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Apa pandangan Anda soal musisi yang dekat dengan kekuasaan?
Siapa saja bisa dekat dengan kekuasaan, tapi setiap orang punya hidden agenda. Tinggal dilihat baik apa enggaknya.

Gue akan mendukung siapa pun yang mau masuk ke dalam sistem (atau dekat dengan kekuasaan), selama punya tujuan baik.

Agaknya musisi juga tidak peduli soal hukum, sebelum isu RUU Permusikan muncul...
Musisi memang tidak perlu jadi ahli hukum, tapi harus sadar tentang hak dan tanggung jawab mereka.

Gue rasa momen penolakan RUU Permusikan ini menyenangkan karena mereka jadi mau tahu soal itu semua.

Ada kritik soal KNTL RUU Permusikan yang terkesan eksklusif. Hanya berkisar di skena dan kota tertentu…
Gue mengingatkan, jangan sampai koalisi ini cuma jadi pergerakan anak indie. Kita harus mengajak semua warga musik Indonesia. Kalau enggak, apa bedanya kita sama mereka-mereka yang menggagas RUU ini?

Gue sendiri lebih dikenal di mainstream. Tapi gue mendukung, karena tahu ini benar. Emang harus ditolak RUU-nya. Kebetulan gue paham hukum. Masak gue diam aja.

Isu RUU Permusikan bisa jadi tunggangan pada tahun politik. Bagaimana KNTL RUU Permusikan menghindari itu?
Untuk membuktikan kita pure hanya dengan kampanye terus menerus. Kita push petisi (dukungan publik).

Gue bantu kasih perspektif hukum. Ada juga yang riset seperti Rara Sekar (eks Banda Neira). Ada yang ngurusin kampanye di media sosial, kayak Arian (Seringai). Semua orang (KNTL RUU Permusikan) bergerak.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR