KEBEBASAN PERS

Maria Ressa dan fitnah digital rezim Duterte

Maria Ressa, CEO dan Direktur Eksekutif Rappler bebas dengan jaminan setelah satu malam ditahan di penjara markas Biro Investigasi Nasional, Manila, Filipina, 14 Februari 2019.
Maria Ressa, CEO dan Direktur Eksekutif Rappler bebas dengan jaminan setelah satu malam ditahan di penjara markas Biro Investigasi Nasional, Manila, Filipina, 14 Februari 2019. | Alecs Ongcal /EPA-EFE

Dunia mengenal Maria Ressa sebagai sosok yang lantang menyuarakan kritik terhadap pemerintah Filipina.

Namanya pernah diabadikan sebagai salah satu dari empat sosok tahun 2018 (Person of The Year) Majalah TIME. Beragam penghargaan bergengsi di bidang jurnalistik, termasuk Knight International Journalism tahun 2018, berhasil dibawa pulang oleh salah satu pendiri Rappler ini.

Tak ayal, ketika ia dijemput paksa oleh pasukan bersenjata lengkap di ruang kerjanya sendiri, Rabu (13/2/2019), dunia bereaksi dengan melancarkan protes kepada pemerintah Filipina.

Tuduhan pelanggaran Undang-Undang Kejahatan Siber yang dialamatkan kepadanya dinilai Reporters Without Borders (RSF) tak memiliki kekuatan hukum yang mendasar. Sekretaris Jenderal RSF Christophe Deloire menyebut pemerintah Filipina sengaja mencari kesalahan untuk membungkam Ressa.

“Kami telah meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk menengahi secepat mungkin demi mengakhiri pelecehan ini. Pada saat yang sama, kami juga meminta pengadilan yang menangani kasus ini untuk membatalkan semua tuduhan terhadap Maria Ressa dan Rappler,” ucap Deloire dalam pernyataan resminya.

Tekanan RSF dan pihak lainnya yang membuat Biro Investigasi Nasional (NBI) Filipina sepakat membebaskan Ressa, meski dengan uang jaminan senilai 100.000 peso Filipina (setara Rp27 juta).

Ressa, mengutip laporan Aljazeera, bisa keluar dari tahanan meski hal ini tak serta merta mengakhiri tuduhan kepadanya. Ancaman penjara maksimal 12 tahun masih membayangi mantan koresponden CNN ini.

“Apa yang kita saksikan di sini adalah matinya demokrasi oleh seribu luka sayatan. Ini semua tentang dua hal; penyalahgunaan kekuasaan dan menjadikan hukum sebagai senjata,” kata Ressa kepada puluhan jurnalis yang sudah menantinya di halaman pengadilan Manila, Kamis (14/2/2019).

Penangkapan Ressa berkaitan dengan artikel lawas anak buahnya, Reynaldo Santos, Jr., yang terbit Mei 2012, atau empat bulan sebelum undang-undang yang diduga dilanggarnya diberlakukan.

Artikel itu menggambarkan adanya dugaan bisnis gelap peredaran obat terlarang dan perdagangan manusia yang dilakukan oleh pengusaha Filipina, Wilredo Keng.

Dalam tulisannya, Santos menyebut Mantan Hakim Agung Renato Corona menggunakan sebuah kendaraan yang didaftarkan atas nama Keng saat dirinya dimakzulkan. Dugaan bisnis gelap Keng ini diklaim berasal dari laporan intelijen dan pemberitaan lainnya.

Ressa menekankan bahwa medianya telah meminta konfirmasi Keng atas dugaan tersebut, namun yang dituju tidak merespons. Baru lima tahun kemudian Keng merespons dengan melayangkan gugatan ke pengadilan atas tudingan pencemaran nama baik dan fitnah digital.

Februari 2018, Kepala Divisi Kejahatan Siber NBI Manuel Eduarte menutup penyidikan kasus ini karena tak ada bukti sahih yang menguatkan dugaan ini.

Namun, delapan hari kemudian, NBI membuka kembali kasus ini dan mengajukannya ke Departemen Kehakiman atas dasar teori continuous publication atau penerbitan naskah yang belum dianggap lengkap.

Keng, di pihak lain, mengklaim pihaknya telah berupaya memberikan hak jawab dan berulang kali meminta Rappler mencabut artikel itu, namun permintaannya tak pernah digubris.

Nama Duterte kembali muncul sebagai otak di balik kegaduhan ini. Sebab, ini adalah kesekian kalinya Ressa dan Rappler terbelit masalah hukum.

Pertengahan Januari 2018, Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Filipina (SEC) mencabut sertifikat korporasi Rappler. Pencabutan itu dilakukan lantaran Rappler dianggap melanggar pembatasan kepemilikan asing atas media massa yang berlaku dalam konstitusi Filipina.

SEC mengancam akan menyerahkan surat pencabutan sertifikat itu kepada Departemen Kehakiman untuk selanjutnya dijadikan dasar penutupan kantor berita Rappler.

Untuk diketahui, Rappler pertama kali terbentuk dari modal dua investor asal AS; North Base Media dan Perre Omidyar, CEO Omidyar Network dan mantan pendiri eBay.

Lalu, pada Desember 2018, Departemen Kehakiman Filipina kembali menjatuhkan gugatan kepada Ressa dengan empat dakwaan seputar penghindaran pajak.

Ressa telah bersumpah bahwa dirinya tidak melakukan semua yang dituduhkan pengadilan. Uang senilai 204.000 peso (sekitar Rp55 juta) pun digelontorkannya sebagai jaminan penahanan pengadilan.

Di luar dari seluruh gugatan yang dialamtkan kepadanya, Ressa dan Rappler mengaku akan terus melanjutkan tugas jurnalistik dengan melaporkan kebenaran dari apa yang dilihat dan didengar.

Menurutnya, upaya-upaya hukum ini menggambarkan seberapa besar keinginan pemerintah Filipina untuk memberangus para jurnalis. Termasuk dengan menahannya semalaman di penjara.

"Kami tidak terintimidasi. Tidak ada gugatan hukum, propaganda hitam, dan kebohongan yang bisa memberangus barisan jurnalis Filipina," kata Ressa.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR