PILPRES 2019

Masih ada 7 juta pengangguran di Indonesia

Sejumlah pencari kerja melihat informasi lowongan kerja pada acara Job Fair 38 di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (14/2/2019). Bursa yang diikuti 48 perusahaan tingkat nasional dengan 574 posisi ini diharapkan mengurangi pengangguran.
Sejumlah pencari kerja melihat informasi lowongan kerja pada acara Job Fair 38 di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (14/2/2019). Bursa yang diikuti 48 perusahaan tingkat nasional dengan 574 posisi ini diharapkan mengurangi pengangguran. | Aloysius Jarot Nugroho /Antara Foto

Isu ketenagakerjaan akan menjadi salah satu tema yang diangkat dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/3/2019). Debat yang hanya akan diikuti kedua cawapres, nomor urut 01 Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Sandiaga Uno juga akan beradu program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya.

Masalah ketenagakerjaan yang perlu diperhatikan satu di antaranya adalah mengurangi angka pengangguran. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih sebesar 5,34 persen. Artinya, masih ada 7 juta penduduk yang menganggur.

Berdasarkan data BPS yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018 sebanyak 131,01 juta orang, naik 2,95 juta orang dibanding Agustus 2017. Sejalan dengan itu, Tingkat Partsipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat 0,59 persen poin.

Angkatan kerja ini terdiri dari penduduk bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2018, terdapat 124,01 juta orang penduduk bekerja atau bertambah 2,99 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan, pengangguran mencapai 7 juta orang atau berkurang 40 ribu orang dari tahun 2017.

Dalam upaya memperbaiki kualitas dan peningkatan daya saing tenaga kerja (Kebijakan RPJMN 2015-2019), Pemerintah menargetkan penurunan TPT hingga mencapai 4,00-5,00 persen pada tahun 2019, serta penciptaan kesempatan kerja sebesar 10,00 juta selama 5 tahun.

Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan (P2K) LIPI, Triyono, mengungkapkan masalah ketenagakerjaan yang perlu diperhatikan dan dicarikan jalan keluarnya adalah kurangnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Apalagi dalam menghadapi revolusi industri 4.0, tenaga kerja Indonesia dianggap belum memiliki kesiapan dan keterampilan (skill) yang mumpuni.

Menurutnya, kekurangan skill turut disebabkan oleh rendahnya pelatihan keterampilan dan keahlian yang diterima tenaga kerja sebelum memasuki dunia kerja.

"Dilihat dari suplai, masih belum siapnya lulusan SMK dan perguruan tinggi dalam bersaing di pasar kerja. Perlu adanya pelatihan bagi tenaga kerja maupun siswa agar memiliki keahlian dan ketrampilan sehingga mampu bersaing," ujar Triyono, seperti dinukil Bisnis, Selasa (12/3/2019).

Menyoal pengangguran, ahli ekonomi Chatib Basri berpendapat ada yang hal perlu dilihat di sini, yaitu persentase penganggur muda yang berpendidikan SMA ke atas meningkat dari 60 persen (2014) menjadi 74 persen (2018).

Ini disebabkan oleh peningkatan penganggur muda dengan pendidikan SMK dari sekitar 23 persen (2014) menjadi 33 persen (2018) dan juga diploma dan sarjana dari 4,4 persen (2014) menjadi 10 persen (2018).

Artinya, persentase penganggur muda memang berkurang, tetapi itu untuk mereka yang berpendidikan SMA ke bawah --terutama SD ke bawah (turun dari 55 persen pada 2014 menjadi hanya 10 persen pada 2018). Apa artinya?

"Pertumbuhan ekonomi tak sepenuhnya menyerap kelompok usia muda (15-24 tahun) yang berpendidikan SMA ke atas. Mengapa? Secara intuitif, penganggur muda yang kurang berpendidikan mungkin akan relatif lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan," ujar Menteri Keuangan era Presiden SBY ini.

Konversi pendidikan berbasis kejuruan

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah, menekankan bahwa sudah saatnya pemerintah memperbaiki kurikulum pendidikan menengah atas.

Bila perlu, pemerintah bisa mengurangi porsi pendidikan setingkat menengah atas (SMA) dan mengonversinya ke pendidikan berbasis kejuruan (SMK). "Pemerintah harus mengoptimalkan SMK agar para lulusannya bisa terserap dan bisa menjadi wirausaha baru," sebut Rusli kepada Beritagar.id.

Selain persoalan tingkat pendidikan pelamar kerja, sektor yang dicari juga terus bergerak sesuai kebutuhan zaman. Kategorisasi sektor dalam data ini disesuaikan dengan kategorisasi yang berlaku di Kementerian Tenaga Kerja.

Dalam penelisikan lewat Jobstreet.com per April 2018, kegiatan jasa menjadi yang paling banyak dicari. Sektor Kegiatan Jasa Lainnya meliputi perusahaan jasa alat berat, jasa keamanan (satpam), LSM, percetakan penerbitan, dan lain lain.

Informasi dan komunikasi--tak begitu mengejutkan--menjadi peringkat ketiga sektor paling dicari di bursa tenaga kerja. Di atasnya, ada industri pengolahan yang jadi favorit kedua. Sementara sektor pertambangan dan penggalian, masuk peringkat ketiga dari bawah. Hanya 2,3 persen peminatnya.

Artinya, konversi pendidikan berbasis kejuruan juga harus mencermati sektor pekerjaan yang masih berkembang dan diminati oleh bursa tenaga kerja. Memproduksi terlalu banyak tenaga administrasi pemerintahan, misalnya, tak banyak diminati belakangan ini.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR