PENCEGAHAN KORUPSI

Masih ada waktu untuk merevisi Pansel KPK

Ketua KPK Agus Rahardjo berpidato di hadapan sejumlah perwakilan ormas islam dalam acara sinergi dakwah antikorupsi di Jakarta, Senin (20/5/2019).
Ketua KPK Agus Rahardjo berpidato di hadapan sejumlah perwakilan ormas islam dalam acara sinergi dakwah antikorupsi di Jakarta, Senin (20/5/2019). | Akbar Nugroho Gumay /AntaraFoto

Komposisi Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk Presiden Joko “Jokowi” Widodo dikritik.

Para pegiat antikorupsi sepakat menyebut sembilan nama yang menentukan wajah pimpinan KPK periode 2019-2023 itu penuh dengan rekam jejak yang patut dipertanyakan. Desakan untuk merombak total susunan Pansel KPK pun menguat.

Mantan Pimpinan KPK Abraham Samad mengaku kecewa saat nama-nama Pansel KPK diumumkan. Samad berharap Jokowi mau meninjau kembali putusannya mengingat masih ada waktu 7 bulan sebelum masa jabatan Pimpinan KPK saat ini berakhir.

“Apa mungkin, dengan komposisi Pansel KPK seperti saat ini bisa menjaring dan menemukan calon pimpinan KPK yang berintegritas dan mampu memerangi korupsi tanpa pandang bulu?” ucap Samad, dalam kutipan rilis Indonesia Corruption Watch (ICW) yang diterima redaksi, Senin (20/5/2019) sore.

Akademisi Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, dengan tegas menyatakan penunjukan Pansel KPK saat ini tidak menggambarkan keberpihakan Presiden kepada upaya pemberantasan korupsi.

Sebaliknya, kemunculan sembilan nama ini justru menimbulkan banyak kekhawatiran akan kualitas Pimpinan KPK yang bakal terpilih.

“Saya khawatir KPK pada masa depan penuh dengan kepentingan politik. Seharusnya Presiden dapat mengganti Pansel dengan para akademisi yang tidak berorientasi pada instansi terutama yang suka menakut-nakuti KPK,” ucap Abdul.

Mantan Pimpinan KPK lainnya, Busyro Muqoddas menekankan, jika Jokowi tetap enggan merombak nama-nama Pansel KPK, maka dirinya hanya berharap kesembilan sosok itu mau membuka ruang diskusi bersama pegiat antikorupsi dan perwakilan wadah pegawai KPK.

“Hasil diskusi itu dapat dijadikan panduan untuk merumuskan program seleksi termasuk penunjukan lembaga assessment yang terdiri dari unsur kampus, aktivias antikorupsi, dan tokoh publik yang jelas keberpihakannya pada gerakan antikorupsi,” kata Busyro.

Selain itu, Busyro berharap Pansel KPK memuat peraturan agar Pimpinan KPK periode saat ini tidak ikut mendaftar kembali.

“Mendesak agar daulat rakyat dihormati,” tuturnya.

Adapun rekam jejak tercoreng beberapa anggota Pansel KPK yang dirangkum Masyarakat Koalisi Antikorupsi adalah:

  1. Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan Ham, Mualimin Abdi

    Mualimin Abdi pernah terbukti melakukan plagiat makalah saat mengikuti seleksi sebagai Dirjen Perundang-undangan, 2014.

    Mualimin juga tidak melaporkan hartanya berupa polis asuransi sebesar Rp2,5 miliar pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Selain bermasalah dengan kejujuran, Mualimin pernah menggugat jasa penatu dengan tuntutan ratusan juta lantaran jas senilai Rp10 juta miliknya mengerut.
  2. Yenti Garnasih dan Harkristuti Harkrisnowo

    Dua nama ini disebut tidak memiliki semangat antikorupsi. Keduanya dituding mendukung upaya pelemahan korupsi dengan masuk dalam tim perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP.
  3. Indriyanto Seno Adji

    Indriyanto tercatat pernah menjadi advokat yang membela koruptor dalam beberapa persidangan sebelum akhirnya terpilih menjadi salah satu pimpinan KPK.

    Padahal merujuk Pasal 36 huruf a UU KPK, pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan pihak yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Saat menggelar konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin sore, Yenti menegaskan bahwa penunjukan dirinya sebagai Ketua Pansel Calon Pimpinan KPK adalah murni berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2019.

Yenti pun menjamin dirinya dapat bertindak independen dan amanah dalam seluruh proses pemilihan nanti.

Seluruh proses seleksi, jelas Yenti, bakal dilakukan secara terbuka. Seluruh proses seperti pendaftaran administrasi, seleksi administrasi, ujian kompetensi, penyampaian makalah, tes kesehatan, dan seterusnya bakal diumumkan kepada publik.

Yenti juga membuka ruang diskusi bagi semua pihak yang ingin memberi masukan terhadap proses pemilihan.

“Akan ada penelusuran rekam jejak ke Polri, Kejaksaan, KPK, PPATK, Mahkamah Agung, BIN, dan BNPT. Karena penting juga agar jangan ada kelompok yang terpapar radikalisme,” kata Yenti.

Persyaratan pendaftaran Capim KPK diumumkan

Kendati proses pendaftaran calon pimpinan (capim) masih akan dimulai satu bulan ke depan, namun Pansel KPK telah mengumumkan persyaratan yang harus dipenuhi para kandidat.

Persyaratan itu di antaranya adalah surat lamaran yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp6.000, dilengkapi dengan riwayat hidup, pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar.

Kemudian fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), NPWP, ijazah S1, S2, dan atau S3 yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk lulusan dalam negeri, atau instansi yang berwenang bagi lulusan luar negeri.

Lampiran lainnya, surat pernyataan mempunyai pengalaman di bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan sekurang-kurangnya 15 tahun dengan menyebutkan instansi-instansi tempat bekerja, dibuat di atas kertas bermeterai Rp6.000.

Selanjutnya melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit pemerintah, surat keterangan catatan kepolisian asli dan masih berlaku, surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp6.000 dan bertanggal yang menyatakan bahwa calon pelamar tidak menjadi pengurus partai politik.

Calon pelamar juga wajib melampirkan surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp6.000 yang menyatakan jika terpilih menjadi pimpinan KPK bersedia melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya, tidak menjalankan profesi selama menjadi anggota KPK, dan melaporkan harta kekayaan.

Lampiran terakhir adalah makalah tentang menggagas akselerasi peran KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan maksimal 10 halaman, font 11, Arial, dan 1,5 spasi.

Berkas pendaftaran bisa dikirim ke kantor Sekretariat Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Kementerian Sekretariat Negara, Gedung I Lantai 2, Jalan Veteran Nomor 18, Jakarta Pusat 10110.

Berkas juga bisa dikirimkan melalui pos atau melalui email ke alamat panselkpk2019@setneg.go.id.

Salinan cetak (hardcopy) berkas diserahkan pada saat uji kompetensi. Pendaftaran Capim KPK tidak dipungut biaya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR