PILKADA 2018

Masih ada warga yang belum masuk DPT Pilgub Maluku Utara

Seorang polisi menjaga tumpukan kertas suara untuk pemilihan gubernur Maluku Utara di Ternate, Kamis (31/1/2018).
Seorang polisi menjaga tumpukan kertas suara untuk pemilihan gubernur Maluku Utara di Ternate, Kamis (31/1/2018). | Hairil Abdul Rahim /Beritagar.id

KPU Maluku Utara (Malut) mendistribusikan kertas surat suara untuk pemilihan gubenur (pilgub) Malut 2018. Seluruh kertas suara telah tiba di sepuluh kabupaten dan kota di Malut pada Kamis (31/5/2018).

Jumlah kertas suara mencapai 766.442 lembar. Jumlah itu lebih banyak dari jumlah calon pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Malut, 747.719 yang disahkan KPU untuk menyalurkan suara pada 27 Juni mendatang.

Jadi, ada kelebihan 18.723 lembar. Dan jumlah itu jelas penurunan dari pilgub Malut pada 2013 yang daftar calon pemilih dalam DPT mencapai 813.325 jiwa.

Adapun rekapitulasi kertas suara yang sudah dikirim adalah 73.002 lembar untuk Halmahera, Halmahera Selatan 144.753 lembar, Halmahera Tengah 33.809 lembar, Halmahera Timur 56.281 lembar, Halmahera Utara 132.802 lembar, Kepulauan Sula 58.389 lembar, Ternate 116.971 lembar, Tidore Kepulauan 68.674 lembar, Morotai 45.315 lembar, dan Pulau Taliabu 36.446 lembar.

Dari distribusi itu, sisa surat suara di Halmahera Barat mencapai 1.781 lembar, Halmahera Selatan 3.531, Halmahera Tengah 825, Halmahera Timur 1.297, Halmahera Utara 3.240, Kepulauan Sula 1.424, Kota Ternate 2.853, Kota Tidore Kepulauan 1.702, Pulau Morotai 1.105, dan Pulau Taliabu sebanyak 889 lembar.

Ketua KPU Malut Syahrani Somadayo menyatakan penurunan drastis jumlah calon pemilih dalam DPT untuk pilgub 2018 dibanding edisi 2013 adalah persoalan data KTP elektonik. Ada warga yang belum melakukan perekaman data untuk KTP elektronik.

Selain itu, ada pula calon pemilih yang tak punya identitas. Bahkan KPU Malut menemukan 7.000 jiwa yang masuk dalam daftar pemilih ganda pada DPT 2013 dan Daftar Pemilih Sementara 2018.

KPU Malut pun sudah mencoret mereka dari DPT Pilgub Malut 2018. Dari sana KPU Malut pun langsung menetapkan ada 747.719 pemilih yang sah untuk menyalurkan suaranya dalam pilgub Malut 2018.

Syahrani optimistis data yang dimasukkan melalui proses tahapan hingga pleno itu sudah sesuai aturan. Syahrani mengatakan warga Malut yang tidak masuk DPT itu akan disertakan ke dalam daftar pemilih tambahan pada 27 Juni nanti.

"Dia masih dapat menyalurkan hak suaranya pada saat pemilihan nanti. Dia bisa memilih pada hari H, tapi pada jam terakhir setelah seluruh warga yang namanya masuk dalam DPT melakukan pemilihan atau 1 jam sebelum TPS tutup," kata Syahrani.

"Yang bersangkutan bisa memilih asal membawa KTP elektronik atau surat keterangan dari Dinas Catatan Sipil, itu pun kalau surat suara masih ada."

Informasi yang dihimpun Beritagar.id mengungkapkan KPU kabupaten atau kota masih menyortir surat suara setelah menerima distribusi dari KPU Malut. Pemeriksaan dilakukan untuk mencari surat suara yang cacat atau rusak. Dan bila itu terjadi, jumlah suara bakal makin berkurang.

Syahrani menambahkan, surat suara tersebut tidak diperuntukkan bagi DPT tambahan. Surat suara yang tiba tersebut jumlahnya sesuai rincian kebutuhan pada DPT.

"Kita sudah lakukan pemutakhiran data berulangkali, ternyata masih ada warga yang tidak terdata. Jadi kami sarankan bila kehabisan surat suara pada saat pencoblosan nanti, maka (pemilih tambahan yang tidak masuk DPT) akan dialihkan ke TPS terdekat yang masih ada surat suaranya," katanya lagi.

Lembar rekapitulasi kebutuhan surat suara untuk pilgub Maluku Utara 2018.
Lembar rekapitulasi kebutuhan surat suara untuk pilgub Maluku Utara 2018. | Hairil Abdul Rahim /Beritagar.id
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR