Masih layakkah Yogya disebut kota toleran?

Kalau anjing dan kucing yang sering disebut tak pernah akur bisa saling bertoleransi, masak manusia tidak bisa?
Kalau anjing dan kucing yang sering disebut tak pernah akur bisa saling bertoleransi, masak manusia tidak bisa?
© Kiagus Aulianshah /Beritagar.id

Slogan Yogyakarta kota toleran agaknya perlu ditinjau ulang. Sebab, dalam beberapa bulan terakhir ini, di kota ini justru banyak kasus-kasus intoleransi. Dalam catatan The Wahid Institute tindakan intoleransi di Yogya sudah terjadi sejak 2012.

Pada 2014, Wahid Institute menempatkan Yogya di urutan kedua dalam kasus intoleransi, yakni sebanyak 21 kasus. Peringkat pertama ada Jawa Barat dengan 25 kasus dan peringkat ketiga ada Sumatera Utara dengan 18 kasus.

Peringkat Yogya sebagai kota intoleran turun ke nomor empat pada 2015. Dari 190 pelanggaran yang dicatat Wahid Foundation, 10 terjadi di kota pelajar itu.

Rasanya tak salah penobatan yang dilakukan Wahid Institute ini. Kasus teranyar adalah penolakan sejumlah warga terhadap pengangkatan Yulius Suharta menjadi Camat Pajangan, Kabupaten Bantul. Yulius ditolak karena bukan muslim.

Yulius sendiri sudah dilantik Bupati Bantul Suharsono pada 30 Desember 2016. Namun saat acara serah terima jabatan camat pada 6 Januari lalu, puluhan warga Pajangan mendatangi kantor DPRD Bantul.

Kepada wakil rakyat itu mereka menyampaikan keberatannya atas dilantiknya Yulius. Bersama anggota Fraksi PKS, PPP, Golkar, PKB, PAN, dan Gerindra DPRD Bantul, Senin (9/1/2017) perwakilan warga mendatangi Bupati Suharsono.

"Sebagian besar warga Pajangan menginginkan agar Camat Pajangan yang baru diganti, dan warga meminta agar keinginan mereka disampaikan kepada Bupati Bantul," kata Amir Syarifudin, Ketua Komisi A dari Fraksi PKS yang ikut mendampingi warga bertemu dengan Bupati Bantu, Suharsono.

Bupati Suharsono sendiri tengah mempertimbangkan memutasi Yulius Suharta ke Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Saya 'kan intinya tidak membeda-bedakan agama, tapi karena mungkin di situ mayoritas Islam, mungkin akan ke (daerah) yang banyak non-muslimnya, katakanlah di (Kecamatan) Bambanglipuro. Kalau perlu kita change ke Bambanglipuro," ujar Suharsono.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bantul, Timbul Harjana menyesalkan aksi penolakan itu. Ia khawatir jika Bupati Bantul menuruti tekanan warga nanti justru akan ditiru daerah lain. "Ini dapat mencederai kebhinekaan Indonesia. Ini namanya nasionalisme sempit," katanya.

Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Noorhaidi Hasan menilai sejumlah kasus intoleransi di Yogyakarta ini sangat ironis. Sebab, selama ini Yogyakarta merupakan tempat bernaung beragam suku dan agama yang ada di Indonesia serta tempat lahirnya organisasi keagamaan besar.

Sebenarnya, sejumlah perlawanan sudah dilakukan kelompok prodemokrasi. Salah satu yang dilakukan yakni dengan menggambar mural hitam dengan tulisan "Jogja City of tolerance?" Mural seperti ini ada di sejumlah tembok di sudut Yogyakarta.

Wakil Ketua Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada, M Najib Azca menyebut situasi intoleransi di Yogyakarta sudah merisaukan.

Menurutnya, berulangnya kasus intoleransi di Indonesia, termasuk di Yogyakarta, salah satunya akibat lemahnya peranan negara. Namun ia mengakui ada faktor lain di balik itu. Di antaranya, konflik di Timur Tengah yang memunculkan kelompok anti-Syiah, serta faktor yang bersifat lokal perihal suksesi internal Keraton Yogyakarta yang mendapat tentangan dari sejumlah kelompok.

x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.