PEMILU 2019

Massa berdatangan, jalan protokol diperketat

Kawat berduri memblokade jalan ke arah gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Kawat berduri memblokade jalan ke arah gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (21/5/2019). | Hafidz Mubarak A /AntaraFoto

Titik dan lokasi krusial di Ibu Kota dijaga ketat. Barisan aparat gabungan TNI/Polri bersenjata lengkap terlihat sepanjang jalan protokol utama MH. Thamrin dan juga seputar Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Kehadiran pengamanan sejalan dengan sejumlah massa yang mulai berdatangan dari beragam penjuru. Jumlah massa belum masif, namun kehadirannya terpantau tersebar antara lain di depan Gedung Bawaslu, KPU, hingga Istana Negara.

Rekayasa lalu lintas diberlakukan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi kehadiran massa dalam jumlah besar.

Kasubdit Gamkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Muhammad Nasir menjelaskan, arus lalu lintas dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju Jl Imam Bonjol ditutup, dan dialihkan ke Jalan Pamekasan atau Jalan Agus Salim.

Begitu pula arus lalu lintas dari Jl Rasuna Said menuju Jl Imam Bonjol yang dialihkan ke Jl Sumenep dan Jl Latuharhary menuju arah Manggarai. Arus lalu lintas dari Jl Prof Moch Yamin yang menuju Jl Imam Bonjol diluruskan menuju arah Jl Sultan Syahril.

Sementara arus lalu lintas dari Jl Diponegoro menuju Jl Imam Bonjol diputarbalikan ke arah Taman Suropati. Juga halnya dari Jl Taman Sunda Kelapa ke arah Jl Imam Bonjol diluruskan ke Jl Diponegoro.

Pengamanan di Istana Negara juga tampak berbeda dari biasanya. Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) tampil dengan seragam berbeda.

Jika pada hari-hari biasa para paspampres mengenakan kaos berwarna hijau, merah, ataupun hitam, hari ini pasukan yang menempel erat dengan RI 1 itu mengenakan seragam PDL (Pakaian Dinas Lengkap) loreng hijau dengan baret birunya.

Komandan Paspampres Brigjen Maruli Simanjuntak mengelak gaya berpakaian Paspampres hari ini lantaran kondisi keamanan sedang memanas. “Biasa saja kok,” ujarnya singkat.

Sejumlah Polisi melakukan pengamanan di kawasan Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Sejumlah Polisi melakukan pengamanan di kawasan Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (21/5/2019). | Aprillio Akbar /AntaraFoto

Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam keterangan singkat di Istana Merdeka, Selasa (21/5/2019) sore, berharap aksi yang dilakukan sejumlah massa yang menolak putusan KPU tersebut berjalan dengan aman.

Dirinya tak menyatakan dengan lantang bahwa situasi keamanan di DKI Jakarta saat ini berstatus siaga 1. Namun, Jokowi memastikan seluruh aparat keamanan gabungan TNI/Polri sudah siap di lapangan untuk menjamin ketertiban kepada seluruh masyarakat.

“Kita ingin di bulan suci Ramadan itu semuanya dalam posisi yang sabar, ibadah, bukan malah ramai urusan-urusan politik. Sudah mendekati Lebaran masa kita masih ramai-ramai urusan politik yang sebetulnya sudah selesai,” kata Jokowi didampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta massa untuk tidak melakukan aksi anarkis dengan menduduki kantor-kantor lembaga tinggi negara. Terlebih, aksi tersebut sudah pasti melanggar hukum.

“Harap itu diurungkan, karena perhelatan pemilu sudah sampai puncaknya. Untuk apa? Kalau demonstrasi dilanjutkan, pasti hanya akan merugikan masyarakat; lalu lintas terganggu, kalau ada bentrokan, rakyat juga yang rugi,” kata Wiranto.

Wiranto juga meminta masyarakat untuk tidak takut dan sigap melaporkan sosok-sosok yang mencurigakan. Pihaknya mensinyalir adanya upaya kelompok-kelompok tertentu untuk menyusup aksi demonstrasi.

“Tetap waspada terhadap rencana-rencana terorisme yang memanfaatkan hasil pemilu ini,” ucap Wiranto di halaman Istana Negara, Jakarta.

Terkait dengan penangkapan tokoh-tokoh yang dicurigai memiliki rencana untuk membuat gaduh suasana, Wiranto menegaskan pihaknya bakal tetap meminta aparat kepolisian untuk melanjutkan hal tersebut. Bukan sebagai langkah diktator, melainkan demi menjamin keamanan.

“Kita terpaksa, penegakan hukum dengan tegas menjaga keamanan nasional,” tukasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR