WASPADA TERORISME

Masuk kampus, BNPT siap kawal Ospek

Spanduk bahaya laten radikalisme di kawasan Jl Malioboro, Yogyakarta, Selasa (15/5/2018). BNPT dan BIN bakal masuk kampus untuk mencegah penyebaran radikalisme di kampus.
Spanduk bahaya laten radikalisme di kawasan Jl Malioboro, Yogyakarta, Selasa (15/5/2018). BNPT dan BIN bakal masuk kampus untuk mencegah penyebaran radikalisme di kampus. | Andreas Fitri Atmoko /Antara Foto

Forum Rektor mempersilakan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masuk kampus. Tujuannya, guna mencegah penyebaran radikalisme di lingkungan kampus.

Menurut Ketua Forum Rektor Indonesia Dwia Aries Tina, walau diizinkan, aparat BIN dan BNPT harus berkoordinasi dengan pihak kampus terutama rektor dalam setiap kegiatan pengarahan yang diberikan ke mahasiswa.

"Kami membuka diri BNPT, BIN boleh masuk (kampus), tapi komunikasi dengan kampus terutama dengan rektor," kata dia di Kantor Kemenristek Dikti, Senayan, Jakarta, Senin (25/6/2018) seperti dikutip dari detikcom.

Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius menuturkan, kerja sama dengan kampus ini mutlak harus dilakukan. Sebab, banyak bukti komunitas kampus yang terpapar radikalisme, apakah itu mahasiswa, dosen, bahkan guru besar.

Dengan permintaan ini, BNPT akan membangun komunikasi intensif dengan warga kampus soal langkah-langkah yang harus dilakukan. BNPT akan memaparkan kepada kampus modus-modus dan bagaimana mengatasi perkembangan radikalisme.

BNPT akan membenahi dan menyokong kampus bagaimana mereduksi nilai-nilai radikalisme. "Jadi konseling lah," ujar Suhardi di Gedung Kemenristekdikti, Senayan Jakarta, Senin (25/6/2018) seperti dipetik dari indopos.co.id.

Dia menegaskan, radikalisme yang ingin direduksi adalah radikalisme yang bersifat negatif, seperti paham intoleransi, paham takfiri, anti-NKRI, serta anti-Pancasila.

Suhardi mengatakan, pihaknya siap apabila BNPT diminta mengawal para mahasiswa baru ketika masa OSPEK (Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus). Juga para dosen serta guru besarnya. "Itu harus kami sikapi juga, mereka harus kami tuntun ke arah yang benar," ujarnya.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir menyatakan, bibit radikalisme di lingkungan kampus perlu ditanggulangi. "Kami akan melakukan penanggulangan radikalisme ini sudah menjadi musuh bersama untuk itu harus galakkan betul, jangan sampai kampus jadi terpapar (radikalisme)," tutur Nasir, seperti dipetik dari detikcom.

Nasir juga bakal menyiapkan pedoman pemberian sanksi bagi dosen atau pegawai di perguruan tinggi yang terpapar radikalisme. Nasir menyebut, pedoman tersebut akan mengatur soal tingkatan dan jenis-jenis sanksi.

Selama ini, BNPT menengarai hampir semua kampus negeri sudah terpapar paham radikalisme. Bahkan, kampus swasta juga sudah terpapar. "PTN dan PTS yang banyak kena itu di fakultas eksakta dan kedokteran," ungkap Hamli, Direktur Pencegahan BNPT di Jakarta, Jumat (25/5/2018) seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Sedangkan BIN, April lalu menengarai 3 kampus menjadi sarang penyebaran radikalisme. Kepala BIN Budi Gunawan mengatakan, menurut riset BIN tahun 2017, sebanyak 24 persen mahasiswa dan 23,3 persen pelajar SMA setuju dengan tegaknya negara Islam di Indonesia.

"Ini semakin menegaskan bahwa lingkungan kampus sudah menjadi target bagi kelompok radikal untuk memobilisasi calon teroris baru," kata Budi dikutip dari Antaranews.

Dua kasus yang masih hangat adalah penangkapan terduga teroris di Kampus Universitas Riau, Kota Pekanbaru dan pemberhentian Guru Besar Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro, Jawa Tengah.

Awal bulan ini, Detasemen Khusus 88 menangkap 3 terduga teroris di Universitas Riau. Mereka adalah alumni kampus itu. Salah satu yang tertangkap, diduga terkait jaringan dengan kelompok teroris Jamaah Ansharut Tauhid (JAD).

Sedangkan Prof Suteki, Guru Besar Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro, Jawa Tengah diberhentikan sementara awal bulan ini karena diduga mendukung Hizbut Tahrir dan anti-NKRI.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR