PENINDAKAN KORUPSI

Masyarakat belum puas pada kinerja KPK

Massa yang mengatasnamakan diri Komite aksi Pemuda Anti Korupsi (Kapak Indonesia)  berunjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/5/2019). Mereka meminta KPK menjaga netralitas dan independensi dari partai politik.
Massa yang mengatasnamakan diri Komite aksi Pemuda Anti Korupsi (Kapak Indonesia) berunjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/5/2019). Mereka meminta KPK menjaga netralitas dan independensi dari partai politik. | Reno Esnir /Antara Foto

Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) menyebut masyarakat belum puas pada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu bahkan masih menunggak 17 kasus besar.

Hal tersebut terungkap dalam diskusi publik bertajuk "Evaluasi Kinerja KPK 2015-2019" bersama ICW dan TII di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (12/5/2019). ICW diwakili Kurnia Ramadhana dan TII diwakili Alvin Nicola.

"Semangat utama dalam evaluasi ini bukan untuk melemahkan atau mencari kesalahan, tapi ingin terus mendorong dan memperkuat KPK," ungkap Alvin dalam diskusi itu.

Sementara Kurnia menandaskan, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja KPK terlihat dari banyaknya persoalan di lembaga antikorupsi tersebut.

Selain itu, sebut Kurnia, menurut catatan ICW pada tahun 2016-2018, jaksa KPK hanya menuntut pencabutan hak politik pada 42 terdakwa dari total 88 orang yang didakwa melakukan tindakan korupsi dari sektor politik.

Catatan itu, menurutnya, membuat masyarakat sipil belum begitu puas pada kinerja KPK selama kepemimpinan Ketua Agus Rahardjo yang dilantik pada akhir 2015 itu.

"Banyak problem yang terjadi terkait penanganan korupsi sehingga sampai hari ini ternyata publik belum merasa puas terhadap kinerja KPK," tandasnya.

Kendati masih ada sejumlah kinerja yang dinilai belum maksimal, catatan ICW menunjukkan penindakan kasus korupsi oleh KPK sejak 2015 hingga 2018 justru meningkat dari sisi kasus dan jumlah tersangka.

Pada 2018, misalnya, KPK menangani 57 kasus dengan jumlah tersangka 261 orang dan nilai kerugian mencapai Rp385 miliar. Penindakan yang dilakukan KPK paling banyak menjerat ketua atau anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) dengan jumlah tersangka 103 orang.

KPK berterima kasih

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengucapkan terima kasih ketika menerima kritik dari ICW terkait kinerja hingga gejolak internal selama kepemimpinan Ketua Agus Rahardjo.

Dia mengaku sangat wajar jika aspek-aspek tersebut disoroti oleh ICW. "Tidak hanya ICW, semua warga atau kelompok harus menilai KPK dari approach masing-masing, dari sisi pendidikan, penindakan dan pencegahan," ujar Saut, Senin (13/5).

Dia juga menitikberatkan soal sumber daya manusia hingga anggaran KPK. Menurutnya, untuk menyembuhkan Indonesia dari penyakit korupsi, diperlukan 20 ribu pegawai dan anggaran sebesar 0,2 persen dari total APBN.

"Dari sisi SDM yang saya minta 20.000 orang. Dari sisi APBN yang sebaiknya minimal 0,2 persen APBN dan lain-lain. Semua itu adalah harapan agar negeri ini cepat pulihnya," jelasnya.

Dia juga mengajak para pemuda terbaik bergabung ke KPK. Dengan begitu, ia yakin kasus korupsi di Indonesia akan semakin tergerus.

"Mari kita kirim sebanyak dan sebaiknya-baiknya pemuda Indonesia ke KPK biar KPK semakin keren karena memenjarakan lebih banyak lagi orang jahat, biar efek jeranya lebih cepat lagi," imbuhnya.

Menilik data Anti corruption Clearing House (ACCH) KPK, penanganan tindak pidana korupsi sejak 2015 hingga tahun 2018 terus meningkat. Sepanjang tahun 2015 hingga 2018 terdapat 1.952 perkara.

Per 31 Desember 2018, KPK menangani perkara dengan rincian; penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR