GEGER HOAKS

Masyarakat mulai muak pada hoaks

Aksi teatrikal Gerakan AntiHoax ditunjukkan di Solo, Jawa Tengah, Minggu (21/10/2018).
Aksi teatrikal Gerakan AntiHoax ditunjukkan di Solo, Jawa Tengah, Minggu (21/10/2018). | Mohammad Ayudha /Antara Foto

Polisi mengatakan Pemilu dan Pilpres 2019 dibayangi oleh peredaran hoaks atau kabar sesat. Tahun politik membuat para pengguna internet menjadi sasaran empuk para penyebar hoaks. Di sisi lain, masyarakat pun mulai muak pada peredaran hoaks.

Hal itu tercermin dalam hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dilansir pada Selasa (23/10/2018).

Survei melepas pertanyaan tertutup (hanya butuh jawaban ya atau tidak atau abstain): "Apakah Ibu/Bapak khawatir atau tidak khawatir berita hoax dapat memperkeruh suasana demokrasi di Indonesia? 75 persen responden pun menjawab "khawatir".

Lantas dari pertanyaan lain, 74,5 persen masyarakat pun ingin media sosial dibersihkan dari peredaran hoaks. "Mereka yang setuju bahwa media sosial harus dibersihkan dari hoaks merata di semua segmen pemilih," ujar Denny dalam Antaranews.

Segmen pemilih itu diklasifikasi berdasarkan jenis pltaform media sosial (Twitter, WhatsApp, Facebook, dan Instagram); pilihan capres-cawapres; pilihan partai politik; dan rentang pendapatan dari di bawah Rp1 juta hingga di atas Rp3 juta.

Survei ini digalang pada 10 hingga 19 Oktober 2018. Jumlah responden mencapai 1.200 orang dengan teknik wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan margin of error mencapai 2,8 persen.

Peredaran hoaks, terutama di media sosial, memang makin merajalela. Agustus lalu, Direktur Riset Polmark Research Centre Eko Bambang Subiyantoro menyatakan 60,8 pemilih pengguna media sosial terpapar oleh kabar sesat dan bohong.

Praktik ini, tutup Eko dalam Viva.co.id (29/8), sudah berlangsung sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Sebanyak 21,2 persen responden atau pemilih menggunakan media sosial dan sering menemukan berita fitnah.

"Hanya intensitas saja yang berbeda - beda," Eko menambahkan.

Belum lama ini pun pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto- Sandiaga Uno dilanda isu hoaks yang dibuat oleh mantan anggota tim pemenangannya, Ratna Sarumpaet. Belakangan Ratna mengakui bahwa kabar penganiayaan yang diceritakan kepada Prabowo adalah bohong belaka.

Ironisnya, pemerintah seolah terlambat mengantisipasi peredaran hoaks. Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara, menyatakan sedang menyiapkan sanksi bagi Facebook, Twitter, dan Instagram jika membiarkan peredaran hoaks.

Rudiantara menegaskan sedang menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Setelah direvisi, pemerintah akan menurunkannya dalam peraturan menteri.

Peredaran hoaks menjelang pemilu memang bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi hampir terjadi di seluruh dunia. Di Brasil, menurut Poynter (12/10), peredaran hoaks sudah memuakkan masyarakat dan membuat paranoid.

Sementara Presiden AS Donald Trump disebut sebagai pionir peredaran hoaks saat melakoni kampanye pemilu pada 2016. Dari sini, praktik peredaran hoaks mulai lazim.

Namun, sejumlah negara juga sudah menyiapkan penangkal. Salah satu negara, Jerman, memiliki penangkal paling kuat dalam bentuk undang-undang anti-ujaran kebencian bernama Net Enforcement Act (NetzDG).

Menurut NetzDG; pelanggaran hukum mencakup pencemaran nama baik, menyebar hoaks secara sadar, menghasut, dan mengancam ketenangan publik.

Pelanggaran termasuk menyebar materi rasis dan pornografi hingga hal-hal yang merugikan keamanan eksternal Jerman. Regulasi tersebut pun mewajibkan media sosial; terutama Facebook, Twitter, dan Youtube, untuk segera menghapus atau memblokir berbagai unggahan yang melanggar hukum paling lama dalam sepekan.

Namun, regulasi ala NetzDG ini bukannya tanpa kritik meski telah diadopsi beberapa negara lain. UU ini dinilai bisa membungkam kebebasan berpendapat. Alhasil politisi Jerman pun sedang mencari cara untuk bisa memulihkan konten daring yang dihapus tanpa mempertimbangkan kebenaran.

Rudiantara kebetulan menggunakan Jerman sebagai contoh. Ia akan menekan platform media sosial untuk bertindak jika ada hoaks.

"Mereka tidak boleh melakukan pembiaran atas penyebaran hoaks, kalau mereka melakukan pembiaran, nah akan kita kenakan tindakan tentunya," ujar Rudiantara dikutip Liputan6.com, Minggu (21/10).

Dan sebenarnya para pengelola layanan media sosial pun sudah memiliki sikap untuk menangkal peredaran hoaks. Twitter dan Facebook cukup aktif melakukannya meski hasilnya belum signfikan.

Menurut Free Press, para pemilik layanan media sosial belum cukup giat melakukannya. Mereka seharusnya menyandang sikap perang terhadap kontek hoaks dan pemerintah juga harus sangat tegas terhadap pemiliki layanan tersebut bila membiarkan peredaran hoaks atau berita palsu (fake news).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR