KERUSUHAN MANOKWARI

Masyarakat Papua masih tak bisa akses internet

Foto ilustrasi. Massa pengunjuk rasa berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Papua saat melakukan aksi di Jayapura, Senin (19/8/2019).
Foto ilustrasi. Massa pengunjuk rasa berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Papua saat melakukan aksi di Jayapura, Senin (19/8/2019). | Gusti Tanati /Antara Foto

Hingga Selasa (20/82019) sore sekitar pukul 17.00 WIT, masyarakat di Papua belum bisa mengakses internet. Kontributor Beritagar.id di Jayapura, Kristianto Galuwo, melaporkan tak bisa mengirim berita karena tak ada akses internet sama sekali.

"Nggak ada (sambungan internet) sama sekali. Berbeda seperti di kerusuhan di Jakarta (beberapa waktu lalu), kita masih bisa pakai VPN. Ini memang tak bisa," kata Kris melalui pesan singkat (SMS).

Kris lebih lanjut menjelaskan internet mati sejak Senin (19/8) sekitar pukul 16-17 WIT. "Terakhir saya masih bisa kirim video ke abang, setelah itu tak bisa," katanya.

Ia memperkirakan pemblokiran akses internet ini, terutama di Jayapura, supaya masyarakat di ibu kota Provinsi Papua ini tidak terprovokasi oleh kabar-kabar bohong. Apalagi aksi unjuk rasa yang memprotes insiden represif polisi terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya itu berujung dengan kerusuhan seperti di Manokwari dan Sorong, keduanya di Provinsi Papua Barat, Senin (19/8).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memang melakukan pembatasan akses internet (throttling) pada Senin (19/8). Throttling dilakukan untuk menangkal penyebaran hoaks seperti diklaim sudah dua yang beredar.

Menurut keterangan pers Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu, pembatasan akses internet dilakukan di Manokwari dan Jayapura secara bertahap mulai 13.00 WIT dan internet dinyatakan sudah kembali normal per pukul 20.30 WIT.

Namun, faktanya tidak demikian. Pembatasan akses internet masih terjadi hingga sore ini di Papua. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pun mengkritik kebijakan itu.

Dalam pernyataan resminya, Selasa (20/8), AJI menilai throttling tak sesuai dengan semangat pasal 28 F UUD 1945 dan pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, mencari informasi, atau menyampaikan informasi.

AJI memahami bahwa kebijakan ini untuk mencegah peredaran hoaks, tapi di sisi lain justru tidak menghormati publik untuk memperoleh informasi. "Pelambatan akses internet juga menghambat akses masyarakat, khususnya Papua dalam mencari informasi yang benar serta menghambat kerja-kerja jurnalis dan pemantau HAM," kata AJI.

Terakhir, AJI meminta kepada semua pihak untuk menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaiknya-baiknya. "Kami menolak segala macam tindakan provokasi dan tindakan rasis yang bisa memicu perpecahan dan kekerasan yang bisa membahayakan kepentingan umum dan demokrasi," pungkasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR