PENINDAKAN KORUPSI

Mayoritas capim KPK setuju UU lembaga antikorupsi direvisi

Calon pemimpin KPK Nawawi Pomolango melambaikan tangan usai usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Calon pemimpin KPK Nawawi Pomolango melambaikan tangan usai usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/2019). | Aditya Pradana Putra /Antara Foto

Lima calon pemimpin (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalani uji kelayakan dan kepatutan di depan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Mayoritas dari mereka setuju bahwa Undang-undang (UU) tentang KPK perlu direvisi.

Misalnya soal ide SP3 dalam Revisi Undang-undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang disorot publik. Revisi itu ditengarai bakal melemahkan fungsi lembaga KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun, sejumlah capim KPK justru mendukung ide tersebut. Misalnya Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Sigit Danang Joyo, Nurul Ghufron, dan I Nyoman Wara yang mendapat giliran uji kelayakan dan kepatutan pada kesempatan pertama hari ini.

Nawawi, yang mendapat nomor urut satu, menilai KPK perlu memiliki kewenangan menerbitkan SP3. Nawawi mengkritik Pasal 40 UU KPK yang menyatakan lembaga tersebut tidak punya wewenang menerbitkan SP3.

Menurut Nawawi yang berlatar belakang profesi hakim pengadilan, pasal itu tidak punya landasan filosofis. Nawawi setuju pada SP3 karena pernah menemukan kasus seorang tersangka korupsi di KPK yang mandek selama tiga tahun tanpa kejelasan.

"Tiga tahun seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Punya keluarga, terus terombang-ambing dalam status yang tidak jelas," kata dia dilansir Katadata. Nawawi menambahkan kasus bisa diteruskan kembali jika ada bukti baru, tapi jangan berhenti tanpa kejelasan.

Sementara Lili Pintauli Siregar, yang menjalani tes pada kesempatan kedua, juga menyatakan opini senada dengan Nawawi. Perempuan advokat ini mengatakan SP3 tidak menutup kemungkinan kasus dibuka lagi.

"...saya setuju misalnya adanya SP3 karena kan ini tidak menutup kalau ternyata ada bukti lain itu bisa dibuka kembali," jelasnya dalam detikcom.

Sedangkan Sigit Danang Joyo pada kesempatan ketiga setuju wewenang SP3, tapi menilai perlu pembatasan. Maksudnya, jangan sampai SP3 jadi alat abuse of power.

Jadi, SP3 harus dikeluarkan dengan sangat selektif. Sigit tak sepakat jika SP3 mendapat ruang diskresi dari diri penyidik.

"Saya setuju dibuka ruang SP3, tapi betul sangat selektif. Misalkan tersangka meninggal atau berdasar putusan pengadilan," kata Sigit yang bekerja di bagian hukum Kementerian Keuangan ini.

Pembatasan penerapan SP3 juga disuarakan Nurul Gufron yang melakoni tes pada urutan keempat. Bahkan persetujuan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ini terhadap SP3 disuarakan sebelum melakoni uji kelayakan dan kepatutan.

Dalam makalah buatannya, kata Nurul, SP3 perlu diterapkan pada kasus-kasus tertentu saja. Ia juga menilai SP3 adalah mekanisme alami dalam penegakan hukum.

"SP3 atau penghentian penyidikan itu adalah sistem yang niscaya. Niscayanya karena apa? Pertama karena sistem peradilan pidana kita adalah sistem peradilan yang berbasis Pancasila yang religius yang mengakui bahwa kebenaran itu hanya milik Tuhan, maka kemudian manusia itu adalah makhluk yang mesti salah gitu ya, ada salahnya, sehingga begitu pun penyidikan," ujar Nurul di Jakarta, Senin (9/9).

Namun begitu, ada beberapa hal juga yang tak disetujui lima capim tersebut. Misalnya, Lili tak setuju ada dewan pengawas KPK yang juga ada dalam Revisi UU KPK.

Alasannya, KPK tak perlu diawasi oleh dewan pengawas karena bukan lembaga permanen tapi adhoc. Apalagi, katanya dalam Jawapos.com, jika dewan pengawas hanya akan mengurusi perizinan dalam hal penyadapan.

"”Kalau ada dewan pengawas, saya tidak setuju. Apalagi ini berhubungan dengan teknis," tutur satu-satunya perempuan yang lolos seleksi capim KPK ini.

Adapun ketidaksetujuan terhadap Revisi UU KPK hanya disuarakan Luthfi Jayadi Kurniawan dan Alexander Marwata yang baru mendapat giliran uji kelayakan dan kepatutan pada hari kedua besok (12/9).

Luthfi mengatakan UU KPK saat ini masih relevan digunakan dan efektif. Sedangkan Alexander mengungkapkan Revisi UU KPK justru akan melemahkan, terutama pada poin dewan pengawas, aturan penyadapan, dan SP3.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR