PERPAJAKAN

Melimpah kendaraan, melimpah pendapatan

Dominasi pajak bahan bakar di daerah pertambangan.
Dominasi pajak bahan bakar di daerah pertambangan. | Lokadata /Lokadata

PUNDI | Jumlah kendaraan yang melimpah berbanding lurus dengan pajak yang diterima daerah. Hingga 2017, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 138 juta, untuk semua jenis kendaraan yakni, mobil penumpang, mobil bis, mobil barang hingga sepeda motor.

Dari kendaraan bermotor, pemerintah daerah menikmati tiga pundi penghasilan yakni, pajak bahan bakar, pajak bea balik nama, dan pajak kendaraan bermotor (kepemilikan).

Berdasarkan penelusuran Lokadata, total penerimaan pajak dari kendaraan bermotor bisa mencapai Rp96,7 triliun pada 2018. Hampir setengahnya disumbang pajak kendaraan bermotor (44,8 persen). Sedangkan pajak bea balik nama (33,8 persen) dan sisanya dari pajak bahan bakar (21,4 persen).

Pajak kendaraan bermotor memang dominan secara nasional, namun tidak dalam lanskap wilayah. Misalnya, kontribusi pajak daerah kendaraan bermotor di Kalimantan Timur--salah satu provinsi yang memiliki luas konsesi wilayah tambang terluas di Indonesia--malah didominasi oleh pajak bahan bakar.

Pajak bahan bakar di Kaltim lebih tinggi, mencapai Rp2,7 triliun atau berkontribusi 61,3 persen dari total penerimaan pajak. Sedangkan pajak kendaraan bermotor hanya mencapai Rp871 miliar (19,3 persen). Sedangkan penerimaan pajak bea balik nama mencapai Rp875 miliar (19,4 persen).

Pola ini hampir serupa di daerah tambang lainnya, seperti Maluku Utara, Kaltara, dan Papua Barat. Wilayah yang mengandalkan sektor pertambangan, menyerap bahan bakar lebih banyak dibandingkan wilayah metropolitan, meski disesaki beragam jenis kendaraan bermotor.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR