Memahami hak angket

Pamflet kelompok unjuk rasa untuk menolak hak angket di depan Balai Kota Jakarta, 2 Maret 2015
Pamflet kelompok unjuk rasa untuk menolak hak angket di depan Balai Kota Jakarta, 2 Maret 2015 | M Agung Rajasa/Ant

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terlibat konflik dengan mitra kerjanya, DPRD DKI, dalam proses pengajuan RAPBD 2015. Ahok, seperti dilansir Suara.com (6/3/2015), menuding DPRD telah memasukkan mata anggaran sebesar Rp12,1 triliun tanpa melalui pembahasan.

Bahkan DPRD dituding hanya mengajukan nilai proyek tanpa penjelasan program. "Malah menitipkan angka," kata Ahok dikutip Tempo.co, Kamis (26/3) kemarin. Di sisi lain, DPRD menilai Ahok telah menyalahi prosedur karena menyerahkan draf APBD 2015 ke Kemendagri sebelum dibahas bersama DPRD. Itu sebabnya DPRD sepakat mengajukan hak angket.

Tapi tidak semua orang paham apa hak angket atau apa bedanya dengan interpelasi. Bahkan anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Nuraina atau lebih dikenal Nuri Shaden, pun tak mampu membedakan kedua hak itu. "Hak angket itu kan (hak) bertanya ya," katanya dilansir Kompas,com (26/2).

Angket dan interpelasi sejatinya hak legislatif yang diatur dalam Pasal 27 dan 61 UU 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hak angket seperti diatur dalam Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 tentang MPR, DPR dan DPRD bertujuan menyelidiki kebijakan penting dan strategis eksekutif (pemerintah) yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, tetapi dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-udangan.

Sedangkan hak interpelasi sebagaimana diatur dalam ayat (2) merupakan hak meminta keterangan (bertanya) pada pemerintah mengenai kebijakan penting pemerintah yang berdampak pada masyarakat luas.

Dalam kasus di Jakarta, hak angket digunakan DPRD untuk menyelediki apakah Ahok telah melanggar prosedur dan perundang-undangan dalam proses pengajuan draf APBD 2015 ke Kemendagri. Penyelidikan ini boleh memanggil di antaranya pemerintah dan para saksi ahli di provinsi terkait (Pasal 310). Sementara hak interpelasi hanya memanggil kepala pemerintahan dan/atau jajarannya.

Tapi belakangan, hak angket untuk Ahok mengalami pergeseran. Setelah sempat akan ditarik (dibatalkan), seperti dikabarkan Suara Merdeka (3/3), hak angket diteruskan. Namun uniknya bukan lagi untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran UU kebijakan publik, melainkan soal etika lantaran Ahok selama menjabat dinilai kerap bicara kasar dan kotor.

Akibatnya sejumlah ahli yang diundang Panitia hak angket DPRD justru lebih banyak menyoroti masalah etika ketimbang perundang-undangan. Padahal hak angket bukan untuk menyelidiki masalah etika pemimpin daerah. Demikian diungkapkan pakar hukum tata negara Profesor Tjipta Lesmana seperti dilansir Liputan6,com, hari ini (27/3).

"Ahok tidak bisa dijatuhkan karena masalah etika komunikasi," kata Tjipta untuk menjawab pertanyaan Ahmad Nawawi dari Fraksi Demokrat, "Pantaskah gubernur dipertahankan dengan cara komunikasi seperti ini?"

Keheranan pun disampaikan Direktur Komite Pemantau Legislatif Indonesia Syamsuddin Alimsyah kepada Tempo.co, Kamis. Menurut Syamsudin, DPRD justru tidak paham etika politik, tidak serius dan keluar dari batas. Bahkan hak angket, katanya, harus memanggil Ahok. Tapi hingga saat ini panggilan itu tak terjadi.

"Hak angket itu adalah hak yang penggunaannya diatur dalam konstitusi dengan tujuan menjaga penyelenggaraan kebijakan publik tetap sesuai dengan prinsip good governance."

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR